info:oai:www.badankebijakan.kemkes.go.id:4451info:ofi/fmt:xml:xsd:oai_dc http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4451/ LAPORAN PROVINSI SULAWESI BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - WX Hospitals and Other Health Facilities Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia; peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan hukum yang bersifat nirlaba. RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam kriteria inklusi sampel Rifaskes. RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Data Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut: 1. Karakteristik RSU Pemerintah. Terdapat 3 RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi responden Rifaskes 2011, semuanya milik Pemerintah Kabupaten/Kota (100,0%). Terdapat 1 RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat yang belum terakreditasi, selebihnya terakreditasi 5 jenis pelayanan. Belum ada yang terakreditasi 12 dan 16 jenis pelayanan. Sebagian besar RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat tidak menjadi wahana pendidikan. Terdapat 1 RSU Pemerintah (33,3%) yang menjadi wahana pendidikan mahasiswa FK/PSPD, tetapi bukan merupakan RS Pendidikan. 2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat sudah memiliki dokter umum dan dokter gigi. Keberadaan empat jenis spesialis medik dasar (spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam dan kebidanan dan kandungan) di RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat, hanya spesialis penyakit bedah dan spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah berada di atas rerata Nasional. Keberadaan spesialis penunjang medik dan spesialis lainnya masih di bawah rerata Nasional, bahkan untuk spesialis patologi anatomi dan rehabilitasi medis belum tersedia di semua RSU Pemerintah di Sulawesi Barat. Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki gambaran yang hampir sama dengan gambaran Nasional. Tenaga keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis, tenaga keteknisian medis, teknisi elektromedis, dan analis kesehatan sudah ada di semua RSU Pemerintah (100,0%). Namun, untuk beberapa jenis tenaga kesehatan lainnya masih di bawah rerata Nasional, bahkan ada yang belum dimiliki sama sekali oleh seluruh RSU Pemerintah di Sulawesi Barat (terapis wicara, analis tranfusi darah, ortotis prostetis, dan teknisi tranfusi). Secara khusus, tenaga perawat, bidan, farmasi, apoteker, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi sudah ada di semua RSU Pemerintah. 3. Sarana Penunjang. Di Sulawesi Barat, seluruh RSU Pemerintah sudah memiliki ketersediaan listrik 24 jam, ketersediaan air 24 jam, dan memiliki reservoir air (di atas rerata nasional), namun baru 66,7% RSU Pemerintah yang memiliki generator listrik. 33,3% RSU Pemerintah yang mempunyai UPS. Hasil Rifaskes menunjukkan, ketersediaan/akses internet di RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat hanya 66,7%, namun semua RSU Pemerintah di Sulawesi Barat sudah memiliki saluran telepon. Di Provinsi Sulawesi Barat, seluruh RSU Pemerintah telah memiliki ambulan dan mobil jenazah. Secara umum terdapat 370 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 154 buah (41,6%) dari keseluruhan jumlah tempat tidur. 4. Klinik Rawat Jalan. Berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi Sulawesi Barat, ketersediaan ruang Klinik gigi mulut, UGD poliklinik, klinik umum, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, dan klinik bedah yang terbanyak (100%) ditemukan di RSU Pemerintah. Diikuti oleh keberadaan Klinik Penyakit Dalam, THT dan Syaraf (masingmasing 66,7%), dan klinik mata (33,3%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar (klinik spesialistik kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah, dan anak), keberadaan klinik penyakit dalam merupakan yang terendah (66,7%). Klinik ortopedi belum dimiliki RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. Klinik syaraf ada di sekitar 66,7% RSU Pemerintah. Klinik kulit dan kelamin, Klinik VCT dan klinik jiwa belum tersedia di seluruh RSU Pemerintah di Sulawesi Barat. 5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Unit Gawat Darurat, bedah, laboratorium patologi klinik, radiologi, pelayanan farmasi, gizi dan unit rekam medik. Sekitar 66,7% memiliki perawatan intensif, 66,7% memiliki pelayanan perinatal/neonatal. Tidak ada RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki pelayanan Rehabilitasi Medik, pelayanan sterilisasi sentral, pelayanan binatu, dan pemulasaraan jenazah. Hanya 1 RSU Pemerintah (33,3%) memiliki Unit Penyediaan Darah (berupa Unit Transfusi Darah), dan hanya 1 RSU Pemerintah juga di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki unit pengelola limbah. 6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 66,7% RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan pelayanan penegakkan diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis dan 33,3% melakukan penegakkan diagnosis Tb pada anak melalui sistem skoring. sekitar 66,7% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat ikut dalam program DOTS, dan 66,7% memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan sputum BTA, dan 66,7% melakukan pemeriksaan sputum BTA. 7. HIV AIDS. Semua Laboratorium RSU Pemerintah di Sulawesi Barat belum melakukan pemeriksaan Anti HIV, namun sudah ada RSU Pemerintah di Sulawesi Barat yang memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan anti HIV. 8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Secara umum, proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat di bawah angka Nasional, hal ini berlaku untuk hampir seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat berkisar antara 0,0% (Kriteria waktu tanggap pelayanan darah ≤ 1 jam) sampai 66,7% (Kriteria tim siap operasi 24 jam meskipun on call). 9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi. Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat sudah memberikan perhatian yang cukup baik dalam hal kontak sesegera mungkin antara ibu dan bayi, bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) (66,7%), bimbingan cara menyusui (66,7%), dan menyusui on demand (66,7%). Masih terdapat sekitar 66,7% RSU Pemerintah yang memberikan makanan lain selain ASI. Hanya 33,3% RSU Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan manajemen laktasi. 10. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat 2 RSU Pemerintah (66,7%) yang memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi kesehatan di RS, namun tidak ada RSU Pemerintah yang memiliki unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan. Hanya 33,3 % RSU pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKRS. Terdapat sekitar 66,7% RSU Pemerintah di Sulawesi Barat yang melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Pemasangan spanduk, banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh semua RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. Belum ada kegiatan pembinaan puskesmas hanya dilakukan oleh RSU Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat. Kesimpulan 1. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diperlukan, misalnya memiliki Binatu, Rehabilitasi Medis, unit pengelola limbah, pemulasaraan jenazah dan sebagainya. 2. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS. 3. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS. 4. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK. 5. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS. Saran 1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit 2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan medik spesialistik dasar. 3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis. 4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU, PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih. 5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS PONEK. 6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah 7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Monograph NonPeerReviewed text en http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4451/1/LAPORAN%20RSU%20RIFASKES%20SULAWESI%20BARAT.pdf Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, - LAPORAN PROVINSI SULAWESI BARAT RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH. Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta. WX IND 2012 WX IND 2012