Repositori BKPKANALISIS HUKUM PENGATURAN NOTIFIKASI KOSMETIKA BERBASIS INDUSTRI PADA ERA GLOBALISASIQomariahAlwiauthorMarianaRainiauthorAniIsnawatiauthorIndahFebriantiauthorTujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek etikolegal dari profesionalisme safety assessor, mengetahui kesiapan pelaku industri dalam penggunaan safety assessor, mengetahui kesiapan safety assessor, mengetahui sistem pengawasan dan penanganan efek samping (Post Market Surveillance) yang dilakukan safety assessor dan mengetahui advokasi antara pemegang kebijakan dan pelaku industri tentang profesionalisme safety assessor. Metode penelitian deskriptif cross sectional dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan sampel secara purposif di 4 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Informan adalah masing-masing provinsi 9 pelaku industri nasional besar, menengah dan kecil dan 9 safety assessor. Jumlah 36 pelaku industri dan 36 safety assessor. Cara pengumpulan data dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan RTD untuk advokasi antara pelaku industri dan Perkosmi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang profesionalisme safety assessor dalam penerapan notiflkasi kosmetika di Indonesia. Dalam implementasi Pengaturan Notifikasi Kosmetika pengurusan perizinannya secara umum dinilai pihak industi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan sistem registrasi namun belum jelas pengaturan tentang indepandensi, persyaratan dan kualiflkasi safety assessor. Safety assessor di Indonesia pada umumnya belum dapat dikatagorikan bekerja profesional sesuai standar global atau standar Asean. Hampir semua pelaku industri kosmetika di Indonesia belum bersedia menerima keberadaan safety assessor yang bersifat independen seperti yang berlaku secara universal. Umumnya penanggung jawab atau safety assessor pada industri menengah dan kecil masih belum siap menerapkan Notifikasi Kosmetika dan membutuhkan berbagai pelatihan dan pembinaan dari berbagai pihak. Jumlah tenaga yang dapat direkrut sebagai safety assessor di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan jumlah industri yang ada. Berbagai masalah terkait penggunaan safety assessor dalam notifikasi kosmetika ini menimbulkan berbagai kontlik etikolegal atau kontlik kepentingan antar berbagai pihak. Pelaku industri juga masih bingung dan belum jelas tentang sistem pengawasan post market yang dilakukan oleh BPOM dan Balai POM dan peran Kemenkes dan Dinas Kesehatan Propinsi atau Kabupaten/Kota sebagai pengawal Permenkes dalam pembinaan dan pengawasan kosmetika juga belum jelas dan terlihat belum berperan, meskipun dalam Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika tercantum bahwa peran Kemenkes ada dalam pembinaan dan pengawasan. Pelaku industri menengah kecil dan Perkosmi menginginkan pembinaan dalam berbagai bentuk pelatihan dari pemerintah dan kemudahan dalam pengurusan izin sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik dan mampu bersaing dengan produk luar negeri di negeri sendiri.W 32-64 Law. Ethics. Professional-Patient Relations2011Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repositori BKPK the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repositori BKPK does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repositori BKPK is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.