relation: http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4461/
title: LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
creator: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
subject: WX Hospitals and Other Health Facilities
subject: WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
description: RINGKASAN EKSEKUTIF  Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di  Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 7 RSU Pemerintah di Provinsi Bangka Belitung yang  menjadi responden Rifaskes 2011, terdiri dari RSU Pemerintah kelas C (42,9%) dan kelas  D (57,1%). Seluruh RSU Pemerintah yang menjadi responden Rifaskes di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung adalah milik Pemerintah Kabupaten/ Kota (100%), tidak ada  satupun RSU Pemerintah milik TNI/Polri, Pemerintah Provinsi, Kementerian Kesehatan,  BUMN maupun Kementerian lain. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung (100%) belum terakreditasi sampai dengan pertengahan tahun 2011 saat  Rifaskes berlangsung. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  tidak menjadi wahana pendidikan (100%).  2. Sumber Daya Manusia RS. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung telah memiliki dokter umum dan dokter gigi. Untuk dokter spesialis, sebagian  besar jenis spesialis di RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di  bawah rerata nasional, kecuali spesialis anak (85,7%), spesialis saraf (57,1%), dan  spesialis konservasi gigi (14,3%). Terdapat beberapa jenis spesialis lainnya tidak dimiliki  oleh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu spesialis kulit dan  kelamin, patologi klinik, patologi anatomi, rehabilitasi medis, forensik dan medikolegal,  farmasi klinik, urologi, mikrobiologi klinik, dan bedah syaraf.  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iii  Kondisi ketenagaan kesehatan lainnya, seluruh RSU Pemerintah di provinsi Kepulauan  Bangka Belitung memiliki tenaga bidan, perawat, tenaga farmasi , apoteker, tenaga  kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, fisioterapis, okupasi terapis,  tenaga keteknisian medis, dan radiografis (100%). Pada beberapa jenis tenaga seperti  teknisi gigi, analis transfusi darah, refraksionis optisien, perekam medis, dan tenaga  kesehatan lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik dari rerata Nasional.  Namun, untuk tenaga terapis wicara, radioterapis, analis kesehatan laboratorium, teknisi  elektormedis, ortotis prostetis, dan teknisi transfusi masih dibawah rerata Nasional.  3. Sarana Penunjang. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan ketersediaan air  bersih 24 jam (85,67), ketersediaan reservoir air (85,7%), kecukupan air bersih (71,4%),  listrik 24 jam (85,7%), dan UPS (57,1%) masih berada di bawah rerata nasional. Namun  Generator listrik sudah tersedia di seluruh di RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung (100%). Sarana telepon terdapat di seluruh RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung, tetapi akses internet belum seluruhnya tersedia (85,7%). Seluruh RSU  Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki ambulan, namun hanya  42,9% yang mempunyai mobil jenazah.  Secara umum terdapat 721 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung, dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 346 buah yang merupakan  sekitar 48% dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung.  4. Klinik Rawat Jalan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ketersediaan klinik umum  dan klinik kebidanan dan kandungan merupakan yang terbanyak ditemukan di RSU  Pemerintah (100%). Diantara klinik pelayanan medik spesialistik dasar lainnya (klinik  spesialistik kesehatan kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, dan bedah, klinik  anak) keberadaan klinik bedah merupakan yang terendah (42,9%). Klinik spesialistik  mata tersedia di 42,9% RSU pemerintah. Klinik ortopedi baru terdapat di sekitar 14,3%  RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Ketersediaan klinik syaraf ditemukan di 28,6% RSU Pemerintah, klinik jantung 14,3%,  klinik paru sama dengan klinik VCT (42,9%). Tidak satupun RSU Pemerintah di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki klinik kulit dan kelamin, jiwa, dan geriatri.  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung sudah memiliki Unit Gawat Darurat. Hasil Rifaskes menunjukkan 57,1% RSU  Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki pelayanan bedah,  lebih rendah daripada rerata Nasional. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya  42,9% RSU Pemerintah yang memiliki perawatan intensif.  Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 85,7% RSU Pemerintah memiliki pelayanan  perinatal/neonatal. Terdapat 85,7% RSU Pemerintah memiliki pelayanan laboratorium  patologi klinik atau lebih kecil daripada rerata Nasional. Pelayanan radiologi juga  terdapat di 85,7% RSU Pemerintah, dan angka ini berada di atas rerata Nasional.  