Laporan Penelitian Penggunaan Obat Esensial Puskesmas 1984-1985NaniSukasediatiauthorHertianaAyatiauthorSarjainiJamalauthorSurvei penggunaan obat esensial telah dilakukan pada 27 puskesmas dari 9 propinsi di Jawa dan luar Jawa, Panelitian tertujuan untuk mengetahui kecukupan obat esensial baik jumlah maupun jenisnya, dan cara-cara yang ditumpuk oleh puskesmas dalam mengatasi kekurangan dan kelebihan obat serta mencari faktor-faktor penyebab ketidak cukupan DE. Propinsi diambil secara purposif karena keterbatasan biaya, sedangkan kabupaten diambil secara random. Pamilihan puskesmas di kabupaten tersebut di tentukan oleh dinas kesehatan setempat. Data yang diambil adalah data umum puskesmas dan data obat esensial meliputi, kecukupan, kebutuhan, penerimaan cara-cara yang di tempuh untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan obat. Dari penelitian diperoleh gambaran keadaan umum puskesmas sebagai berikut : Sehingga besar puskemas(74,0%) mendapat kunjungan sampai 200 orang tiap hari, 81,4% puskesmas telah melakukan perencanaan dan 66,7% memiliki pelayanan kesehatan gigi. Sebanyak 15 jenis DE yang dibutuhkan oleh semua puskesmas termasuk dalam kelompok terapi analgetik antipiretik, antitakteri sistemik, obat saluran napas, antihistamin dan vitamin, Namun dari 15 jenis obat tersebut hanya 9 jenis (60%) yang diterima oleh semua puskemas, Selain ke 5 kelompok terapi diatas, obat-obat saluran cerna dan obat kardiovaskuler tanyak dibutuhkan oleh puskesmas. Sedangkan fenitoin 100 mg dan fenotarbital 100 mg tidak dibutuhkan. Dalam hal kecukupan jumlah, adanya perencanaan agaknya tidak mempengaruhi kecukupan obat. Umumnya jumlah obat yang diterima hanya cukup saja atau bahkan kurang. Panerimaan antitakteri sistemik tidak cukup pada 20 puskesmas memberikan resep kepada penderita dan mengutah regimen terapi adalah cara-cara yang banyak di tempuh, oleh puskesmas dalam mengatasi kekurangan obat, Sedangkan dalam menangani obat terlebih, sebagian besar puskesmas hanya menyimpan saja, Menyimpan obat berlebih dapat menimbulkan kesulitan baru. Karena itu diperlukan suatu jaringan informasi antar puskes mas dan dinas kabupaten setempat dan adanya depat farmasi. Depot farmasi lebih bertindak sebagai pengatur lalu lintas obat. Laporan obat bulanan diserderhanakan dan di evaluasi secepatnya dan dikembalikan kepada setiap puskesmas sehingga mengetahui situasi obat didaerah tersebut. Diperlukan pula penyuluh tentang perencanaan dan tata cara pemusnahan obat rusak.QV 1-57 Reference Works. General Works1985Pusat Penelitian dan Pengembangan FarmasiMonograph