Repositori BKPKPENGEMBANGAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI 3 PROPINSI DI INDONESIAWasisBudiartoauthorSoemartonoauthorRistriniauthorTri JuniAngkasawatiauthorBerlakunya UU No. 22 dan 2 tahun 1999, dan PP No. 105 tahun 2000 serta Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002 mengharuskan penyusunan aiggaran di setiap unit kerja menggunakan pendekatan kinerja Pembiayaan kesehatan dari anggaran pemerintah di daerah bertujuan tersedianya dana dan terciptanva insentif finansial bagi pemberi pelayanan kesehatan di daerah. Secara umum penelitian ini bertjuan ingin mengkaji besarnya pembiayaan program kesehatan di daerah oleh pemerintah dengan pendekatan District Health Account (DHA) serta mekanisme penganggaran kesehatan di daerah. Penelitian ini dilakukan di 3 propinsi dan masing-masing propinsi dipiiih 2 kabupaten, yaitu Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Barat dan Lombok Timur) serta Jawa Timur (Kab. Magptan dan Kab. Bojon~goro). Data pembiayaan dikumpulkan secara, retrospektif, yakni tahun 1999,2003 dan 2001, dari berbagai instansi pemerintah baik instansi kesehatan maupun non kesehatan yang mencantumkan program kesehatan pada, anggarannya, sedangkan data proses penganggaran dilakukan dengan kuesioner. Untuk lebih memastikan keahiltan data digunakan depth interview dengan pimpinan unit kerja. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menuiljukkan bahwa proporsi biaya kesehatan terhadap APBD II masih di bawah kesepakatan Bupati/Walikota se Indonesia yakni sebesar 15% dari APBD II, di mana di Kutai Kartanegara berkisar antara 1,30%-1,98%, di Kota Balikpapan antara 0,85%-1,18%. Di Kutai Kartanegara sebagian besar (lebih dari 90%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Balikpapan lebih dari 8O%, dan biaya operasional mendominasi pembiayaan di dua daerah tersebut. Di Lombok Barat berkisar antara 3,99%-9,65% dan di Lombok Timur antara 3,27%-10,18%. Di Lombok Barat sebagian besar (80,16%-93,03%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Lombok Timur antara 75,34%-86,60%, dan biaya operasionalnya mencapai lebih dari 80%. Di Magetan proporsi tersebut sebesar 1,36% - 1,79%; sedangkan di Bojonegoro antara 1,38% - 2,87%. Biaya untuk pelayanan kesehatan dan untuk operasional juga mendominasi pembiayaan di daerah tersebut.WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration2003Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi KesehatanMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repositori BKPK the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repositori BKPK does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repositori BKPK is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.