%0 Report
%9 Project Report
%@ WX IND 2012
%A Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, -
%A Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
%C Jakarta
%F bkpkkemkes:4579
%I Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
%K HEALTH FACILITIES; HOSPITALS, COMMUNITY
%T LAPORAN PROVINSI SUMATERA UTARA RIFASKES 2011 RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
%U http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/4579/
%X Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 mencakup Rumah Sakit Umum (RSU)  Pemerintah. Tujuan Rifaskes adalah untuk memperoleh informasi terkini tentang supply  pelayanan kesehatan di RSU Pemerintah. Survey ini mencakup Sumber Daya Manusia;  peralatan kesehatan penting dan canggih; penyediaan pelayanan pada tingkat wilayah dan  nasional (stock opname), dan pemetaan ketersediaan supply fasilitas RSU Pemerintah di  berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi).  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka  yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan  pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. RSU adalah rumah sakit yang  memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.Rumah sakit  publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bahan  hukum yang bersifat nirlaba.  RSU Pemerintah yang telah berdiri sebelum Bulan Februari 2010 termasuk kedalam  kriteria inklusi sampel Rifaskes.RSU-RSU yang dulu pernah diklasifikasikan ke dalam RSU  Pemerintah tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan dieksklusikan di dalam riset  ini. Indikator yang digunakan di dalam survei ini adalah beberapa indikator yang telah  ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan  Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  DataRifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah merupakan hasil wawancara dan observasi  terhadap sejumlah data dukung dengan hasil sebagai berikut:  1. Karakteristik RSU Pemerintah. Distribusi RSU Pemerintah responden Rifaskes di  Provinsi Sumatera Utara memiliki kesamaan dengan gambaran Nasional. Terdapat 54  RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi responden Rifaskes 2011,  terbanyak adalah RSU Pemerintah kelas C (53,7%). Sebagian besar RSU Pemerintah  yang menjadi responden Rifaskes di Provinsi Sumatera Utara adalah milik Pemerintah  Kabupaten/ Kota (51,9%), milik BUMN 27,8%, serta milik Pemerintah TNI/Polri (14,8%),  milik Pemerintah provinsi 3,7% dan hanya 1 RS (1,9%) milik Kementerian Kesehatan.  Tidak ada RSU Milik Kementerian lain.  Dari 54 RSU Pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, masih terdapat 38 RSU  Pemerintah (70,4%) yang belum terakreditasi sampai dengan pertengahan tahun 2011  saat Rifaskes berlangsung. Terdapat 9 RSU Pemerintah (16,7%) yang terakreditasi 5  jenis pelayanan, 5 RSU Pemerintah (9,3%) yang terakreditasi 12 jenis pelayanan, dan 2  RSU Pemerintah (3,7%) yang telah terakreditasi 16 jenis pelayanan.  Sebagian besar RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara tidak tidak menjadi wahana  pendidikan (63,0%). Terdapat 9 RSU Pemerintah (16,7%) yang merupakan RS  Pendidikan dengan klasifikasi 3 RS Pendidikan Utama, 3 RS Pendidikan Afiliasi, dan 3 RS  Pendidikan Satelit. Terdapat 11 RSU Pemerintah (20,4%) menjadi wahana pendidikan  namun bukan termasuk RS pendidikan.Sumber Daya Manusia RS. Seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara sudah  memiliki dokter, namun rerata keberadaan dokter gigi di Provinsi Sumatera Utara  masih di bawah rerata Nasional.  Sebagian besar keberadaan spesialis RSU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada  di bawah rerata nasional, namun terdapat 10 jenis spesialis yang berada di atas angka  rerata nasional yaitu kedokteran jiwa, spesialis kulit dan kelamin, spesialis mata,  spesialis THT, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, spesialis forensik,  spesialis farmasi klinik, spesialis mikrobiologi klinik, serta spesialis lainnya.  Secara umum, gambaran ketenagaan kesehatan lainnya di RSU Pemerintah di Provinsi  Sumatera Utara memiliki gambaran yang sama dengan gambaran Nasional. Tenaga  bidan di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dari rerata Nasional. Tenaga perawat sudah  ada di semua RS. Jenis tenaga lain masih dibawah rerata Nasional.  3. Sarana Penunjang. Di Provinsi Sumatera Utara, seluruh RSU Pemerintah telah memiliki  listrik 24 jam, dan hampir seluruh RSU Pemerintah telah memiliki generator listrik  (98,1%). Sekitar 70% RSU Pemerintah mempunyai UPS, 94,4% memiliki telepon, 72,2%  memiliki fasilitas internet, 90,7% memiliki ketersediaan air bersih 24 jam, 90,7%  memiliki Reservoir air.  