relation: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4414/
title: LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
creator: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
subject: WX Hospitals and Other Health Facilities
subject: WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
description: RINGKASAN EKSEKUTIF  Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di  Provinsi Jawa Barat sejumlah 46 RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi  responden Rifaskes 2011, terdiri dari 1 RSU Kelas A, 21 RSU Kelas B, 16 RSU Kelas C dan  8 RSU Pemerintah kelas D. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah  terakreditasi hanya 6 yang belum terakreditasi, 13 % sudah terakreditasi 16 Jenis  Pelayanan, 26,1 % terakreditasi 12 Jenis Pelayanan dan 47,8% terakreditasi 5  Jenis Pelayanan dan sisanya belum terakreditasi. 7 RSU pemerintah menjadi  wahana Pendidikan mahasiswa FK/PSPD, 3 diantaranya merupakan RS  Pendidikan Utama.  2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan empat jenis spesialis medik dasar  (spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam dan kebidanan kandungan) di  Provinsi Jawa Barat masih di atas rerata nasional. Demikian juga dengan  keberadaan spesialis penunjang medis. Tidak satupun RSU pemerintah di Jawa  Barat mengaku memiliki Spesialis Farmasi Klinik dan Mikrobiologi Klinik. Kondisi  ketersediaan dokter Gigi dan dokter gigi spesialis menunjukan kondisi diatas  rerata nasional, tidak hanya jumlah, jenisnya pun menunjukan bahwa Jawa Barat  memiliki hampir semua jenis spesialistik kedokteran Gigi.  Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada  jenis tenaga bidan, tenaga farmasi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat,  tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, tenaga  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii  keteknisisan medis, radiografis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis  kesehatan, refraksionis optisien, ortotis prostetis, perekam medis, dan tenaga  kesehatan lainnya di Provinsi Jawa Barat hampir semua lebih tinggi daripada  rerata nasional. Tidak satupun Jenis tenaga Kesehatan diatas tidak dimiliki oleh  RS di Provinsi Jawa Barat.  3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ketersediaan reservoir air  dan generator set. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar 54,3%  RSU Pemerintah. Ketersediaan generator listrik di RSU Pemerintah adalah sebesar  100%. Dalam hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di Provinsi  Jawa Barat (100% dan 97,8%) lebih tinggi daripada rerata Nasional. Seluruh RSU  Pemerintah telah memiliki ambulan, namun baru sekitar 56,5% yang mempunyai mobil  jenazah.  Secara umum terdapat 9740 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat,  dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 4701 buah (48,26%) dari keseluruhan  jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat.  4. Klinik Rawat Jalan. Klinik Kebidanan dan kandungan dan Klinik gigi Mulut  merupakan jenis klinik rawat jalan yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah,  diikuti Klinik Anak, klinik Penyakit Dalam, dan Klinik Bedah (semuanya diatas  90%). Ketersediaan klinik di Jawa Barat hampir semuanya diatas rerata nasional,  kecuali klinik Geriatri dan klinik VCT, angkanya sedikit lebih rendah dari rerata  nasional.  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki Unit  Gawat Darurat, Laboratorium Patologi Klinik, radiologi, Farmasi, dan Unit rekam  medis. Sedangkan semua RS mempunyai pelayanan binatu baik itu dilakukan  sendiri (97,8%) maupun Outsourching (2.2%). Sekitar 95,7% RSU Pemerintah di  Provinsi Jawa Barat telah memiliki pelayanan bedah. 69,6% RSU Pemerintah di Jawa  Barat sudah memiliki perawatan intensif.  Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Jawa Barat  sebesar 97,8% lebih tinggi dari proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional  (92,4%). Proporsi keberadaan pelayanan Gizi sebesar 97,8%, 89,1% memiliki  Pelayanan Rehabilitasi Medik. Sekitar 47,8 % RSU Pemerintah (22 RSU Pemerintah) di  Provinsi Jawa Barat memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi Darah  maupun berupa bank darah. 20 RSU (43,5%) RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat  sudah mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Jawa Barat sekitar 84,8 %  memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah dan sekitar 87 % RSU Pemerintah di  Provinsi Jawa Barat sudah memiliki unit pengelola limbah.  6. Pemeriksaan Tuberkulosa. 87 % Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di  Provinsi Jawa Barat ikut dalam program DOTS, 93,5% memiliki tenaga yang sudah dilatih  untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 91,3 % melakukan pemeriksaan sputum BTA.  7. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum,  proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat di atas  angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan.  Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat  berkisar antara 19,6% (kriteria Waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 82,6%  (Kriteria Tim siap operasi meskipun on call).  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv  8. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat sudah cukup memberikan  perhatian yang baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui. Proporsi  RSU yang melaksanakan setiap langkah menuju keberhasilan menyusui melebihi rerata  nasional. Salah satu diantaranya bahwa sebanyak 93,5% RSU pemerintah sudah  membimbing ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD).  9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Lebih dari 60 % RSU Pemerintah di Jawa Barat  sudah memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, Kegiatan  Penyuluhan Kelompok/Massal, Kegiatan pemasangan spanduk, banner, poster  mengenai kesehatan. Sedangkan unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan  PKRS dimiliki oleh 56,5% RSU pemerintah. 37 % RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat  sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Dan sisanya mungkin bisa saja  terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi  kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan,  misalnya kegiatan pemasaran. Dan hanya 21,7% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat  yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas  Kesimpulan  1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,  Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik  daripada kelas yang berada di bawahnya.  2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang  diharuskan, misalnya tidak memiliki Instalasi Gizi, dan Binatu. Namun secara  keseluruhan hampir semua RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki standar  kepemilikan pelayanan yang diharuskan sesuai dengan kelas masing-masing RSU  3. Masih ada RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal  ketenagaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di  dalam menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya  dalam hal penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih belum optimal, hal ini terlihat dari masih  adanya RSU Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih  belum optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi  kesehatan di RS juga tercermin dari adanya rumah sakit yang belum memiliki  [Type the company name]  LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v  peralatan standar promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan  promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
publisher: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
date: 2011
type: Monograph
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4414/1/LAPORAN%20RSU%20RIFASKES%20JAWA%20BARAT.pdf
identifier:   Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -  (2011) LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH.  Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.     
relation: WX IND 2011
identifier: WX IND 2011