Repositori BKPKLAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH-Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanauthorRINGKASAN EKSEKUTIF Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia; peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan hukum yang bersifat nirlaba. RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut: 1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di Provinsi Jawa Barat sejumlah 46 RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang menjadi responden Rifaskes 2011, terdiri dari 1 RSU Kelas A, 21 RSU Kelas B, 16 RSU Kelas C dan 8 RSU Pemerintah kelas D. Hampir seluruh RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah terakreditasi hanya 6 yang belum terakreditasi, 13 % sudah terakreditasi 16 Jenis Pelayanan, 26,1 % terakreditasi 12 Jenis Pelayanan dan 47,8% terakreditasi 5 Jenis Pelayanan dan sisanya belum terakreditasi. 7 RSU pemerintah menjadi wahana Pendidikan mahasiswa FK/PSPD, 3 diantaranya merupakan RS Pendidikan Utama. 2. Sumber Daya Manusia RS. Keberadaan empat jenis spesialis medik dasar (spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam dan kebidanan kandungan) di Provinsi Jawa Barat masih di atas rerata nasional. Demikian juga dengan keberadaan spesialis penunjang medis. Tidak satupun RSU pemerintah di Jawa Barat mengaku memiliki Spesialis Farmasi Klinik dan Mikrobiologi Klinik. Kondisi ketersediaan dokter Gigi dan dokter gigi spesialis menunjukan kondisi diatas rerata nasional, tidak hanya jumlah, jenisnya pun menunjukan bahwa Jawa Barat memiliki hampir semua jenis spesialistik kedokteran Gigi. Kondisi ketenagaan kesehatan RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat pada jenis tenaga bidan, tenaga farmasi, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, tenaga [Type the company name] LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii keteknisisan medis, radiografis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotis prostetis, perekam medis, dan tenaga kesehatan lainnya di Provinsi Jawa Barat hampir semua lebih tinggi daripada rerata nasional. Tidak satupun Jenis tenaga Kesehatan diatas tidak dimiliki oleh RS di Provinsi Jawa Barat. 3. Sarana Penunjang. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ketersediaan reservoir air dan generator set. Uninteruptable Power Supply (UPS) hanya tersedia di sekitar 54,3% RSU Pemerintah. Ketersediaan generator listrik di RSU Pemerintah adalah sebesar 100%. Dalam hal akses internet dan ketersediaan telepon, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat (100% dan 97,8%) lebih tinggi daripada rerata Nasional. Seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ambulan, namun baru sekitar 56,5% yang mempunyai mobil jenazah. Secara umum terdapat 9740 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 4701 buah (48,26%) dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat. 4. Klinik Rawat Jalan. Klinik Kebidanan dan kandungan dan Klinik gigi Mulut merupakan jenis klinik rawat jalan yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU pemerintah, diikuti Klinik Anak, klinik Penyakit Dalam, dan Klinik Bedah (semuanya diatas 90%). Ketersediaan klinik di Jawa Barat hampir semuanya diatas rerata nasional, kecuali klinik Geriatri dan klinik VCT, angkanya sedikit lebih rendah dari rerata nasional. 5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki Unit Gawat Darurat, Laboratorium Patologi Klinik, radiologi, Farmasi, dan Unit rekam medis. Sedangkan semua RS mempunyai pelayanan binatu baik itu dilakukan sendiri (97,8%) maupun Outsourching (2.2%). Sekitar 95,7% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat telah memiliki pelayanan bedah. 69,6% RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki perawatan intensif. Proporsi keberadaan pelayanan perinatal/neonatal RSU Pemerintah di Jawa Barat sebesar 97,8% lebih tinggi dari proporsi keberadaan pelayanan perinatal Nasional (92,4%). Proporsi keberadaan pelayanan Gizi sebesar 97,8%, 89,1% memiliki Pelayanan Rehabilitasi Medik. Sekitar 47,8 % RSU Pemerintah (22 RSU Pemerintah) di Provinsi Jawa Barat memiliki Unit Penyediaan Darah, berupa Unit Transfusi Darah maupun berupa bank darah. 20 RSU (43,5%) RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Di Provinsi Jawa Barat sekitar 84,8 % memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah dan sekitar 87 % RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat sudah memiliki unit pengelola limbah. 6. Pemeriksaan Tuberkulosa. 87 % Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat ikut dalam program DOTS, 93,5% memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 91,3 % melakukan pemeriksaan sputum BTA. 7. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum, proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat di atas angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat berkisar antara 19,6% (kriteria Waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 82,6% (Kriteria Tim siap operasi meskipun on call). [Type the company name] LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv 8. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang menjadi indicator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi. Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat sudah cukup memberikan perhatian yang baik dalam hal pemenuhan 10 langkah keberhasilan menyusui. Proporsi RSU yang melaksanakan setiap langkah menuju keberhasilan menyusui melebihi rerata nasional. Salah satu diantaranya bahwa sebanyak 93,5% RSU pemerintah sudah membimbing ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini (IMD). 9. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Lebih dari 60 % RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, Kegiatan Penyuluhan Kelompok/Massal, Kegiatan pemasangan spanduk, banner, poster mengenai kesehatan. Sedangkan unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan PKRS dimiliki oleh 56,5% RSU pemerintah. 37 % RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Dan sisanya mungkin bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran. Dan hanya 21,7% RSU Pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas Kesimpulan 1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM, Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada kelas yang berada di bawahnya. 2. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan, misalnya tidak memiliki Instalasi Gizi, dan Binatu. Namun secara keseluruhan hampir semua RSU Pemerintah di Jawa Barat sudah memiliki standar kepemilikan pelayanan yang diharuskan sesuai dengan kelas masing-masing RSU 3. Masih ada RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS. 4. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS. 5. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan dan kandungan, serta neonatal masih belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya RSU Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK. 6. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS juga tercermin dari adanya rumah sakit yang belum memiliki [Type the company name] LAPORAN PROVINSI JAWA BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v peralatan standar promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS. Saran 1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan medik spesialistik dasar. 3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis. 4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU, PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih. 5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS PONEK. 6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah 7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).WX Hospitals and Other Health FacilitiesWX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration2011Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repositori BKPK the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repositori BKPK does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repositori BKPK is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.