relation: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4404/
title: LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
creator: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
subject: WX Hospitals and Other Health Facilities
subject: WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
description: RINGKASAN EKSEKUTIF  Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di  Provinsi Bengkulu sejumlah 13 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang menjadi  responden Rifaskes 2011, terbanyak adalah RSU Kelas D (69,2%). Sebagian besar RSU  Pemerintah yang menjadi responden Rifaskes di Provinsi Bengkulu adalah milik  Pemerintah Kabupaten/ Kota (76,9%), milik TNI/Polri 15,4%, dan 7,7% milik pemerintah  provinsi. Tidak ada RSU Milik Kementerian kesehatan, BUMN, ataupun Kementerian lain  yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Masih terdapat 10 RSU Pemerintah di Provinsi  Bengkulu (76,9%) yang belum terakreditasi sampai dengan pertengahan tahun 2011 saat  Rifaskes berlangsung. Terdapat 2 RSU Pemerintah yang terakreditasi 5 jenis pelayanan, 1  RSU terakreditasi 16 jenis pelayanan. Terdapat 2 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu  yang menjadi wahana pendidikan, 1 diantaranya (100,0%) merupakan RS Pendidikan  dengan klasifikasi RS Pendidikan Utama.  2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh jenis spesialis di RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu  berada di bawah rerata nasional. Salah satu tenaga spesialis yang kurang adalah spesialis  anestesi (15,4%), bahkan beberapa jenis spesialis lainnya tidak dimiliki oleh RSU  Pemerintah di Provinsi Bengkulu yaitu spesialis patologi klinik, patologi anatomi,  rehabilitasi medis, forensik dan medikolegal, farmasi klinik, urologi, mikrobiologi klinik,  dan bedah syaraf.  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii  Kondisi ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu pada jenis  tenaga bidan, apoteker, keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, keteknisian medis,  radiografis, radioterapis, teknisi elektromedis, analis transfusi darah, analis kesehatan,  dan perekam medis lebih rendah daripada rerata nasional. Tenaga perawat sama  dengan rerata nasional (100%). Namun, untuk jenis tenaga lain masih dibawah rerata  Nasional. Tidak satupun RS di Provinsi Bengkulu memiliki tenaga terapis wicara, terapis  lainnya, ortotis prostetis, dan teknisi transfusi.  3. Sarana Penunjang. Di Provinsi Bengkulu, ketersediaan air bersih 24 jam (84,6%) dan  kecukupannya (76,9%) masih berada di bawah rerata nasional, sedangkan untuk  reservoir air seluruh RSU Pemerintah memilikinya (100%). Masih terdapat 1 RSU  Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang ketersediaan listriknya tidak 24 jam yaitu RS  Bergerak Enggano. Seluruh RSU Pememrintah memiliki generator listrik tetapi hanya  23,1% yang memiliki UPS. Akses internet terdapat di 61,5% RSU. Angka ini berada di  bawah rerata nasional, demikian pula dengan ketersediaan telepon yang hanya sebesar  76,9%. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ambulan, namun baru sekitar 38,5% yang  mempunyai mobil jenazah.  Secara umum terdapat 889 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu, dengan  jumlah tempat tidur terbanyak ada di kelas 3 yaitu 380 buah (42,7%) dari keseluruhan  jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu.  4. Klinik Rawat Jalan. Di Provinsi Bengkulu ketersediaan klinik umum dan klinik kebidanan  dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan yang terbanyak di RSU Pemerintah.  Diantara klinik pelayanan medik spesialistik dasar lainnya (klinik spesialistik kesehatan  kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik anak), keberadaan klinik  penyakit dalam merupakan yang terendah (76,9%). Klinik spesialistik mata tersedia di  kurang dari 50% RSU Pemerintah sedangkan klinik ortopedi hanya terdapat di 1 RSU  pemerintah.  Ketersediaan klinik syaraf ditemukan 7,7% RSU Pemerintah, lebih rendah daripada  keberadaan klinik kulit dan kelamin (15,4%). Tidak ada satupun RSU Pemerintah di  Provinsi Bengkulu yang memiliki Klinik Jiwa, demikian juga dengan Klinik Geriatri.  Sementara itu RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang memiliki Klinik Jantung dan  Klinik VCT memiliki angka yang sama yaitu 7,7%.  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu sudah  memiliki Unit Gawat Darurat. Hasil Rifaskes menunjukkan 69,2% RSU Pemerintah di  Provinsi Bengkulu telah memiliki pelayanan bedah, lebih rendah daripada rerata  Nasional sebesar 89,5%. Di Provinsi Bengkulu, hanya 30,8% RSU Pemerintah yang  memiliki perawatan intensif.  Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Bengkulu kurang  lebih sama dengan proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,3%).  Sementara itu seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu memiliki pelayanan  laboratorium patologi klinik atau lebih besar daripada rerata Nasional demikian pula  dengan pelayanan radiologi dan farmasi. Proporsi keberadaan instalasi gizi di RSU  Pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai 92,3% kurang lebih sama dengan rerata  nasional (92,6%). Pelayanan Rehabilitasi Medik terdapat di 46,2% RSU Pemerintah,  sedangkan unit rekam medis terdapat di seluruh RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu.  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv  Unit penyediaan darah terdapat di 8 RSU Pemerintah, 7 diantaranya berupa unit  transfusi darah (53,8%), dan 1 RSU berupa Bank darah (7,7%). Sementara untuk  pelayanan sterilisasi sentral hanya terdapat di 1 RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu  (7,7%). Pelayanan Binatu terdapat di 92,3% RSU Pemerintah, pelayanan pemulasaraan  jenazah terdapat di 30,8% RSU Pemerintah, dan unit pengelola limbah terdapat di 46,2%  RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu.  6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Terdapat 92,3% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah  Provinsi Bengkulu ikut dalam program DOTS, terdapat 84,6% yang telah memiliki tenaga  sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 84,6% melakukan pemeriksaan  sputum BTA  7. HIV-AIDS. Di Provinsi Bengkulu terdapat 23,1% Laboratorium RSU Pemerintah  melakukan pemeriksaan Anti HIV, sekitar 23,1% menggunaan metoda Rapid Test,  demikian pula dengan Elisa Manual sebesar 23,1%. Yang menggunakan Elisa Otomatik  hanya sebesar 7,7% dan 23,1% yang menggunakan PCR. Sekitar 30,8% Laboratorium  Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu memiliki tenaga yang sudah dilatih  pemeriksaan anti HIV.  8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,  proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu di atas rerata  Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Proporsi  pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu berkisar antara  30,8% (Kriteria protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan PONEK) sampai 100%  (Kriteria kamar operasi siap 24 jam, tim siap operasi meskipun on call dan fasilitas  farmasi dan alat penunjang siap 24 jam).  9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu sudah memberikan perhatian yang  cukup dalam hal program menyusui, namun untuk kebijakan tertulis mengenai  penggunaan ASI ekslusif baru terdapat di 57,1% RSU Pemerintah. Dalam hal bayi  sesegera mungkin kontak dengan ibu setelah dilahirkan terdapat di 83,3% RSU, dan ibu  dibimbing melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) sebesar 75%. Masih terdapat sekitar  25% RSU Pemerintah yang memberikan makanan lain selain ASI dan 50% RSU  Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI, sedangkan  keberadaan klinik laktasi terdapat di 41,7% RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu.  9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Provinsi Bengkulu hanya 3 RSU Pemerintah  (23,1%) yang memiliki kebijakan tertulismengenai kegiatan promosi kesehatan di RS dan  angka yang sama (23,1%) ditunjukkan untuk RSU Pemerintah di Bengkulu yang memiliki  unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan. Angka  ini lebih rendah dari rerata Nasional (43,3%). Anggaran untuk kegiatan promosi  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v  kesehatan terdapat di 7,7% RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih rendah dari rerata  nasional yang mencapai 38,8%. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan  anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya  untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran.  Di Provinsi Bengkulu kegiatan penyuluhan kelompok/massal dilakukan di 23,1% RSU  Pemerintah, sedangkan kegiatan pemasangan spanduk, banner, dan atau poster  mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 61,5% RSU Pemerintah di Provinsi  Bengkulu dan Tidak ada RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang melakukan kegiatan  pembinaan puskesmas.  Kesimpulan  1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,  Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada  kelas yang berada di bawahnya.  2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,  pelayanan rawat inap kesehatan jiwa.  3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan  dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam  menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal  penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU  Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum  optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di  RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar  promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH vi  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
publisher: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
date: 2011
type: Monograph
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4404/1/LAPORAN%20RSU%20RIFASKES%20BENGKULU.pdf
identifier:   Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -  (2011) LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH.  Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.     
relation: WX IND 2011
identifier: WX IND 2011