Hampir seluruh RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki ambulan  (98,1%), namun hanya sekitar 24,1% yang mempunyai mobil jenazah.  Secara umum terdapat 5908 tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara,  dengan jumlah tempat tidur kelas 3 sebanyak 2977 buah yang merupakan sekitar 50%  dari keseluruhan jumlah tempat tidur RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.  4. Klinik Rawat Jalan. Tidak jauh berbeda dengan gambaran Nasional, di Provinsi  Sumatera Utara, ketersediaan klinik kebidanan dan kandungan merupakan yang  terbanyak ada di RSU Pemerintah (98,1%), menyusul kemudian klinik gigi dan mulut  (94,4%). Keberadaan klinik kulit dan kelamin memiliki angka yang sama dengan klinik  saraf (46,3%). Di antara klinik pelayanan medik spesialistik dasar lainnya, keberadaan  klinik spesialistik kesehatan anak sebesar 74,1%, klinik penyakit dalam 79,6%, klinik  bedah 87,0%. Klinik spesialistik mata tersedia di 63,0% RSU pemerintah. Klinik ortopedi  baru terdapat di sekitar 16,7% RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.  Ketersediaan klinik jiwa terdapat di 37,0% RSU Pemerintah. Terdapat 17% RSU  Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki klinik jantung, 53,7% klinik paru  dan 33,3% Klinik VCT. Terdapat 5,6% RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara  memiliki klinik geriatri.  5. Pelayanan RSU Pemerintah. Sekitar 98,% RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara  memiliki pelayanan Unit Rawat Darurat, 85,2% pelayanan bedah, 50,0% memiliki  pelayanan bedah, 88,9% memiliki pelayanan perinatal/neonatal, 79,6 memiliki  pelayanan laboratorium patologi klinik, 87,0% memiliki pelayanan radiologi, 98,1%  memiliki Pelayanan Farmasi, 87,0% memiliki Instalasi Gizi, 53,7% memiliki Pelayanan  Rehabilitasi Medik, 94,4% memiliki unit rekam medis, 49,0% memiliki Unit Penyediaan  Darah, 8 (delapan) RSU Pemerintah mempunyai pelayanan sterilisasi sentral, 84,6%  memiliki pelayanan binatu, 51,9% memiliki pelayanan pemulasaraan jenazah, dan  64,8% memiliki unit pengelola limbah.  6. Pemeriksaan Tuberkulosa. Sekitar 73,6% RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara  memiliki pelayanan penegakkan diagnosis Tb melalui pemeriksaan mikroskopis dan  sekitar 47,2% memiliki pelayanan penegakkan diagnosis Tuberkulosis pada anak melaluisistem skoring Tb. Sekitar 67,9% RSU Pemerintah di Sumatera Utara memiliki kegiatan  pencatatan dan pelaporan Tb.  Gambaran di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 62,8% Laboratorium Patologi Klinik  RSU Pemerintah ikut dalam program DOTS, 78,6% memiliki tenaga sudah dilatih untuk  pemeriksaan sputum BTA, dan 79,1% memiliki laboratorium yang melakukan  pemeriksaan sputum BTA.  7. HIV AIDS. Terdapat 54,2% Laboratorium RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara  yang melakukan pemeriksaan Anti HIV, seluruhnya menggunaan metoda Rapid Test.  Penggunaan metode Elisa Manual, elisa otomatik, dan metode PCR adalah sebesar  7,7%. Sekitar 29,2% Laboratorium Patologi Klinik RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera  Utara memiliki tenaga yang sudah dilatih pemeriksaan anti HIV.  8. Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif (PONEK). Terdapat 4 dari  20 kriteria PONEK RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berada di atas angka  rerata Nasional. Proporsi pemenuhan kriteria PONEK oleh RSU Pemerintah di Provinsi  Sumatera Utara berkisar antara 14,8% (Kriteria perawat telah mengikuti pelatihan tim  PONEK) sampai 75,9% (Kriteria tim siap operasi meskipun on call).  9. Rumah Sakit Sayang Bayi. Terdapat 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang  menjadi indikator Rumah Sakit Sayang Bayi (Baby Friendly Hospital) yang dinilai dalam  Rifaskes; kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif, pelatihan untuk  mendukung penggunaan ASI eksklusif, catatan ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan  manajemen laktasi, bayi setelah dilahirkan sesegera mungkin kontak dengan ibu, ibu  dibimbing melakukan Inisiasi Menyusu Dini, bimbingan kepada Ibu mengenai cara  menyusui, bayi diberi makanan lain selain ASI, kebijakan rawat gabung, menyusui bayi  kapanpun bayi lapar, serta keberadaan klinik laktasi.  