%0 Generic
%A Putri, Tresnasari Satya
%A Oktamianti, Puput
%A Siswanto, Siswanto
%A Waworuntu, Wiendra
%A Indiarto, Aris Hadi
%A Sumiarsih, Mimi
%A Saraswati, Ratih Dian
%A Nugraha, Sri Mardikani
%A Werni, Sefrina
%A Purniawaty, Purniawaty
%A Febrianti, Tati
%A Bawono, Bonggo
%A Firmansyah, Ramdan
%A Hermansach, Rendra
%A Imanningsih, Nelis
%A Manik, Christa G
%A Winarsih, Winarsih
%A Sugianto, Sugianto
%A Rahayu, Siti
%A Hermiyanti, Evika
%A Hidayat, Hendi
%D 2024
%F bkpkkemkes:6050
%I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
%K Policy Brief 2024; Rekomendasi Kebijakan
%T Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.(Policy Brief 2024)
%U http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/6050/
%X Sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor   17   Tahun  2023   tentang  Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab memastikan upaya kesehatan yang bermutu,   aman,  efisien,  merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat.  Motor penggerak  pelayanan  kesehatan adalah  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan sehingga ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merata, kompeten, dan sesuai kebutuhan diperlukan untuk mendukung pembangunan kesehatan yang berkualitas  dan terjangkau.  Namun, desentralisasi  pengelolaan SDM  kesehatan berdasarkan UU Nomor  23  Tahun 2014  saat ini  masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan fiskal daerah, tingginya realisasi belanja pegawai di daerah, rendahnya kapasitas perencanaan, dan variasi kondisi wilayah. Untuk mengatasi hal ini,  diperlukan perencanaan SDM kesehatan berbasis analisis beban kerja yang terstandar untuk  menghitung  kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas  kesehatan,  terutama  di  puskesmas  dan pukesmas  pembantu sebagai fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman karakteristik daerah termasuk jenis dan layanan puskesmas yang bervariasi, maka rekomendasi kebijakan yang dihasilkan akan mencakup rasionalisasi perencanaan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan sesuai  tipologi wilayah serta  identifikasi hambatan  implementasinya,  didukung koordinasi lintas pemangku kepentingan dan data yang akurat, guna menjamin pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.