Bogor– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan pertemuan Penguatan Jejaring Kebijakan Kesehatan di Bogor (26-28 Oktober 2022). Acara dibuka Sekretaris BKPK Nana Mulyana.
Dalam sambutannya Nana berharap pertemuan ini untuk memperkuat forum kemitraan dalam pengambilan kebijakan, khususnya para pengambil kebijakan dengan tim penyusun kebijakan.
BKPK punya peranan besar untuk menyinergikan dan mengintegrasikan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan. Hal ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama lintas kementerian, lintas unit, bahkan melibatkan semua stakeholders baik di pusat maupun di daerah.
Bahkan BKPK juga diberikan mandatori untuk mengawal Kabupaten/Kota bisa mengadopsi transformasi kesehatan yang saat ini sedang digulirkan. “Hal ini tidak akan terwujud tanpa penguatan jejaring kebijakan,” pungkasnya.
Nirmala Ahmad Ma’ruf Project Management Office (PMO) BKPK sekaligus penyelenggara pada kegiatan ini memperkenalkan Indonesia Health Policy Network (IHPNet) yakni program Jejaring kebijakan berbasis kemitraan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dengan mengkoordinasikan berbagai aktor kebijakan.
Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan tujuan diadakanya acara ini untuk membangun jejaring kebijakan kesehatan khususnya untuk menjembatani pengambil kebijakan serta analis kebijakan untuk membangun formulasi kebijakan yang berkualitas.
Dukungan penguatan jejaring kebijakan ini datang dari Koordinator Jaringan Kesehatan Indonesia Prof. dr. Laksono Trisnantoro, BAPENAS, CISDI, WHO SEARO, WHO Representatif Indonesia serta dari BRIN yang terdiri dari berbagai kedeputian maupun dari organisasi riset (OR) khususnya OR Kesehatan.
“Ini baru awal mendiseminasikan peran dari BKPK, mensosialisasikan BKPK dan membangun komitmen kedepan untuk bekerjasama memformulasikan rekomendasi kebijakan yang baik melalui penguatan jejaring ini,” jelas Ma’ruf.
Acara yang di inisiasi PMO BKPK ini juga dihadiri secara daring oleh Bappenas, WHO Representatif Indonesia, WHO SEARO serta dihadiri secara luring Sri Nuryanti dari Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah (Dit. Krida BRIN). (Penulis Nowo/Editor Fachrudin Ali)
