relation: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4405/
title: LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
creator: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
subject: WX Hospitals and Other Health Facilities
subject: WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
description: RINGKASAN EKSEKUTIF  Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di Provinsi  DKI Jakarta sejumlah 19 RSU Pemerintah, terdiri dari 5 RSU Kelas A, 10 RSU Kelas B, 3  RSU Kelas C, dan 1 RSU Pemerintah kelas D. 2 RSU Pemerintah di DKI Jakarta belum  terakreditasi, dan 6 terakreditasi 5 jenis pelayanan, 2 terakreditasi 12 jenis pelayanan  dan dan 9 terakreditasi 16 jenis pelayanan. 7 RS menjadi wahana pendidikan mahasiswa  FK/PSPD dan merupakan RS Pendidikan, 7 RS menjadi wahana pendidikan mahasiswa  FK/PSPD namun bukan merupakan RS Pendidikan dan 5 bukan RS pendidikan.  2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh jenis spesialis di Provinsi DKI Jakarta diatas rerata  nasional. Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di  Provinsi DKI Jakarta memiliki gambaran diatas gambaran Nasional. Kecuali radio terapis  dimana angka nasional 10,1% sedangkan di Provinsi DKI Jakarta 5,3%. RSU Pemerintah di  Provinsi DKI Jakarta belum memiliki tenaga analis transfusi darah, ortotis protetis, dan  teknisi transfusi. Secara khusus tenaga perawat, bidan, dan farmasi semua rumah sakit  memiliki (100%).  3. Sarana Penunjang. Gambaran mengenai ketersediaan dan kecukupan air bersih di  Provinsi DKI Jakarta diatas gambaran secara Nasional. Untuk listrik 24 jam, seluruh  rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta sudah memilikinya Uninteruptable Power Supply  (UPS) hanya tersedia di sekitar 83,3% RSU Pemerintah. Ketersediaan generator listrik di  RSU Pemerintah adalah sebesar 100%. Untuk alat komunikasi, seluruh RSU Pemerintah  Provinsi telah memiliki telepon dan 94,4% memiliki akses internet. Secara umum  terdapat 3113 buah tempat tidur kelas 3 yang merupakan 52 % dari keseluruhan jumlah  tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta.  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii  4. Klinik Rawat Jalan. Tidak jauh berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi DKI  Jakarta, ketersediaan Klinik Kebidanan dan Kandungan yang terbanyak ditemukan di RSU  pemerintah sama banyaknya dengan Klinik Medical Check Up, Klinik Anak dan Klinik  Penyakit Dalam dan Klinik GIgi dan Mulut (100%), diikuti Klinik Badah, Mata, THT, Kulit  Kelamin dan syaraf (94,7%) Sedangkan Ruang UGD dan Klinik Umum hanya 84,2%.  Ketersediaan jenis poliklinik yang masih dibawah 50% di RSU Pemerintah DKI Jakarta  adalah: klinik geriatri (31,6%) dan klinik VCT (47,4%  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di DKI Jakarta sudah memiliki Unit  Gawat Darura tdan pelayanan bedah. 83,3% RSU Pemerintah di DKI Jakarta yang  memiliki perawatan intensif. Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU  Pemerintah di DKI Jakarta lebih tinggi (94,4%) dari proporsi keberadaan pelayanan  perinatal Nasional. Proporsi keberadaan pelayanan laboratorium patologi klinik di DKI  Jakarta (89,5%) lebih rendah daripada rerata Nasional (93,7%). Proporsi keberadaan  pelayanan radiologi di RSU Pemerintah di DKI Jakarta sebesar 100%. Semua RSU  Pemerintah di DKI Jakarta memiliki pelayanan farmasi dan Instalasi Gizi. 94,4% memiliki  Pelayanan Rehabilitasi Medik. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta  (95,8%) telah memiliki unit rekam medis. Sekitar 64,7% RSU Pemerintah di Provinsi DKI  Jakarta memiliki Unit Penyediaan Darah, 2RSU Pemerintah memilki Unit Transfusi Darah  dan 9 RSU memiliki Bank Darah. 72,2% RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta  mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Sekitar 84,2% RSU Pemerintah memiliki  pelayanan binatu, 83,3% memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah dan seluruh RSU  Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta memiliki unit pengelola limbah.  6. Indikator MDG. Untuk emeriksaan tuberkulosa di rumah sakit, sekitar 75,9%  Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta ikut dalam program  DOTS, 83,3% memiliki tenaga sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 82,4%  melakukan pemeriksaan sputum BTA. Untuk pemeriksaan HIV-AIDS, seluruh  Laboratorium RSU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan Anti HIV,  94,1% menggunaan metoda Rapid Test dan PCR, 23,5% menggunakan Elisa Manual dan  17,6% menggunakan Elisa Otomatik.  7. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,  proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta di bawah  angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan.  Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta  berkisar antara 52,6% (Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 73,7%  (Kriteria tim siap operasi 24 jam meskipun on call).  8. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan perhatian  yang cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi, serta  bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD), seluruh RSU telah melakukannya dan terdapat  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv  84,3% RSU yang memiliki kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI Ekslusif.  Sedangkan untuk bimbingan cara menyusui, dilakukan rawat gabung, dan menyusui on  demand mencapai sekitar 85%. Dan ada 64,7% RSU Pemerintah yang memiliki klinik  laktasi serta 76,5 % memiliki catatan diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi  9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. 78,9% RSU Pemerintah di DKI Jakarta memiliki  kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, unit khusus yang  mengelola dan menyelenggarakan PKRS. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta  juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Bisa saja terjadi bahwa RS  tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi  mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan  pemasaran.  Penyuluhan kelompok dilakukan oleh sekitar 73,7% RSU Pemerintah di DKI Jakarta yang  melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner, dan  atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 89,5% RSU Pemerintah  di Provinsi DKI Jakarta. Hanya 5 RSU Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta yang melakukan  kegiatan pembinaan puskesmas  Kesimpulan  1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,  Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada  kelas yang berada di bawahnya.  2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,  misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan  sebagainya.  3. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan  dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam  menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal  penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU  Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum  optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di  RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar  promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
publisher: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
date: 2011
type: Monograph
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4405/1/LAPORAN%20RSU%20RIFASKES%20DKI%20JAKARTA.pdf
identifier:   Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -  (2011) LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH.  Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.     
relation: WX IND 2011
identifier: WX IND 2011