Peran NHA dalam mendukung Transformasi Pembiayaan Kesehatan

411

Jakarta – Pemaparan tentang gambaran Pembiayaan Kesehatan Indonesia tahun 2020 dan 2021 melalui Pertemuan Diseminasi National Health Account (NHA) Indonesia dilaksanakan dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Rizka Andalucia (6/12).

Pada kesempatan ini, Rizka sangat mengapresiasi tersusunnya NHA dan berharap dapat terus terlaksana di masa mendatang.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim yang telah menyusun NHA ini, karena telah menyelesaikan kegiatan ini dan diharapkan dapat berlangsung baik di tahun-tahun yang akan datang” puji Rizka.

Rizka mengatakan, Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang sangat berarti bahwa kita sangat perlu penguatan sistem kesehatan nasional termasuk penguatan sistem pembiayaan kesehatan.

Baca Juga  Pemerintah Daerah Berperan Penting Sukseskan Program Kementerian Kesehatan

Berdasarkan data NHA, diketahui bahwa belanja kesehatan Indonesia sejak 2012 hingga 2021 cenderung meningkat terutama pada masa pandemi Covid-19. Proporsi belanja kesehatan pada skema publik tahun 2021 meningkat menjadi 64% dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi yaitu sebesar 51.9%.

Untuk itu, upaya penguatan sistem kesehatan dirumuskan melalui Transformasi Sistem Kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Terdapat 6 Pilar Transformasi salah satunya adalah Pembiayaan Kesehatan.

“Di dalam pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menciptakan pembiayaan yang cukup, teralokasi secara adil, berkelanjutan dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencegah penyakit dan menyediakan pelayanan kesehatan ” ungkap Rizka.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes, Yuli Farianti mengatakan salah satu program prioritas dalam pilar transformasi pembiayaan kesehatan ini adalah percepatan produksi NHA yang awalnya T-2, saat ini telah menjadi T-1.

Baca Juga  Kolaborasi BKPK, BRIN, dan WHO dalam Penyusunan Laporan GATS 2021

“Ini dilakukan sehingga penggunaan data dari NHA ini akan lebih akurat dalam melakukan perencanaan pembiayaan kesehatan di tahun yang akan datang” ungkap Yuli.

Gambaran belanja kesehatan dalam NHA dibutuhkan untuk mendapatkan pola belanja kesehatan di Indonesia sekaligus memberikan masukan kepada pemangku kebijakan tentang kecukupan dan keberlangsungan pembiayaan kesehatan di masa depan.

“Selain itu kedepannya NHA ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kualitas belanja kesehatan di Indonesia dilihat dari sisi ekuitas, efektifitas dan efesiensi” papar Yuli.

NHA adalah pencatatan arus dana kesehatan secara sistematis dan komprehensif dalam sistem kesehatan suatu negara dalam satu tahun tertentu dan memberikan potret pengeluaran kesehatan suatu negara.

Baca Juga  Komitmen Atasi TB Lewat Pembiayaan Negara G20

Hasil NHA diharapkan untuk memberikan dukungan proses perencanaan dan penganggaran di sektor kesehatan, perlu analisis lebih lanjut terhadap hasilnya. Selain itu Indonesia turut melaporkan hasil NHA kepada WHO untuk melengkapi data belanja kesehatan suatu negara. (Penulis Ahdiyat Firmana/Editor Fachrudin Ali)