
Jakarta – Transformasi sistem kesehatan nasional dinilai tidak akan berdampak maksimal jika tidak ditopang oleh rancangan kebijakan strategis yang berbasis pada data dan bukti yang kuat. Kebijakan di sektor kesehatan harus didesain melalui pemodelan analitis agar program yang dijalankan tidak berujung pada pemborosan sumber daya tanpa hasil yang terukur.
Penekanan terkait arah kebijakan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Prof. Asnawi Abdullah, saat membuka acara pengukuhan Pengurus Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia (INAKI) Komisariat Kementerian Kesehatan periode 2026-2029 pada Kamis (12/11).
Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat INAKI Nomor 362/PP-INAKI/SK.01/X/2026. Dalam agenda tersebut, Kepala BKPK secara resmi melantik jajaran kepengurusan baru yang diketuai oleh Bambang Setiaji. Lebih lanjut dalam arahannya, Prof. Asnawi mengingatkan kembali peran krusial analis kebijakan dalam mengevaluasi serta mendesain program-program pemerintah. Ia mendorong para analis kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mulai bekerja menggunakan indikator angka yang presisi.
“Saya sangat sepakat bagi kita juga pelan-pelan mencintai angka. Angka akan menjadi eviden dan eviden akan menjadi policy kita melahirkan program-program yang kita laksanakan di lapangan ter-impact, berdampak kepada masyarakat,” tegas Prof. Asnawi.

Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat INAKI Imam Gunarto menyampaikan harapannya agar organisasi ini dapat menjadi wadah pengembangan diri.
“Kita berharap INAKI bukan hanya tempat berhimpun. INAKI adalah ruang untuk kita tumbuh. Kita kuatkan kompetensi kita, profesionalisme kita, jejaring kita, dan tentu kontribusi dalam proses kebijakan kesehatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang Setiaji menyoroti peran strategis analis kebijakan pemerintah dalam pidato perdananya. Ia menginstruksikan perancangan program kesehatan melalui metode modeling policy. Pendekatan evidence based policy ini mencegah pemborosan sumber daya negara.
“Alangkah baiknya apabila sebelum kebijakan diimplementasi kita sudah punya pemodelan memprediksi dampaknya,” tegas Bambang.
Ketua INAKI Komisariat Kemenkes ini mendorong para analis kebijakan menggunakan indikator angka presisi. Analisis berbasis angka akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran. Ia juga menginstruksikan seluruh pengurus berkolaborasi erat dengan pengurus pusat.
“Angka akan melahirkan sebuah kebijakan yang lebih tajam,” ujar Bambang.
Agenda organisasi dilanjutkan dengan sesi knowledge sharing pada siang hari. Analis Kebijakan Ahli Utama LAN RI Tri Saksono memberikan materi peningkatan kapasitas. Sesi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pengurus dalam menciptakan dampak kebijakan nyata. (Penulis Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)