Hanya terdapat 51,9% RSU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki  kebijakan tertulis mengenai penggunaan ASI eksklusif. Dalam hal bayi sesegera mungkin  kontak dengan ibu setelah dilahirkan terdapat di 74,1% RSU, dan ibu dibimbing  melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) sebesar 74,1%. Masih terdapat sekitar 53,7%  RSU Pemerintah yang memberikan makanan lain selain ASI. Terdapat 37,7% RSU  Pemerintah memiliki catatan diskusi ibu hamil berdiskusi mengenai ASI dan klinik  laktasi hanya terdapat di 25,9% RSU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.  10. Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 16 RSU  Pemerintah (29,6%) yang memiliki kebijakan tertulis mengenai kegiatan promosi  kesehatan di RS, 26,4% memiliki unit khusus yang mengelola dan menyelenggarakan  kegiatan promosi kesehatan, 37,2% mengalokasikan anggaran untuk kegiatan promosi  kesehatan. Di Provinsi Sumatera Utara hanya terdapat 37,3% RSU Pemerintah yang  melakukan kegiatan penyuluhan kelompok/missal, dan 64,7% melakukan kegiatan  pemasangan spanduk, banner, dan atau poster mengenai informasi kesehatan. Dari 54  RSU Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara kegiatan pembinaan puskesmas dilakukan  oleh 10 RSU Pemerintah (20%).  Kesimpulan  1. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum menjalankan pelayanan yang diharuskan,  misalnya memiliki Instalasi Radiologi, Rekam Medis, Instalasi Gizi, Binatu, dan  sebagainya.Masih banyak RSU yang belum memiliki kesesuaian antara standar yang ditetapkan di  dalam masing-masing kelas RS dengan kondisi yang dimiliki, baik dalam hal ketenagaan  dan peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan RS.  3. Masih terdapat RSU Pemerintah yang belum memiliki kemampuan optimal di dalam  menunjang pencapaian indikator Millenium Development Goals, misalnya dalam hal  penanganan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.  4. Kemampuan RSU Pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus emergensi kebidanan  dan kandungan, serta neonatal masih lemah, hal ini terlihat dari masih banyaknya RSU  Pemerintah yang belum mampu memenuhi Kriteria Umum RS PONEK.  5. Perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di RS masih belum  optimal. Kurangnya perhatian RSU Pemerintah terhadap kegiatan promosi kesehatan di  RS juga tercermin dari banyaknya rumah sakit yang belum memiliki peralatan standar  promosi kesehatan di rumah sakit dan minimnya kegiatan promosi kesehatan di RS.  Saran  1. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kesesuaian kelas RSU Pemerintah dengan  kemampuan dan kondisi sebenarnya yang dimiliki oleh RSU Pemerintah. Kesesuaian  kelas mengacu pada persyaratan Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi  Rumah Sakit  2. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan dan distribusi SDM kesehatan yang  dibutuhkan oleh RSU pemerintah, khususnya empat jenis dokter spesialis pelayanan  medik spesialistik dasar.  3. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemilik RSU Pemerintah lainnya, seperti  TNI/Polri, BUMN, Kementerian dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  untuk bersama-sama melakukan upaya untuk dapat memenuhi standar RS yang telah  ditetapkan. Kerjasama juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan baik antara RSU  yang berbeda kepemilikan maupun antara kondisi geografis.  4. Dipertimbangkan untuk pengembangan konsep rujukan regional dengan memperkuat  keberadaan, sebaran, dan kemampuan pelayanan perawatan intensif tersier (NICU,  PICU, dan CICU/ICCU) pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terpilih.  5. Perlu penguatan kemampuan RSU Pemerintah di dalam Pelayanan Obstetri Neonatal  Emergensi Komprehensif (PONEK). Kemampuan RSU Pemerintah dalam menangani  kasus-kasus kegawatdaruratan pada Ibu dan bayi membutuhkan keberadaan dan  kelengkapan pelayanan serta keterampilan petugas yang memenuhi kriteria sebagai RS  PONEK.  6. Masih banyak RSU Pemerintah yang belum memenuhi kriteria 10 langkah keberhasilan  menyusui. Perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai ASI Eksklusif  dan Inisiasi Menyusui Dini, serta kemampuan melakukan persuasi kepada ibu dan  keluarga. Selain itu, peningkatan keberadaan klinik laktasi di RSU Pemerintah hendaknya  menjadi perhatian dari pengelola RSU Pemerintah  7. Perhatian pengelola RSU Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan promosi kesehatan di  RS, perlu ditingkatkan terkait dengan kedudukan RS sebagai institusi pelayanan  kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan paripurna (promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif).