LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTALestari KantiWiludjengauthorS.K.PurwaniauthorGurendroPutroauthorHertiMaryaniauthorSecara umum tujuan penelitian adalah mengembangkan penataan Sistem Kesehatan Daerah (SKD). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian terapan dan desain penelitian adalah deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi dan Subang. provinsi Bali di kabupaten Badung dan Klungkung sedang di provinsi Sulawesi Tenggara di kota Kendari dan kabupaten Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Tenggara pelaksanaan pengembangan SKD masih dalam tahap pengenalan setelah ada sosialisasi dari Pusat(Dep.Kes RI), belum tersusun tim kegiatan pelaksanaan penyusunan SKD karena kendala pendanaan. Dalam proses penyusunan SKD di kabupaten/kota dimulai dari fasilitasi dan sosialisasi dari Dep.Kes.di tingkat provinsi dan ditindak lanjuti di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan penyusunan SKD di tingkat kabupaten/kota melalui jasa konsultan sebagai pihak ketiga, di provinsi Jawa Barat untuk kabupaten Bekasi dan Subang menggunakan jasa Dep.Kes sebagai fasilitatornya, sedang di provinsi Bali untuk kabupaten Badung pelaksanaan penyusunan SKD difasilitasi oleh Universitas Gajahmada Yogyakarta dan kabupaten Klungkung oleh Univesitas Udayana. Pada umurnnya setelah fasitasi tersebut untuk masing-masing daerah membentuk tim penyusunan SKD. Adapun tim penyusunan SKD terdiri tidak hanya dari institusi kesehatan saja yang terlibat tetapi LSM pemerhati kesehatan , DPRD (komisi D dan E), BKKBN dan organisasi profesi kesehatan. Kendala dalam penyusunan SKD tersebut adalah karena sering bergantinya anggota tim setiap diselenggarakan pertemuan. Hasil temuan dilapangan bahwa semua kabupaten terpilih sudah ada draft dokumen SKD yang disusun mengacu sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (Dep.Kes.RI, 2004) dan Sistem Kesehatan Nasional (Dep.Kes.Rl, 2004), tetapi dalam tahap penetapan SKD masih menunggu proses persetujuan Pemda masing-masing. Alasan Pemda menunggu dari pihak Depkes apakah pedoman yang diacu tersebut masih ada perubahan lagi atau tetap. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan PEMDA masing-masing sehingga penetapan SKD dapat memperoleh kepastian hukum yang mengikat semua pihak dalam bentuk peraturan perundang-undangan, minimal SK Bupati atau DPRD.WA 525-590 Health Administration and Organization2005Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi KesehatanMonograph