Analisis SK Menkes Nomor 293 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Eliminasi Malaria Di IndonesiaBettyRoosihermiatieauthorNiniek LelyPratiwiauthorBambang WasitoTjiptoauthorIndonesia sebagai negara tropis masih menghadapi masalah penyakit malaria. Di ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan morbiditas malaria tertinggi. Pada tahun 2007, di Indonesia 396 (80%) dari total 495 kabupaten/kota merupakan daerah endemis malaria. Sejalan dengan UU tentang Kesehatan pada tahun 2009, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 tahun 2009 tentang Eliminasi malaria yaitu membatasi malaria di suatu daerah geografis tertentu terhadap malaria impor dan vektor malaria. Tujuan umum penelitian ini mengkaji implementasi SK Menkes No 293 tahun 2009 tentang kebijakan eliminasi malaria. Sedangkan Tujuan khusus adalah 1) Mengkaji pemahaman, 2) Mengkaji penerapan, 3) Mengkaji komitmen, 4) Mengkaji kegiatan inovasi, 5) Mengkaji kesinambungan, 6) Mengkaji proporsi pembeayaan, 7) Mengkaji besar pembeayaan, 8) Mengkaji peran Pemda dalam mendukung kebijakan eliminasi malaria di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu mengkaji proses dari implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) provinsi dan 4 kabupaten berdasar penetapan eliminasi malaria berdasar tahapan waktu yaitu Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat, serta Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan. Stakeholders yang dipilih yaitu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten dengan lintas program yaitu Bidang Tata Usaha (Kepegawaian, Keuangan, Sarana), Yankes, Fannasi, dan pengelola Program yaitu P2 Malaria, P2 Lingkungan, Program KIA, Program UKS, Promosi Kesehatan. Sedangkan lintas sektor terkait yaitu Bappeda (Badan Perencanaan dan Keuangan), Dinas Pemukiman dan Prasarana Lingkungan (PU), Dinas Pendidikan, Infokom Pemda. Dan pemberdayaan masyarakat melalui tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan diskusi kelompok terarah sedangkan data sekunder diberikan kepada Pengelola Program Malaria.W 32-64 Law. Ethics. Professional-Patient Relations2011Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatMonograph