Anggota Komisi IX DPR RI Harapkan Kebijakan Kesehatan yang Terukur

157
Wawancara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI oleh Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BKPK Cahaya Indriaty

Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan dukungan terhadap perubahan organisasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Komisi IX termasuk serius untuk memberikan dukungan kepada Menteri Kesehatan agar perubahan struktur di Kemenkes betul-betul berbasis kinerja dan memenuhi harapan banyak kalangan terkait dengan pelayanan kesehatan di negeri ini,” ucap Melki, sapaan akrabnya, saat ditemui di ruang kerja Kantor DPR RI oleh Tim BKPK, pada Kamis (3/11).

Selain itu, Melki turut memberikan dukungan pada Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK) Kemenkes sebagai unit eselon satu. “Ketika kebijakan kesehatan menjadi salah satu dari eselon satu di Kemenkes tentu mendukung agar melalui eselon satu khusus ini benar-benar bisa memastikan bahwa seluruh program di Kemenkes bisa terekam dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga  BKPK Melaksanakan Clinical Monitoring pada Uji Klinik Vaksin Merah Putih

Selanjutnya, Melki menginginkan adanya identifikasi dan memberikan cacatan terkait respon Kemenkes dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang terkait agar bisa bekerja secara bersama. Melalui BKPK sebagai eselon satu khusus, agar kebijakan kesehatan lebih terukur, terarah, dan sistematis ke depan. “Tentu ini adalah terobosan yang baik dari kemenkes dan Komisi IX akan mendukung dengan kuat untuk ke depan,” ucap Melki.

Meski demikian, Melki merasa program kesehatan saat ini belum secara optimal menyentuh persoalan saat ini maupun potret kesehatan yang akan datang. Sehingga menurutnya, perlu adanya riset yang bagus untuk menghasilkan kebijakan yang responsif, terukur, dan tepat. Sebagai contoh pemerintah belum mempunyai regulasi untuk merespon kejadian gagal ginjal akut yang sedang terjadi saat ini.

Baca Juga  Pelatihan Pemeriksaan Air Limbah Untuk Deteksi SARS CoV-2

“Regulasi ini mesti disusun atau mitigasi bencana semacam gagal ginjal akut ini harus terlahir dari kebijakan kesehatan yang tepat. Ini butuh riset yang baik dan kebijakan yang tepat, sehingga nanti persoalan program dan anggaran benar-benar tepat untuk kita alokasikan,” tegasnya.

(Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)