%0 Report
%9 Project Report
%A Budiarto, Wasis
%D 2010
%F bkpkkemkes:907
%K Sistem Jaminan Sosial Nasional; SJSN; Kebutuhan Dasar Kesehatan; Masyarakat Miskin
%T Model Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
%U http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/repositori/id/eprint/907/
%X Pada dasarnya semua kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin harus dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan telah tercantum dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28H ayai 1 dan ayat 3, serta dengan diberlakukannya UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Penelitian ini bertujuan tersusunnya model pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menyangkut aspek regulasi dan kebijakan, kebutuhan dasar kesehatan dan pemenuhannya, jaminan kesehatan dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan serta model pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin oleh pemerintah kabupaten/kota.  Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur, dipilih 2 kota dan 4 kabupaten, dengan kriteria jumlah penduduk miskin dan anggaran kesehatannya, yaitu Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Jember, Banyuwangi, Ponorogo dan Sampang. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pimpinan unit kerja yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat miskin (Pemda, Dinkes, RSUD, Puskesmas dan Camat serta keluarga miskin). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), survey langsung pada pasien keluarga miskin, kuesioner dengan petugas kesehatan di RS dan puskesmas dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif.  Diharapkan model yang dikembangkan ini dapat dipakai sebagai model pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat miskin, sehingga orientasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat miskin tidak hanya pada upaya kuratif (rawat jalan dan rawat inap) tetapi juga memasukkan upaya preventif dan promotif seperti bantuan sanitasi lingkungan, perbaikan gizi dan pertolongan persalinan.