Situasi Paten Obat Anti Diabetes, Anti Hipertensi, Anti Malaria dan Anti Tuberkulosis di IndonesiaBasundari SriUtamiauthorSekarTutiauthorAnggita BungaAnggrainiauthorMukhlissulFaatihauthorSiswantoSiswantoauthorTrihonoTrihonoauthorIndonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbanyak setelah Cina, India dan Amerika. Indonesia sedang mengalami transisi epidemiologi, dimana terjadi peningkatan penyakit tidak menular (PTM), sementara penyakit menular (PM) seperti malaria, tuberkulosis dan demam dengue prevalensinya masih tinggi. Tingginya morbiditas merupakan lahan yang bagus untuk melaksanakan obat anti PM dan anti PTM yang mendapat paten karena pangsa pasarnya yang sangat luas. Sayangnya potensi pasar yang masih luas ini hanya ditangkap oleh luar negeri. Data dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada tahun 2010 menunjukkan pemohon paten dalam negeri yang mendapatkan persetujuan perlindungan paten (granted) hanya 4,6% sedangkan dari luar negeri sebanyak 92,03%. Hal yang sangat ironis bagi Indonesia yang merupakan negara dengan potensi bahan dasar obat alam dan keanekaragaman hayati terbanyak ketiga setelah Brazil dan Cina. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi situasi paten obat yang terdaftar di Direktorat Paten, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam 7 tahun terakhir (tahun 2005 sampai 2011) untuk PM (malaria dan tuberkulosis) dan PTM (hipertensi dan diabetes). Metode observasional dengan penelusuran dokumen paten dari alamat web instansi terkait. Hasilnya Indonesia hanya mendaftarkan 4,9% dari seluruh paten yang didaftarkan di Dirjen HKI dari tahun 2005 sampai dengan 2011, sebagai berikut untuk obat anti-hipertensi 3,4% dari 89 paten, anti-diabetes hanya 4,8% dari 250 paten, anti malaria 21,1% dari 18 paten anti-tuberkulosis 7,1% dari 14 paten. Sebagian besar paten yang didaftarkan oleh pendaftar Indonesia merupakan paten obat ekstrak herbal atau komposisinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah paten obat untuk PTM dan PM di Indonesia masih didominasi paten luar negeri.QV Pharmacology2014-06Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanArticle