Gorontalo– Transformasi kesehatan perlu diwujudkan sampai ke daerah agar layanan kesehatan nyata dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Transformasi pembiayaan kesehatan di daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan pembiayaan efektif dan efisien menuju layanan kesehatan yang berkualitas.
Demikian disampaikan Ahmad Irsan Moeis ketika memberikan sambutan pada acara Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan di Provinsi Gorontalo pada Rabu (10/7). Kegiatan yang bertempat di Aston Gorontalo mengundang sejumlah instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RS Hasri Ainun Habibie, RSUD dr. Aloei Saboe dan lintas sektor terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Keuangan Provinsi.
Dalam sambutannya Irsan juga menyampaikan bahwa diperlukan terobosan strategi serta pendampingan dari pusat ke daerah agar implementasi transformasi pembiayaan kesehatan dapat sejalan dengan tujuan kebijakan nasional. Oleh karena itu pemerintah pusat melaksanakan pendampingan dan pembinaan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan dan pemerataan program kesehatan di daerah.
“Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dibutuhkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi diantara pemerintah daerah, jajaran kesehatan maupun lintas sektor terkait di level provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Irsan.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai koordinator wilayah di Provinsi Gorontalo dijelaskan Irsan bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah (binwil) serta mengidenfikasi kendala yang ada di provinsi Gorontalo.
“Pertama kita coba selaraskan apa yang menjadi tugas-tugas program kerja di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya di provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo. Kemudian kita coba sama-sama identifikasi masalah-masalah yang dihadapi teman-teman di provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota terkait pemenuhan layanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Irsan.
Dijelaskan Irsan melalui pertemuan koordinasi binwil BKPK bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan jajarannya yang dilaksanakan pada bulan Mei lalu, telah diidentifikasi permasalahan bidang kesehatan yang utama di Provinsi Gorontalo. Diantara permasalahannya yaitu implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang belum optimal serta kurangnya kajian implementasi program kesehatan di daerah. Irsan juga menyoroti pentingnya pendampingan Province Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA) untuk menghasilkan gambaran belanja daerah yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi pendanaan kesehatan di daerah.
Irsan mengajak seluruh jajaran kesehatan bersama dengan lintas sektor terkait untuk berkolaborasi dan merumuskan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Irsan selama ini mungkin yang dibutuhkan adalah sinergi dan koordinasi yang erat antar instansi di pemerintah Gorontalo baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi yang baik menjadi kunci agar semua melihat pada ultimate goal yang sama yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapat standar layanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah.
“Kita coba sama-sama rumuskan, sepakati apa yang bisa kita lakukan, terobosan-terobosan yang pada intinya kita ingin masyarakat Gorontalo segera mendapatkan layanan kesehatan terbaik, tercepat dan termurah,” pungkasnya.
Senada dengan Irsan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Afriyani Katili yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengatakan ada tiga isu yang akan dibahas pada kegiatan ini yaitu ILP, PHA dan DHA serta pelaksanaan kajian masalah kesehatan oleh perguruan tinggi kesehatan.
“Pada pertemuan ini ada 3 isu yang akan kita bahas, yang pertama terkait ILP, kemudian terkait PHA dan DHA. Itu lokusnya adalah kota Gorontalo, kemudian yang terakhir adalah kajian yang akan dilaksanakan nantinya oleh Politeknik Kesehatan Gorontalo,” kata Afriyani.
Untuk Integrasi Layanan Primer, diungkapkan Afriyani akan dilakukan kunjungan lapangan ke salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas Kabila, Kabupaten Bone Bolango yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (11/7).
Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Melalui Permenkes ini diharapkan permasalahan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran dalam pencapaian SPM Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota di Gorontalo dapat menjadi perhatian bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Penulis Kurniatun/Edit Pusjak PDK)
