info:oai:www.badankebijakan.kemkes.go.id:4037info:ofi/fmt:xml:xsd:oai_dc http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4037/ Laporan Penelitian Mengenai Keserasian Fungsi Ekonomi, Sosial dan Pelayanan Masyarakat di Apotik di P. Jawa 1988/1989 Kadarwati, Umi QV 701-835 Pharmacy and Pharmaceutics Telah dilakukan penelitian tentang keserasian fungsi ekonomi, sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat di Apotek di Pulau Jawa. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berapa jauh Apotek telah melaksanakan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1980 (PP 25/80) beserta peraturan-peraturan pe­laksanaannya. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat melihat masalah yang ada selama pelaksanaan Ketentuan tersebut. Penelitian deskriptif ini dilakukan di 5 ibukota propinsi dan 6 kota kabupaten di P. Jawa yang dipilih secara purposif. Sampel adalah Apotek, 159 di ibukota propinsi (15% dari jumlah masing-masing kota) dan 30 di kota kabupaten (purposif). Apotek terpilih ditarik berdasarkan wilayah kota dan jumlah Asisten Apoteker yang dipekerjakan, dalam jumlah proporsional. Responden adalah Apotek, Apoteker Pengelola Apotek (APA), Petugas Apotek, Pengunjung Apotek dan Dokter di sekitar Apotek (masing-masing 5 orang/Apotek). Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan observasi langsung di Apotek oleh pewawancara yang sudah terlatih. Analisis data tanpa statistik, menggunakan tabel univariat dan multivariat untuk melihat hubungan antar variabel. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Apotek sampai saat ini masih tetap berfungsi sebagai tempat usaha dalam bidang farmasi dan dilakukan pekerjaan kefarmasian. Keadaan Apotek pada umumnya cukup baik. Apotek 60% dimiliki oleh Badan Usaha, 30% oleh Apoteker dan 10% dimiliki Perorangan non Apoteker. Apoteker Pengelola Apotek 50% adalah Pegawai Negeri/ABRI, 1/3 diantaranya adalah Pemilik Apotek. Apoteker khusus Apotek sebanyak 40%, 1/3 diantaranya adalah bukan Pemilik Apotek. 2. Tidak seluruh peraturan dalam PP 25/80 dapat dilaksanakan di Apotek. Maksimal peraturan yang dapat dilaksanakan, nampak pada 30% Apotek yang dimiliki Apoteker (penuh maupun sebagian besar saham). 3. Masalah yang diketemukan yaitu : a. Pengelolaan Apotek yang nampaknya cenderung oleh faktor pemilikan Apotek, pekerjaan utama pengelola Apotek dan pelaksanaan kerjasama antara pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek. b. Masih banyaknya pelanggaran terhadap Ketentuan Pemerintah tersebut baik oleh petugas Apotek maupun oleh Pemilik Sarana Apotek. Pelanggaran tersebut terutama terjadi pada bidang pelayanan kefarmasian dimana masih terlihat adanya tenaga yang tidak berkewenangan / non profesional ikut melaksanakan pelayanan. c. Masalah pelanggaran Ketentuan yang kemungkinan bukan semata mata kesalahan pelaksana saja, namun juga bersumber pada Ketentuan itu sendiri dan sistem pengawasannya. 4. Keserasian fungsi ekonomi, sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat di Apotek, walaupun belum dapat dinilai secara proporsional, namun secara individual masing-masing fungsi tersebut terlihat tidak menonjol. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi 1989 Monograph NonPeerReviewed text id http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4037/1/Laporan%20Penelitian%20Mengenai%20Keserasian%20Fungsi%20Ekonomi%2C%20Sosial%20dan%20Pelayanan%20Kesehatan%20Masyarakat%20Di%20Apotik%20Di%20P.%20Jawa.pdf Kadarwati, Umi (1989) Laporan Penelitian Mengenai Keserasian Fungsi Ekonomi, Sosial dan Pelayanan Masyarakat di Apotik di P. Jawa 1988/1989. Project Report. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi, Jakarta. (Unpublished)