TY  - GEN
Y1  - 2024///
AV  - restricted
TI  - Implementasi Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Hibah Luar Negeri (Policy Brief 2024)
N2  - Terdapat peningkatan signifikan  komitmen hibah luar negeri untuk sektor kesehatan di Indonesia, dengan total   komitmen   mencapai 11,4  triliun rupiah dalam rentang waktu tahun 2021 s.d. 2025 dari berbagai mitra internasional. Namun, kebijakan   pengelolaan   hibah, khususnya  Permenkes No.   55   Tahun   2017, belum sepenuhnyamengakomodasi kebutuhan laporan serta monitoring dan evaluasi (monev) hibah secara optimal. Keterbatasan dalam tata kelola menyebabkan banyak hibah yang tidak terlaporkan atau terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat transparansi  dan efektivitas penggunaan dana hibah. Permenkes No. 55 Tahun 2017 mengatur tata cara pengelolaan hibah yang     mencakup berbagai jenis pelaporan.  Namun, implementasi di lapangan  menghadapi  beberapa  kendala, yaitu:
1.    Ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik pelaporan, dengan tidak adanya kewajiban        mitra untuk melaporkan kegiatan, yang  mengakibatkan data hibah tidak lengkap.
2.    Variasi dalam sistem monitoring dan evaluasi (monev) antar unit, menyebabkan duplikasi        pelaporan dan beban tambahan bagi mitra pembangunan.
3.    Keterbatasan    substansi    laporan yang kurang menggambarkan pencapaian target. 
4.    Kurangnya   pemahaman   mitra tentang kebijakan, pelaporan, yang menghambat        efektivitas pengelolaan hibah.
Target Policy:
1.    Kementerian Kesehatan
2.    Mitra Pembangunan Kesehatan
Rekomendasi :
1.    Revisi kebijakan  pelaporan  hibah,  dengan mengatur  peran  dan  kewajiban   mitra dalam        pelaporan dan evaluasi.
2.    Pengembangan   pedoman monev  bagi mitra pembangunan yang menjelaskan peran dan        tanggung jawab stakeholder untuk memastikan koordinasi dan akuntabilitas.
3.    Penyusunan instrument monev real-time yang  terintegrasi dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, sehingga memungkinkan  pengawasan dan analisis capaian secara efisien.
4.    Peningkatan  koordinasi  berkala  antar unit teknis, mitra pembangunan, dan satuan kerja        penerima  hibah untuk memperkuat pemahaman dan respons terhadap permasalahan
Tindak Lanjut :
Menyelenggarakan workshop lintas sektoral guna mensosialisasikan kebijakan, pedoman, dan instrumen monev yang diusulkan.  Integrasi  instrumen  monev  ke dalam sistem informasi digital Kementerian Kesehatan
Ringkasan ini menyoroti perlunya pembaruan kebijakan untuk memastikan bahwa dana hibah mendukung tujuan transformasi  sektor kesehatan di Indonesia secara lebih efektif dan akuntabel.
KW  - Policy Brief 2024
ID  - bkpkkemkes6048
PB  - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
UR  - http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/6048/
A1  - Agita, Sendy
ER  -