LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH-Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanauthorRINGKASAN EKSEKUTIF Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia; peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut: 1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di Provinsi Bengkulu sejumlah 13 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang menjadi responden Rifaskes 2011, terbanyak adalah RSU Kelas D (69,2%). Sebagian besar RSU Pemerintah yang menjadi responden Rifaskes di Provinsi Bengkulu adalah milik Pemerintah Kabupaten/ Kota (76,9%), milik TNI/Polri 15,4%, dan 7,7% milik pemerintah provinsi. Tidak ada RSU Milik Kementerian kesehatan, BUMN, ataupun Kementerian lain yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Masih terdapat 10 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu (76,9%) yang belum terakreditasi sampai dengan pertengahan tahun 2011 saat Rifaskes berlangsung. Terdapat 2 RSU Pemerintah yang terakreditasi 5 jenis pelayanan, 1 RSU terakreditasi 16 jenis pelayanan. Terdapat 2 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang menjadi wahana pendidikan, 1 diantaranya (100,0%) merupakan RS Pendidikan dengan klasifikasi RS Pendidikan Utama. 2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh jenis spesialis di RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu berada di bawah rerata nasional. Salah satu tenaga spesialis yang kurang adalah spesialis anestesi (15,4%), bahkan beberapa jenis spesialis lainnya tidak dimiliki oleh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yaitu spesialis patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medis, forensik dan medikolegal, farmasi klinik, urologi, mikrobiologi klinik, dan bedah syaraf. BADAN LITBANGKES LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii Kondisi ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu pada jenis tenaga bidan, apoteker, keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, keteknisian medis, radiografis, radioterapis, teknisi elektromedis, analis transfusi darah, analis kesehatan, dan perekam medis lebih rendah daripada rerata nasional. Tenaga perawat sama dengan rerata nasional (100%). Namun, untuk jenis tenaga lain masih dibawah rerata Nasional. Tidak satupun RS di Provinsi Bengkulu memiliki tenaga terapis wicara, terapis lainnya, ortotis prostetis, dan teknisi transfusi. 3. Sarana Penunjang. Di Provinsi Bengkulu, ketersediaan air bersih 24 jam (84,6%) dan kecukupannya (76,9%) masih berada di bawah rerata nasional, sedangkan untuk reservoir air seluruh RSU Pemerintah memilikinya (100%). Masih terdapat 1 RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang ketersediaan listriknya tidak 24 jam yaitu RS Bergerak Enggano. Seluruh RSU Pememrintah memiliki generator listrik tetapi hanya 23,1% yang memiliki UPS. Akses internet terdapat di 61,5% RSU. Angka ini berada di bawah rerata nasional, demikian pula dengan ketersediaan telepon yang hanya sebesar 76,9%. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ambulan, namun baru sekitar 38,5% yang mempunyai mobil jenazah. Secara umum terdapat 889 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu, dengan jumlah tempat tidur terbanyak ada di kelas 3 yaitu 380 buah (42,7%) dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu. 4. Klinik Rawat Jalan. Di Provinsi Bengkulu ketersediaan klinik umum dan klinik kebidanan dan kandungan merupakan jenis klinik rawat jalan yang terbanyak di RSU Pemerintah. Diantara klinik pelayanan medik spesialistik dasar lainnya (klinik spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik anak), keberadaan klinik penyakit dalam merupakan yang terendah (76,9%). Klinik spesialistik mata tersedia di kurang dari 50% RSU Pemerintah sedangkan klinik ortopedi hanya terdapat di 1 RSU pemerintah. Ketersediaan klinik syaraf ditemukan 7,7% RSU Pemerintah, lebih rendah daripada keberadaan klinik kulit dan kelamin (15,4%). Tidak ada satupun RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang memiliki Klinik Jiwa, demikian juga dengan Klinik Geriatri. Sementara itu RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang memiliki Klinik Jantung dan Klinik VCT memiliki angka yang sama yaitu 7,7%. 5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu sudah memiliki Unit Gawat Darurat. Hasil Rifaskes menunjukkan 69,2% RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu telah memiliki pelayanan bedah, lebih rendah daripada rerata Nasional sebesar 89,5%. Di Provinsi Bengkulu, hanya 30,8% RSU Pemerintah yang memiliki perawatan intensif. Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Bengkulu kurang lebih sama dengan proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,3%). Sementara itu seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu memiliki pelayanan laboratorium patologi klinik atau lebih besar daripada rerata Nasional demikian pula dengan pelayanan radiologi dan farmasi. Proporsi keberadaan instalasi gizi di RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai 92,3% kurang lebih sama dengan rerata nasional (92,6%). Pelayanan Rehabilitasi Medik terdapat di 46,2% RSU Pemerintah, sedangkan unit rekam medis terdapat di seluruh RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu. BADAN LITBANGKES LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv Unit penyediaan darah terdapat di 8 RSU Pemerintah, 7 diantaranya berupa unit transfusi darah (53,8%), dan 1 RSU berupa Bank darah (7,7%). Sementara untuk pelayanan sterilisasi sentral hanya terdapat di 1 RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu (7,7%). Pelayanan Binatu terdapat di 92,3% RSU Pemerintah, pelayanan pemulasaraan jenazah terdapat di 30,8% RSU Pemerintah, dan unit pengelola limbah terdapat di 46,2% RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu. 6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Terdapat 92,3% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu ikut dalam program DOTS, terdapat 84,6% yang telah memiliki tenaga sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 84,6% melakukan pemeriksaan sputum BTA 7. HIV-AIDS. Di Provinsi Bengkulu terdapat 23,1% Laboratorium RSU Pemerintah melakukan pemeriksaan Anti HIV, sekitar 23,1% menggunaan metoda Rapid Test, demikian pula dengan Elisa Manual sebesar 23,1%. Yang menggunakan Elisa Otomatik hanya sebesar 7,7% dan 23,1% yang menggunakan PCR. Sekitar 30,8% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu memiliki tenaga yang sudah dilatih pemeriksaan anti HIV. 8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum, proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu di atas rerata Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu berkisar antara 30,8% (Kriteria protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan PONEK) sampai 100% (Kriteria kamar operasi siap 24 jam, tim siap operasi meskipun on call dan fasilitas farmasi dan alat penunjang siap 24 jam). 9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi. Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu sudah memberikan perhatian yang cukup dalam hal program menyusui, namun untuk kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI ekslusif baru terdapat di 57,1% RSU Pemerintah. Dalam hal bayi sesegera mungkin kontak dengan ibu setelah dilahirkan terdapat di 83,3% RSU, dan ibu dibimbing melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) sebesar 75%. Masih terdapat sekitar 25% RSU Pemerintah yang memberikan makanan lain selain ASI dan 50% RSU Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI, sedangkan keberadaan klinik laktasi terdapat di 41,7% RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu. 9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Provinsi Bengkulu hanya 3 RSU Pemerintah (23,1%) yang memiliki kebijakan tertulismengenai kegiatan promosi kesehatan di RS dan angka yang sama (23,1%) ditunjukkan untuk RSU Pemerintah di Bengkulu yang memiliki unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan. Angka ini lebih rendah dari rerata Nasional (43,3%). Anggaran untuk kegiatan promosi BADAN LITBANGKES LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v kesehatan terdapat di 7,7% RSU Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih rendah dari rerata nasional yang mencapai 38,8%. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran. Di Provinsi Bengkulu kegiatan penyuluhan kelompok/massal dilakukan di 23,1% RSU Pemerintah, sedangkan kegiatan pemasangan spanduk, banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 61,5% RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu dan Tidak ada RSU Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas. Kesimpulan 1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM, Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada kelas yang berada di bawahnya. 2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan, pelayanan rawat inap kesehatan jiwa. 3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS. 4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS. 5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK. 6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS. Saran 1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan medik spesialistik dasar. 3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis. BADAN LITBANGKES LAPORAN PROVINSI BENGKULU RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH vi 4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU, PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih. 5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS PONEK. 6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah 7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).WX Hospitals and Other Health FacilitiesWX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration2011Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanMonograph