Policy Brief 2023

Sebagai wujud kontribusi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional, berbagai rekomendasi kebijakan telah dihasilkan sepanjang tahun 2023. Halaman ini menyajikan ringkasan kebijakan strategis yang berangkat dari hasil kajian dan analisis berbasis bukti, untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat di sektor kesehatan.

  1. Menilai Keamanan Produk yang beredar di Indonesi: Refleksi dan Kasus GGAPA
  2. Urgensi Pembentukan Komite Pengelola Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam Upaya Percepatan Implementasi Kemitraan Pemerintah dengan Swasta untuk Mendukung Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan
  3. Peluang Akselerasi Pemenuhan Dokter dan Dokter Spesialis Melalui Peningkatan Kuota Pendidikan di Indoneisa
  4. Penguatan Peran Daerah dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas
  5. Meningkatkan Appropriateness Prosedur Pemasangan Stent pada pasien Angina Berdasarkan HTA di Indonesia Tahun 2019
  6. Menakar Kesiapan Tranformasi Layanan Kesehatan primer (Analisis Situasi Papua Barat Daya)
  7. Urgensi Penyusunan Standar Insentif Dokter Negeri Pada Program Luar Negeri Pada Program Adaptasi di Fasyankes
  8. Peran Pembiayaan Dalam Mendukung Implementasi SPM Bidang Kesehatan Akibat Bencana Alam di Daerah.
  9. Phacoemulsifaction: Upaya untuk Menurunkan Angka Kebutuhan Akibat katarak di Indonesia
  10. Urgensi pembaharuan mekanisme Perencanaan SDM Kesehatan
  11. Perhitungan Insentif Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) Bagi Petugas Tenaga Kesehatan Puskesmas
  12. Tata Kelola Telehealth Khususnya Terkait tata kelola Tranfer teknologi Telemediceine dari Negara Lain.
  13. Kajian Surveilans Berbasis Digital: Kesiapan Surveilans Berbasis masyarakat Yang terintegrasi Dalam Tranformasi Pelayanan Kesehatn primer.
  14. Pentingnya Strategi Komunikasi dan Penguatan Regulasi dalam Pemanfaatan Perluasan Fitur Aplikasi Peduli Lindungi di Tengah masayarakat.
  15. Pentingnya Revisi Regulasi Terkait Perluasan Penerapan Aplkasi Peduli Lindungi
  16. Posisi Indonesia sebagai Precidency G20 dalam Health Working GroupĀ  Meeting yang Pertama.
  17. Strategi Pengembangan bahan baku Obat (BBO) dalam Negeri
  18. Strategi Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Kasus TB fasyankes kepada Pemerintah Pusat dan Daerah
  19. Pengembangan dan Produksi Khusus vaksin PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine)
  20. Posisi Indonesia sebagai Precidency G20 dalam Health Working Group yang kedua.