Repositori BKPKLAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH-Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanauthorRINGKASAN EKSEKUTIF Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia; peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan hukum yang bersifat nirlaba. RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut: 1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di Provinsi Aceh sejumlah 25 RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang menjadi responden Rifaskes 2011, terdiri dari 3 RSU Kelas B, 14 RSU Kelas C, dan 8 RSU Pemerintah kelas D. Sebagian besar RSU Pemerintah di Aceh belum terakreditasi, dan hanya 1 yang menjadi wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD. 2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan tiga jenis spesialis medik dasar (spesialis anak, penyakit dalam dan kebidanan dan kandungan) di Provinsi Aceh sudah di atas rerata nasional. Keberadaan spesialis penunjang medis di Provinsi Aceh dibawah rerata nasional, kecuali urologi. Namun spesialis farmasi klinik tidak ada di satupun RSU Pemerintah. Hanya ada dua RSU Pemerintah yang memiliki spesialis gigi (Konservasi Gigi). Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Aceh pada jenis apoteker, radioterapis, teknisi gigi, analis kesehatan, dan teknisi transfusi di Provinsi Aceh lebih rendah daripada rerata nasional. Tenaga yang sangat minim di RSU Pemerintah di Provinsi Aceh adalah ortotis prostetis (1 orang), radioterapis (2 orang) dan teknisi transfusi (2 orang). 3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki layanan listri 24 jam dan generator set. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar 60% RSU Pemerintah. Ketersediaan reservoir air di RSU Pemerintah adalah sebesar 92,0%. Dalam [Type the company name] LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh (84% dan 100%) sudah lebih tinggi daripada rerata Nasional. Secara umum terdapat 2830 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 1486 buah (52,5%) dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Aceh. 4. Klinik Rawat Jalan. Klinik kebidanan dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah, diikuti Klinik anak (96,0%) dan klinik gigi mulut (96,0%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar (klinik spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik anak), keberadaan klinik bedah merupakan yang terendah (84,0%). Klinik spesialistik mata baru tersedia di 60% RSU pemerintah. Ketersediaan klinik THT ditemukan di sekitar 64,0% RSU Pemerintah. Klinik yang masih minim di RSU Pemerintah di Provinsi Aceh adalah klinik medical check up (28,0%), ortopedi (16,0%), dan VCT(16,0%). 5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Aceh sudah memiliki Unit Gawat Darurat. Sekitar 84,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh telah memiliki pelayanan bedah. Dan sekitar 68,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki perawatan intensif. Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Aceh hampir sama (92,0%) dengan proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,4%). Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di Aceh (96,0%) lebih tinggi daripada rerata Nasional (93,7%). Proporsi keberadaan pelayanan radiologi di RSU Pemerintah di Aceh sebesar 88,0%. Semua RSU Pemerintah di Aceh memiliki pelayanan farmasi, dan hanya 92,0% RSU Pemerintah di Aceh yang memiliki Instalasi Gizi, 76,0% memiliki Pelayanan Rehabilitasi Medik. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Aceh (96,0%) telah memiliki unit rekam medis. Sekitar 56,0% RSU Pemerintah (14 RSU Pemerintah) di Provinsi Aceh memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi Darah. Belum ada satupun RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Aceh sekitar 92,0% RSU Pemerintah (23 RSU Pemerintah) memiliki pelayanan binatu dan 68,0% memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah. Sekitar 72,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh memiliki unit pengelola limbah. 6. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Baru 20,0% RSU Pemerintah di Aceh memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan PKRS. Sekitar 20,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh juga belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran. Penyuluhan kelompok baru dilakukan oleh sekitar 32,0% RSU Pemerintah di Aceh yang melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 52,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh. Baru 12,0% RSU Pemerintah di Provinsi Aceh yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas. [Type the company name] LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv 7. Pemeriksaan Tuberkulosa. Hanya sekitar 29,2% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Aceh ikut dalam program DOTS, yang sebenarnya 62,5% RSU Pemerintah memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 50% melakukan pemeriksaan sputum BTA. 8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Proporsi pemenuhan beberapa kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Aceh di bawah angka Nasional adalah dokter jaga terlatih di UGD, dokter mengikuti pelatihan PONEK, bidan mengikuti pelatihan PONEK, bidan telah mengikuti pelatihan PONEK, perawat telah mengikuti pelatihan PONEK, SOP penanganan pasien kegawatdaruratan, prosedur pendelegasian. 9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi. Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Aceh masih perlu memberikan perhatian yang cukup baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui. Kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil mengenai ASI dan manajemen laktasi, serta klinik laktasi baru dilaksanakan kurang dari sepertiga RSU Pemerintah di Aceh. Masih ada RSU pemerintah di Aceh yang memberikan makanan selain ASI kepada bayi. Sebanyak 72,0% RSU pemerintah sudah membimbing ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD). Kesimpulan 1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM, Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada kelas yang berada di bawahnya. 2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan, misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan sebagainya. 3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS. 4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS. 5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK. [Type the company name] LAPORAN PROVINSI ACEH RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v 6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS. Saran 1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan medik spesialistik dasar. 3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis. 4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU, PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih. 5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS PONEK. 6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah 7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).WX Hospitals and Other Health FacilitiesWX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration2011Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repositori BKPK the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repositori BKPK does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repositori BKPK is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.