relation: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4398/
title: LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
creator: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
subject: WX Hospitals and Other Health Facilities
subject: WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
description: RINGKASAN EKSEKUTIF  Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di  Provinsi Aceh sejumlah 25 RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang menjadi responden  Rifaskes 2011, terdiri dari 3 RSU Kelas B, 14 RSU Kelas C, dan 8 RSU Pemerintah kelas D.  Sebagian besar RSU Pemerintah di Aceh belum terakreditasi, dan hanya 1 yang menjadi  wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD.  2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan tiga jenis spesialis medik dasar (spesialis anak,  penyakit dalam dan kebidanan dan kandungan) di Provinsi Aceh sudah di atas rerata  nasional. Keberadaan spesialis penunjang medis di Provinsi Aceh dibawah rerata  nasional, kecuali urologi. Namun spesialis farmasi klinik tidak ada di satupun RSU  Pemerintah. Hanya ada dua RSU Pemerintah yang memiliki spesialis gigi (Konservasi  Gigi).  Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Aceh pada jenis apoteker,  radioterapis, teknisi gigi, analis kesehatan, dan teknisi transfusi di Provinsi Aceh lebih  rendah daripada rerata nasional. Tenaga yang sangat minim di RSU Pemerintah di  Provinsi Aceh adalah ortotis prostetis (1 orang), radioterapis (2 orang) dan teknisi  transfusi (2 orang).  3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki layanan listri 24 jam dan  generator set. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar 60% RSU  Pemerintah. Ketersediaan reservoir air di RSU Pemerintah adalah sebesar 92,0%. Dalam  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii  hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh (84% dan  100%) sudah lebih tinggi daripada rerata Nasional.  Secara umum terdapat 2830 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh, dengan  jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 1486 buah (52,5%) dari keseluruhan jumlah  tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh.  4. Klinik Rawat Jalan. Klinik kebidanan dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan  yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah, diikuti Klinik anak (96,0%) dan  klinik gigi mulut (96,0%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar (klinik  spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik  anak), keberadaan klinik bedah merupakan yang terendah (84,0%). Klinik spesialistik  mata baru tersedia di 60% RSU pemerintah.  Ketersediaan klinik THT ditemukan di sekitar 64,0% RSU Pemerintah. Klinik yang masih  minim di RSU Pemerintah di Provinsi Aceh adalah klinik medical check up (28,0%),  ortopedi (16,0%), dan VCT(16,0%).  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Aceh sudah memiliki Unit  Gawat Darurat. Sekitar 84,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh telah memiliki pelayanan  bedah. Dan sekitar 68,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki perawatan intensif.  Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Aceh hampir  sama (92,0%) dengan proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,4%).  Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di Aceh (96,0%) lebih tinggi  daripada rerata Nasional (93,7%). Proporsi keberadaan pelayanan radiologi di RSU  Pemerintah di Aceh sebesar 88,0%. Semua RSU Pemerintah di Aceh memiliki pelayanan  farmasi, dan hanya 92,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki Instalasi Gizi, 76,0%  memiliki Pelayanan Rehabilitasi Medik. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Aceh  (96,0%) telah memiliki unit rekam medis. Sekitar 56,0% RSU Pemerintah (14 RSU  Pemerintah) di Provinsi Aceh memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi  Darah. Belum ada satupun RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang mempunyai  pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Aceh sekitar 92,0% RSU Pemerintah (23 RSU  Pemerintah) memiliki pelayanan binatu dan 68,0% memiliki pelayanan pemulasaraan  jenazah. Sekitar 72,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh memiliki unit pengelola limbah.  6. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Baru 20,0% RSU Pemerintah di Aceh memiliki  kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, unit khusus yang  mengelola dan menyelenggarakan PKRS. Sekitar 20,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh  juga belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Bisa saja terjadi bahwa RS  tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi  mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan  pemasaran.  Penyuluhan kelompok baru dilakukan oleh sekitar 32,0% RSU Pemerintah di Aceh yang  melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner, dan  atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 52,0% RSU Pemerintah  di Provinsi Aceh. Baru 12,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang melakukan kegiatan  pembinaan puskesmas.  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv  7. Pemeriksaan Tuberkulosa. Hanya sekitar 29,2% Laboratorium Patologi Klinik RSU  Pemerintah di Provinsi Aceh ikut dalam program DOTS, yang sebenarnya 62,5% RSU  Pemerintah memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan  50% melakukan pemeriksaan sputum BTA.  8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Proporsi  pemenuhan beberapa kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Aceh di bawah angka  Nasional adalah dokter jaga terlatih di UGD, dokter mengikuti pelatihan PONEK, bidan  mengikuti pelatihan PONEK, bidan telah mengikuti pelatihan PONEK, perawat telah  mengikuti pelatihan PONEK, SOP penanganan pasien kegawatdaruratan, prosedur  pendelegasian.  9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh masih perlu memberikan perhatian yang  cukup baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui. Kebijakan tertulis  mengenai penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil mengenai ASI dan manajemen  laktasi, serta klinik laktasi baru dilaksanakan kurang dari sepertiga RSU Pemerintah di  Aceh. Masih ada RSU pemerintah di Aceh yang memberikan makanan selain ASI kepada  bayi. Sebanyak 72,0% RSU pemerintah sudah membimbing ibu untuk melakukan inisiasi  menyusu dini (IMD).  Kesimpulan  1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,  Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada  kelas yang berada di bawahnya.  2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,  misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan  sebagainya.  3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan  dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam  menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal  penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU  Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v  6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum  optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di  RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar  promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
publisher: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
date: 2011
type: Monograph
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4398/1/LAPORAN%20RSU%20RIFASKES%20ACEH.pdf
identifier:   Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -  (2011) LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH.  Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.     
relation: WX IND 2011
identifier: WX IND 2011