Repositori BKPKKajian Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Terkait Program KB Berkualitas Dalam Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan SejahteraLestariHandayaniauthorSuharmiatiauthorTilly AA HutapeaRampenauthorIswariHariastutauthorLatar Belakang: Program KB mengendalikan jumlah penduduk serta membangun cara pandang masyarakat terhadap norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS). Telah terbit Undang-undang (UU) no.36 tentang Kesehatan tahun 2009 antara lain mengatur hak reproduksi dan keluarga berencana (KB)Belum diketahui implementasi di lapangan dalam pelaksanaan program KB berkualitas. Tujuan umum: melakukan analisis tentang Undang-undang no. 36 tahun 2009 terkait program KB berkualitas dan implementasinya di lapangan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di 2 puskesmas masing-masing di kota Malang di propinsi Jawa Timur, dan kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di propinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data secara kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, FGD kepada kepala puskesmas, pengelola program KB, petugas pelayanan KB di puskesmas, PLKB dan pasangan usia subur serta pengumpulan data sekunder. Hasil: pasal 71, 72, 73, 74, 78 dalam Undang-undang no.36 tahun tentang Kesehatan tahun 2009 memuat tetang kesehatan reproduksi dan KB yang cukup lengkap didukung peraturan perundangan lain tentang KB dan kesehatan reproduksi. Pemahaman masyarakat tentang nilai anak telah bergeser dari mengutamakan jumlah menjadi memperhatikan kualitas terutama pendidikan. Toleransi pelayanan KB, sehingga sudah puas meskipun pelayanan belum berkualitas. Diduga hal ini karena pengetahuan tentang KB kurang, biaya murah/gratis, keterampilan teknis dinilai baik, lokasi dekat, petugas yang ramah. Provider kurang memperhatikan memberikan pi1ihan alat/cara KB, informasi/konseling, informed consent, tindakan belum memenuhi standar operasional prosedur, ketersediaan alat obat kontrasepsi belum terpenuhi. Kesimpulan: perumusan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan Reproduksi dan KB cukup ideal, namun penerapannya masih belum sepenuhnya ditaati. Saran: pemenuhan hak pelayanan KB berkualitas berupa (a) Peningkatan konseling dan KIE (b) Peningkatan tindakan sesuai Standar Operasional Prosedur, (c) Peningkatan keterampilan petugas; (d) Peningkatan kesadaran tentang hak dan kewajiban kepada petugas dan klien melalui sosialisasi Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.WA 525-590 Health Administration and Organization2011Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatMonograph

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repositori BKPK the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repositori BKPK does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repositori BKPK is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.