Sementara itu seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki  pelayanan farmasi., pelayanan gizi terdapat di 85,7% RSU Pemerintah. Pelayanan  Rehabilitasi Medik terdapat di 57,1% RSU Pemerintah, sedangkan unit rekam medis  terdapat di 85,7% RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Unit  penyediaan darah terdapat 5 RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH iv  memiliki Unit Penyediaan Darah, 4 diantaranya berupa Unit Transfusi Darah (57,1%) dan  1 RSU berupa Bank Darah (14,3%). Sementara itu tidak satupun RSU Pemerintah di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai pelayanan sterilisasi sentral. Seluruh  RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pelayanan binatu, di 5  RSU Pemerintah memiliki pelayanan binatu sendiri, 2 binatu outsourching. Di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung, 6 dari 7 RSU Pemerintah (85,7%) memiliki pelayanan  pemulasaraan jenazah dan unit pengelola limbah terdapat di 71,4% RSU Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 85,7% Laboratorium  Patologi Klinik RSU Pemerintah ikut dalam program DOTS. Seluruh RSU Pemerintah di  Kepulauan Bangka Belitung memiliki tenaga yang sudah dilatih untuk pemeriksaan  sputum BTA, demikian pula seluruh laboratorium yang melakukan pemeriksaan sputum  BTA.  7. HIV-AIDS. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 50% Laboratorium RSU  Pemerintah melakukan pemeriksaan Anti HIV, sekitar 66,7% menggunaan metoda Rapid  Test, sementara yang menggunakan metode Elisa Manual sebesar 33,3% dan tidak  satupun yang menggunakan Elisa Otomatik dan metode PCR. Sekitar 60% Laboratorium  Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tenaga  yang sudah dilatih pemeriksaan anti HIV.  8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung hampir semua proporsi pemenuhan kriteria PONEK RSU  Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah angka Nasional (6 dari 20  kriteria PONEK yang telah ditetapkan). Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU  Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar antara 14,3% (Kriteria  laboratorium siap 24 jam dan radiologi siap 24 jam) sampai 71,4% (Kriteria pelayanan  darah siap 24 jam).  9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Secara umum, RSU Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah  memberikan perhatian yang cukup baik dalam hal program menyusui. Terdapat 85,7%  RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kebijakan tertulis  mengenai penggunaan ASI ekslusif. Dalam hal bayi sesegera mungkin kontak dengan ibu  setelah dilahirkan dan bimbingan kepada ibumengenai cara menyusui terdapat di semua  RSU Pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung. Ibu dibimbing melakukan inisiasi  menyusui dini (IMD) sebesar 85,7%. Masih terdapat sekitar 28,6% RSU Pemerintah yang  memberikan makanan lain selain ASI. Terdapat 42,9% RSU Pemerintah memiliki catatan  diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan klinik laktasi terdapat di 57,1% RSU  Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH v  10. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3  RSU Pemerintah (42,9%) yang memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi  kesehatan di RS dan 28,6% RSU Pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung memiliki unit  khusus yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan promosi kesehatan. Angka ini  lebih rendah dari rerata Nasional (43,3%). Anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan  baru dialokasikan oleh 14,3% RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih  rendah dari rerata nasional. Bisa saja terjadi bahwa RS tidak mengalokasikan anggaran  secara khusus untuk kegiatan promosi kesehatan tetapi mengalokasikannya untuk  kegiatan lain yang memiliki kemiripan, misalnya kegiatan pemasaran.  Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 14,3% RSU Pemerintah yang melakukan  kegiatan penyuluhan kelompok/massal. Kegiatan pemasangan spanduk, banner, dan  atau poster mengenai informasi kesehatan dilakukan oleh sekitar 71,4% RSU Pemerintah  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan tidak ada RSU Pemerintah di Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan kegiatan pembinaan puskesmas.  Kesimpulan  1. Secara umum, RSU Pemerintah dengan kelas yang lebih tinggi memiliki SDM,  Kesehatan, jenis pelayanan, kesesuaian standar, dan peralatan yang lebih baik daripada  kelas yang berada di bawahnya.  2. Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan  dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  3. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam  menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal  penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  4. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU  Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  5. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum  optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di  RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar  promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  BADAN LITBANGKES  LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011  RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH vi  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).
publisher: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
date: 2012
type: Monograph
type: NonPeerReviewed
identifier:   Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -  (2012) LAPORAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH.  Project Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.     
relation: WX IND 2011
identifier: WX IND 2011