TY - UNPB M1 - project_report ID - bkpkkemkes4354 UR - http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4354/ KW - tuberculosis ; Covid-19 Y1 - 2021/// PB - Loka Litbangkes Pangandaran AV - restricted N1 - Unpublished TI - Penguatan District-based Public Private Mix Tuberculosis pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Kota Tasikmalaya A1 - Astuti, Endang Puji A1 - Fuadzi, Hubbulah A1 - Prasetyowati, Heni A1 - Wahono, Tri A1 - Widawati, Mutiara EP - 227 N2 - Pengorganisasian tim DPPM Tuberculosis belum berfungsi secara optimal dan penerapan mekanisme jejaring TB belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada rendahnya penemuan kasus baru, menurunnya keberhasilan diagnosis dan pengobatan TB, dan tingginya kasus yang tidak dilaporkan (missing cases), sehingga kasus TB masih tinggi di Kota Tasikmalaya. Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun konsep penguatan District-based Public Private Mix (DPPM) Tuberculosis pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Desain penelitian ini adalah mixed methods dengan pendekatan sequential explanatory. Subyek fasyankes yang menjadi sampel sebanyak 34 fasyankes yang terdiri dari unsur Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium, Klinik dan Dokter Praktek Mandiri. Besar sampel untuk Pengawas Menelan Obat (PMO) sebanyak 120 responden. Informan dalam pengumpulan kualitatif (level provinsi dan kota) terdiri dari Dinas Kesehatan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lintas sektor (organisasi perangkat daerah/OPD), tokoh masyarakat dan penderita. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar fasyankes swasta (private) belum menerapkan DOTS. pengawasan dan pelaporan TB secara optimal, walaupun sudah melakukan penanganan TB. Kebijakan jejaring layanan TB terutama terkait DPPM belum diketahui secara baik oleh tenaga di fasyankes. Fasyankes belum mengetahui dan merasakan peran DPPM, walaupun kenyataannya beberapa fasyankes sudah melaksanakan fungsi jejaring. PMO dari anggota keluarga penderita masih belum optimal pengetahuannya terkait TB dan tugasnya sebagai PMO. Perlu dilakukan sosialisasi terkait jejaring layanan TB ke fasyankes swasta oleh Puskesmas-Puskemas dan didampingi oleh Dinas Kesehatan dan atau organisasi profesi. Pembinaan dari leading sektor dan organisasi profesi dibutuhkan dalam pengawasan pelaksanan penanganan TB di Kota Tasikmalaya oleh fasyankes swasta. Perlu dibentuknya regulasi Rencana Aksi Daerah (RAD) yang melbatkan semua sektor terkait serta pemetaan penanganan TB sebagai salah satu langkah upaya eliminasi TB di Kota Tasikmalaya. CY - Pangandaran ER -