Laporan Media Monitoring Kementerian Kesehatan RI periode 9–16 Oktober 2026 mengungkap disparitas tajam antara narasi media massa dan persepsi publik di media sosial. Media massa didominasi oleh sentimen positif sebesar 64,4% dari total 2.152 berita dengan porsi negatif hanya 3,4%. Sebaliknya, ruang media sosial sangat tertekan oleh sentimen negatif sebesar 60,7% dari total 4.379 percakapan, di mana puncak gelombang negatif terjadi pada 13 Oktober mencapai 81,3% dalam sehari akibat gejolak isu penutupan puskesmas di NTT dan keluhan layanan BPJS Kesehatan. Kondisi ini menandai adanya ketidaksesuaian (discrepancy) laporan harian yang sempat menyimpulkan isu publik bersifat positif, padahal angka riil media sosial mencatat sentimen negatif mendominasi pada 4 dari 5 laporan harian (dengan rentang 47,8% hingga 81,3%).
Analisis terhadap pemetaan isu kritis (red flags) menunjukkan bahwa isu layanan dan pembiayaan BPJS/JKN menjadi sumber krisis utama dengan skor urgensi tertinggi sebesar 3.296,3 (1.135 percakapan, 85,7% negatif). Masalah kronis seputar rujukan berjenjang, penolakan kepesertaan di rumah sakit, serta keluhan jasa pelayanan tenaga kesehatan menjadikan Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan) sebagai pusat risiko utama dengan tingkat sentimen negatif mencapai 88,0% dari 1.354 volume percakapan. Krisis ini diperparah oleh rencana Pemkab TTU mengubah 10 Puskesmas menjadi Pustu di NTT (skor urgensi 1.893,5 dengan 100% percakapan negatif) yang menekan Pilar 1 (Layanan Primer), lonjakan krisis dampak kesehatan karhutla yang memuncak akibat kabar kematian dua bayi di Kalteng dan Kaltim (skor urgensi 1.462,8), serta isu dugaan keracunan program MBG yang membayangi Pilar 3 (Ketahanan Kesehatan). Di sisi lain, Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) mengalami kekosongan pemberitaan positif (SATUSEHAT dan rekam medis elektronik) dan justru diwarnai keluhan pendaftaran online yang dinilai menyulitkan lansia.
Sebagai langkah mitigasi, strategi komunikasi kementerian direkomendasikan berfokus pada tiga pilar pemulihan krisis dan penguatan narasi publik. Pertama, manajemen krisis mendesak dilakukan melalui konferensi pers bersama Kemenkes-BPJS untuk memperjelas pembagian kewenangan, status klaim rumah sakit, dan aturan rujukan kronis guna meredam persepsi penolakan pasien. Kedua, penanganan krisis karhutla membutuhkan pengangkatan satu juru bicara dengan penyampaian pembaruan data harian secara berempati mengenai posko kesehatan, penanganan ISPA, dan pembagian masker tanpa pernyataan defensif. Ketiga, Kemenkes perlu mengamplifikasi narasi proaktif pada pilar layanan primer, seperti sosialisasi manfaat standardisasi tarif vaksinasi dan MCU haji, pembuatan infografis edukasi ASI eksklusif/MPASI, serta komunikasi standar layanan minimal puskesmas ke daerah
