Jakarta-Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Pengawasan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dalam rangka penguatan kapasitas deteksi dini dan penilaian risiko kedaruratan kesehatan masyarakat serta penyakit emerging di kawasan ASEAN. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini (18–19/9) menjadi langkah strategis menuju kolaborasi lintas batas negara di bawah kerangka ACPHEED Detection and Risk Assessment (DRA).
Membuka pertemuan secara daring, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah menegaskan pentingnya pintu masuk negara (Points of Entry/PoE) sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas negara. “PoE bukan hanya titik perlintasan, tetapi juga garis pertahanan pertama. Dengan mengacu pada IHR (2005) dan peran strategis ACPHEED, kita harus mampu membangun sistem deteksi dan penilaian risiko yang cepat, terintegrasi, dan kolaboratif,” ujarnya.
Hari pertama pertemuan menghadirkan sesi kebijakan dan praktik implementasi pengawasan di pintu masuk negara, baik udara, laut, maupun darat. Paparan dari lintas unit teknis Kemenkes, WHO Indonesia, dan ASEAN Biosurveillance Virtual Center (ABVC) menunjukkan kemajuan integrasi sistem digital seperti SINKARKES, All Indonesia, serta berbagai dashboard pemantauan penyakit.
Diskusi juga menyoroti pentingnya interoperabilitas lintas sektor dan negara, termasuk kebutuhan penguatan regulasi, pelatihan, serta pengembangan platform bersama untuk pertukaran data risiko. Para peserta dari Balai dan Kantor Kesehatan Karantina (BKK dan BBKK) memaparkan inovasi masing-masing, mulai dari Risk Based Assessment di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, hingga sistem SMART Karkes di wilayah laut dan darat seperti Tanjung Priok, Entikong, serta perbatasan strategis lainnya seperti Batam dan Kupang yang memiliki peran penting dalam pengawasan kesehatan lintas batas di kawasan timur dan barat Indonesia.
Sebagai puncaknya, sesi World Café menghadirkan diskusi interaktif dalam empat topik utama: kontribusi BKK bagi ACPHEED, dukungan ACPHEED untuk penguatan PoE, konektivitas lintas batas, dan sistem informasi ideal bagi BKK. Diskusi menghasilkan berbagai masukan konkret, termasuk pentingnya ACPHEED memfasilitasi pembentukan jejaring komunikasi port-to-port di kawasan (network), pengembangan risk-based alert system lintas negara, pengembangan dashboard untuk repository informasi untuk internal dan publik, serta kebutuhan enabler seperti SDM, infrastruktur, dan perjanjian pertukaran data.
Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju ASEAN Consultative Meeting on IHR Capacity and Cross-Border Coordination for Points of Entry Surveillance yang direncanakan berlangsung pada kuartal terakhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya Indonesia dan ACPHEED DRA memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan. (Penulis: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)
