BKPK Gelar Sosialisasi Survei SSGI dan Sero-Survei Antibodi COVID-19

504

Jakarta – Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada semua aspek kehidupan. Salah satunya pada Status Gizi Indonesia. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) gelar Sosialisasi Survei Kesehatan Nasional Tahun 2022 : Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sero-Survei Antibodi COVID-19 di Gedung Pelayanan Publik BKPK Kemenkes, Rabu (8/6/2022). Acara digelar secara daring dan luring.

Pertemuan dibuka Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPK Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan dihadiri Sekretaris BKPK Nana Mulyana,  Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto, Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Pretty Multihartina, Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan I Gede Made Wirabrata,  Unit Utama dilingkungan Kemenkes, perwakilan dari lintas sektor, Direktur Poltekkes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

Angka stunting saat ini masih menyentuh angka 24% ditahun 2021. Hal ini masih menjadi perhatian khusus karena cukup jauh dari target angka prevalensi stunting tahun 2024  sebesar 14%. Inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya kembali Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di 2022. Selain untuk meningkatkan kualitas kesehatan, namun juga menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam upaya pengendalian anggaran di daerah.

Baca Juga  Transformasi Sistem Kesehatan Perlu Didukung Kajian yang Kuat

“Ini menjadi saat yang pas untuk bekerja sama dan juga melihat siapa sebenarnya stunting dan bagaimana nanti kita bisa melakukan intervensi sesuai target” ujar Kunta. Plt BKPK yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkes menambahkan kondisi COVID-19 sudah mulai terkendali. Tercatat 61% penduduk telah mendapat vaksinasi dosis lengkap.

Sero-survei antibodi COVID-19 merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia yang bertujuan mengetahui perubahan kadar antibodi SARS-CoV2. Kunta mengajak seluruh pihak terkait untuk dapat mendukung, bekerja sama, dan memahami bersama akan pentingnya survei ini guna menjadi dasar pembuatan kebijakan terkait peningkatan kualitas kesehatan Indonesia. “Mari kita tingkatkan harmonisasi kerja kita dan berkomitmen untuk melaksanakannya, agar tujuan kebijakan pembangunan kesehatan kita capai bersama”, ajaknya.

Baca Juga  25 Pejabat Fungsional dan PNS BKPK dilantik

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak Upaya Kesehatan memaparkan hasil survei SSGI tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Pada Juni ini, sosialisasi dilakukan sebagai pembuka dari segala rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2022.

Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK berpesan sangat penting untuk bisa mengatasi stunting. Harapannya, dapat merangsang daerah bisa melakukan perbaikan. Kemenko PMK akan terus memonitor pelaksanaan survei ini karena menjadi bahan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Presiden.

Agus Triwinarto selaku Ketua Pelaksana SSGI 2022 menambahkan validitas data sudah disesuaikan dengan sebaik mungkin. Penguatan data akan terus ditingkatkan sehingga data yang dihasilkan berkualitas, baik dari sisi SDM maupun alat yang akurat dan presisi. Diharapkan akan ada strategi yang terbaik untuk mencapai kualitas data yang dihasilkan. Data akan disampaikan di dinkes Kab/Kota dan dianalisis dengan Poltekkes di provinsi sehingga dapat langsung diketahui determinannya terkait indikator sensitif.

Baca Juga  Indonesia Pimpin G20 Susun Kebijakan Kesehatan Global

I Gede Made Wirabrata selaku Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menjelaskan Sero-Survei Antibodi COVID-19 tahun 2022 ini merupakan Serosurvei ke-3 yang akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2022 dengan total sampel 20.501 di 100 Kab/Kota dari 34 provinsi. Dengan dilakukannya serosurvei ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan pengendalian COVID-19 dan vaksinasi booster yang dapat diimplementasikan di Indonesia. (Penulis Salisa Kurnia Sari/Penyunting Eni Yuwarni)