%C Jakarta
%A - Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
%D 2011
%T LAPORAN PROVINSI SUMATERA SELATAN RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
%K Hospitals,Community; Health Facilities
%X RINGKASAN EKSEKUTIF
Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)
Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply
pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;
peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan
nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di
berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka
yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit
publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan
hukum yang bersifat nirlaba.
RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam
kriteria inklusi sampel Rifaskes. RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU
Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset
ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan
Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi
terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:
1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di
Provinsi Sumatera Selatan berbeda dengan gambaran Nasional. Terdapat 26 RSU
Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi responden Rifaskes 2011,
terbanyak adalah RSU Pemerintah kelas D (50%).
Sebagian besar RSU Pemerintah yang menjadi responden Rifaskes di Provinsi Sumatera
Selatan adalah milik Pemerintah Kabupaten/ Kota (65,4%). Tidak ada satu pun RSU
Milik Provinsi dan Kementerian lain yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Satusatunya
RSU Pemerintah kelas A milik Kementerian Kesehatan adalah RSUP dr.
Mohammad Hoesin.
Masih terdapat 8 RSU Pemerintah (30,8%) yang belum terakreditasi sampai dengan
pertengahan tahun 2011 saat Rifaskes berlangsung. Sebanyak 14 RSU Pemerintah
(53,8%) terakreditasi 5 jenis pelayanan, 3 RSU Pemerintah (11,5%) terakreditasi 12 jenis
pelayanan, dan ada 1 RSU Pemerintah yang telah terakreditasi 16 jenis pelayanan.
Sebagian besar RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan tidak menjadi wahana
pendidikan. Hanya 9 RSU Pemerintah yang menjadi wahana pendidikan mahasiswa
FK/PSPD, 6 diantaranya (23,1%) merupakan RS Pendidikan. Dari 6 RS Pendidikan
tersebut, sebanyak 5 diantaranya merupakan RS Pendidikan Satelit dan 1 RS Pendidikan
Utama.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI SELATAN RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii
2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan sudah
memiliki dokter, namun rerata keberadaan dokter gigi di Provinsi Sumatera Selatan
masih di bawah rerata Nasional. Pada beberapa jenis spesialis, seperti spesialis anak,
spesialis mata, patologi anatomi, forensik dan medikolegal, serta farmasi klinik Provinsi
Sumatera Selatan lebih baik dari rerata Nasional. Namun, untuk jenis spesialis lainnya
masih dibawah rerata Nasional.
Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di Provinsi
Sumatera Selatan memiliki gambaran yang sama dengan gambaran Nasional. Pada
beberapa jenis tenaga, seperti apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi,
radiografis, teknisi gigi, analis kesehatan laboratorium, refraksionis optisien, teknisis
transfuse, perekam medis, dan tenaga kesehatan lainnya, Provinsi Sumatera Selatan
lebih baik dari rerata Nasional. Namun, untuk jenis tenaga kesehatan lainnya masih
dibawah rerata Nasional.
3. Sarana Penunjang. Gambaran mengenai ketersediaan dan kecukupan air bersih di
Provinsi Sumatera Selatan hampir sama dengan gambaran secara Nasional, walaupun
secara umum ketersediaan air bersih 24 jam, reservoir air, dan kecukupan air bersih
masih di bawah rerata Nasional.
Di Sumatera Selatan, seluruh RSU Pemerintah telah memiliki listrik 24 jam, dan hampir
seluruh RSU Pemerintah telah memiliki generator listrik. Namun, hanya 69,2% RSU
Pemerintah yang mempunyai UPS.
Hasil Rifaskes menunjukkan dalam hal akses internet, RSU Pemerintah di Provinsi
Sumatera Selatan (92,3%) lebih baik daripada rerata Nasional. Namun, dalam hal
ketersediaan telepon masih di bawah rerata Nasional.
Di Provinsi Sumatera Selatan, seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ambulan, namun
baru sekitar 57,7% yang mempunyai mobil jenazah. Berdasarkan hal tersebut, maka
kepemilikan ambulan RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan lebih baik daripada
rerata Nasional, namun untuk keberadaan mobil jenazah masih di bawah rerata
Nasional.
