Jakarta – Kementerian Kesehatan meluncurkan Proyek Implementasi Ekosistem OpenSAFELY–SATUSEHAT untuk Analitik Beban Penyakit dan Kebijakan (Implementation Project of the OpenSAFELY–SATUSEHAT Ecosystem for Disease Burden Analytics and Policy). Peluncuran dilakukan dalam Roundtable Working Dinner kunjungan Global Burden of Disease Independent Advisory Committee (GBD IAC) dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) pada Senin (9/11) di Retreat Lounge, The Westin, Jakarta.
Proyek ini bertujuan memanfaatkan data kesehatan nasional dalam SATUSEHAT untuk analisis beban penyakit dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Data tetap berada di bawah kendali pemerintah, sementara para peneliti tetap dapat mengakses dan menganalisisnya melalui mekanisme yang aman dan terbuka.
Peluncuran dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah, Ketua GBD IAC Prof. Peter Piot, serta perwakilan dari IHME, Gates Foundation, dan National University of Singapore (NUS). Acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta para peserta internasional yang terdiri dari anggota GBD IAC, IHME, Gates Foundation, dan NUS.
Sebelum peluncuran, kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan proyek OpenSAFELY–SATUSEHAT Big Data Analytics dan Data to Policy oleh Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah, Gates Foundation (Dr. David Blazes), NUS (Prof. Marie Ng), dan IHME (Prof. Robert Aldridge). Direktur IHME Prof. Christopher Murray kemudian menyampaikan dua publikasi di The Lancet Global Health, yaitu komentar Menteri Kesehatan mengenai transformasi kesehatan Indonesia yang mengintegrasikan pencegahan, kesetaraan, dan inovasi untuk menangani beban ganda penyakit, serta analisis beban penyakit, cedera, dan faktor risiko di Indonesia dan provinsinya berdasarkan Global Burden of Disease Study 2023.
Dalam sambutannya, Prof. Peter Piot menyampaikan bahwa dirinya senang melihat Indonesia dan Singapura saling terhubung melalui kerja sama ini. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Menkes Budi sebagai ketua bersama (co-chair) panel tingkat tinggi Accra Reset Initiative selama enam hingga tujuh bulan terakhir. Menurutnya, inisiatif yang bertujuan menata ulang tatanan global, termasuk di bidang kesehatan, ini terinspirasi dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1956 dan telah berkembang menjadi gerakan negara-negara Global Selatan.
Piot menilai laporan panel tingkat tinggi dapat diselesaikan dalam empat hingga lima bulan berkat kepemimpinan dan penguasaan substansi Menkes, meski banyak pihak semula menganggapnya mustahil. Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan data, yang turut dibahas dalam panel tersebut, bukanlah isolasionisme, melainkan prinsip berbagi data yang disertai kepemilikan data. Sebagai komite penasihat independen, GBD IAC disebutnya sebagai pendukung kritis GBD sekaligus mengapresiasi langkah Indonesia.
Dalam sambutannya, Menkes Budi menjelaskan bahwa transformasi teknologi kesehatan merupakan pilar keenam dari enam pilar transformasi kesehatan, dengan dua sub-pilar, yaitu bioteknologi kesehatan dan teknologi informasi kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa pengalamannya mendapati sektor kesehatan masih menggunakan teknologi yang tertinggal. Data pasien, misalnya, belum dapat berpindah antarfasilitas kesehatan semudah transaksi perbankan.
“Data kesehatan adalah milik masyarakat, bukan milik fasilitas kesehatan. Ibarat rekening bank, datanya tersimpan di bank, tetapi rekeningnya milik kita,” ujar Menkes.
Menkes menjelaskan, melalui Undang-Undang Kesehatan yang disahkan pada Agustus 2023, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyampaikan data layanan ke basis data nasional dengan mekanisme opt-out. Kewajiban ini mencakup sekitar 3.200 rumah sakit, 25.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 6.000 laboratorium, dan 22.000 apotek.
Dengan program skrining kesehatan gratis bagi seluruh penduduk, Indonesia kini membangun basis data populasi kedua, yaitu data klinis seperti tekanan darah, gula darah, hasil CT scan, dan MRI. Data klinis ditargetkan mencapai 130 juta pada tahun ini dan telah mencapai 140 juta. Basis data populasi ketiga, yaitu data genomik, akan menyusul. Dengan demikian Indonesia akan memiliki tiga basis data populasi nasional, yakni demografi, klinis, dan genomik, yang dapat dimanfaatkan untuk kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin guna mendorong batas ilmu kesehatan.
Menkes juga memaparkan sejumlah contoh pentingnya data genomik. Variasi gen CYP2C19 membuat efektivitas obat klopidogrel pada populasi Indonesia berbeda dari populasi lain. Di Indonesia bagian timur, mutasi gen HLA-B*13:01 dapat memicu sindrom hipersensitivitas terhadap dapson, obat kusta, pada sebagian penduduk.
Untuk melindungi data nasional sekaligus tetap membuka akses bagi para ilmuwan, Menkes menyebut OpenSAFELY sebagai salah satu mekanisme yang dipilih karena memungkinkan data dianalisis tanpa kehilangan kendali pemerintah atas data tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gates Foundation atas dukungannya dan berharap ekosistem ini dapat dikembangkan bersama sektor swasta. Peluncuran proyek ini menjadi langkah penting menuju kolaborasi yang lebih kuat, pemanfaatan data kesehatan yang lebih baik, dan kebijakan kesehatan yang lebih berbasis bukti bagi Indonesia dan kawasan. (Penulis: Adinda Desyana Putri, Editor: Timker HDI)