Terdapat 3767 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan
jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 1806 buah yang merupakan sekitar 48% dari
keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Klinik Rawat Jalan. Tidak jauh berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi
Sumatera Selatan, ketersediaan klinik kebidanan dan kandungan merupakan yang
terbanyak ditemukan di RSU Pemerintah, sama banyaknya dengan ketersediaan klinik
umum dan klinik gigi dan mulut. Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar
lainnya (klinik spesialistik kesehatan anak, penyakit dalam, dan bedah), keberadaan
klinik bedah merupakan yang terendah (76,9%). Klinik spesialistik mata tersedia di lebih
dari 50% RSU pemerintah. Klinik ortopedi baru terdapat di sekitar 15% RSU Pemerintah
di Provinsi Sumatera Selatan.
Ketersediaan klinik syaraf ditemukan di sekitar 27% RSU Pemerintah, lebih rendah
daripada keberadaan klinik kulit dan kelamin (42,3%). Klinik jiwa dan VCT tersedia di
sekitar 30% dari seluruh RSU Pemerintah di Sumatera Selatan. Sekitar 26,7% RSU
Pemerintah memiliki klinik jantung. Tidak ada satupun RSU Pemerintah di Provinsi
Sumatera Selatan yang memiliki Klinik Geriatri.
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI SELATAN RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv
5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan
telah memiliki Unit Gawat Darurat dan Pelayanan Farmasi. Sekitar 76,9,% RSU
Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pelayanan bedah, 92,3% memiliki
pelayanan perinatal/neonatal, 99,2 memiliki pelayanan laboratorium patologi klinik,
80,8% memiliki pelayanan radiologi, 92,3% memiliki Instalasi Gizi, 57,7% memiliki
Pelayanan Rehabilitasi Medik, 96,2% memiliki unit rekam medis, 50,0% memiliki Unit
Penyediaan Darah, 5 (lima) RSU Pemerintah mempunyai pelayanan sterilisasi sentral,
92,3% memiliki pelayanan binatu, 61,5% memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah,
dan 73,1% memiliki unit pengelola limbah.
6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 80% RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan
memberikan pelayanan penegakkan diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis.
Untuk penegakkan diagnosis Tb pada anak melalui sistem skoring Tb masih dibawah
rerata Nasional. Sekitar 64% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi
Sumatera Selatan ikut dalam program DOTS, 88% memiliki tenaga yang sudah dilatih
untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 84% melakukan pemeriksaan sputum BTA.
7. HIV AIDS. Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, sekitar 68% Laboratorium RSU
Pemerintah melakukan pemeriksaan Anti HIV, sekitar 65,4% menggunaan metoda
Rapid Test dan Elisa Manual. Tidak ada satupun menggunakan Elisa Otomatik dan PCR.
8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,
proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan di
bawah angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah
ditetapkan. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerinth di Provinsi
Sumatera Selatan berkisar antara 19,2% (Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1
jam) sampai 65,4% (Kriteria tim siap operasi 24 jam meskipun on call).
9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang
menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam
Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk
mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan
manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu
dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara
menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi
kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.
Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan sudah memberikan
perhatian yang cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi,
bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD), bimbingan cara menyusui, dan menyusui on
demand (92,3%). Masih terdapat sekitar 30,8% RSU Pemerintah yang memberikan
makanan lain selain ASI. Hanya 38,5% RSU Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu
hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi.
10. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Sumatera Selatan, hanya 10 RSU Pemerintah
(38,5%) yang memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS.
Hanya 30,8% RSU Pemerintah di Sumatera Selatan yang memiliki unit khusus yang
mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan. Angka ini lebih rendah
dari rerata Nasional yang sebesar 43,3%. Sekitar 38,5% RSU Pemerintah di Sumatera
Selatan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan di RS. Penyuluhan
kelompok baru dilakukan oleh 42,3% RSU Pemerintah di Sumatera Selatan.
Pemasangan spanduk, banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI SELATAN RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v
dilakukan oleh sekitar 69,2% RSU Pemerintah. Pembinaan puskesmas hanya dilakukan
oleh hanya 2 dari 26 RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan
kegiatan pembinaan puskesmas.
Kesimpulan
1. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,
misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan
sebagainya.
2. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di
dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan
dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.
3. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam
menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal
penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
4. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan
dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU
Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.
5. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum
optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di
RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar
promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.
Saran
1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan
kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian
kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit
2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang
dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan
medik spesialistik dasar.
3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti
TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah
ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU
yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.
4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat
keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,
PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.
5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani
kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan
kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS
PONEK.
6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan
menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif
dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan
[Type the company name]
LAPORAN PROVINSI SELATAN RIFASKES 2011
RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH vi
keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya
menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah
7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di
RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
%I Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
%L bkpkkemkes4394