Daftar Pejabat
Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan KesehatanProf. Asnawi adalah seorang profesional pada bidang Kesehatan Masyarakat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam penelitian, konsultasi, dan kepemimpinan akademis. Ia memperoleh gelar Ph.D dalam Epidemiologi dan Kesehatan Populasi dari Monash University dan gelar Master ganda, yakni dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan dari Monash University dan dalam Kebijakan, Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan dari London School of Economics (DLSHTM). Latar belakang pendidikannya yang beragam dan kontribusi profesionalnya yang luas menjadikan beliau sebagai figur penting dalam lanskap kebijakan kesehatan. Beliau telah menjadi penasihat dan konsultan untuk organisasi-organisasi ternama, seperti Nossal Institute for Global Health, World Bank, ADB, UNICEF, dan WHO, dalam menangani tantangan kesehatan masyarakat yang kritis, termasuk epidemiologi, kesehatan ibu dan anak, sistem kesehatan, faktor-faktor risiko, dan penyakit tidak menular.
Dr. dr. Etίk Retno Wiyati, MARS, MH
Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatandr. Etik Retno Wiyati, MARS., MH. berkiprah dalam pengembangan kebijakan kesehatan dengan fokus pada tata kelola sistem kesehatan. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret ini melengkapi kompetensi profesionalnya melalui Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Magister Hukum UPN Veteran Jakarta, serta telah menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Sejak bergabung dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2008, beliau dipercaya mengemban berbagai peran kebijakan, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sejak 2024. Pengalaman internasionalnya sebagai Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi memperkuat kapasitas kepemimpinan lintas negara. Di luar tugas birokrasi, beliau aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah di bidang kebijakan kesehatan dan wisata medis.
Melyana, SKM, ME
Kepala Pusat Kebijakan Upaya KesehatanMelyana Lumbantoruan menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini merupakan Analis Kebijakan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pengalamannya mencakup pengembangan kebijakan kesehatan, pengelolaan data dan informasi, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta kepemimpinan dalam pengelolaan organisasi, manajemen, dan operasional. Berbekal pengalaman tersebut, beliau berkomitmen mendorong perumusan kebijakan upaya kesehatan yang responsif, berdasarkan bukti ilmiah, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Dwi Puspasari, SKM, M.Sc
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan KesehatanPuspa, begitu beliau biasa disapa, merupakan pribadi kelahiran Medan, 26 Desember 1976. Besar dan tumbuh di Jakarta, beliau memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (1998-2000) dan melanjutkan studi program magister dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat di KIT Royal Tropical Institute yang bekerjasama dengan Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands (2018-2019). Selain menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, beliau merupakan seorang Analis Kebijakan Kesehatan khususnya terkait kebijakan kesehatan multilateral.
Riris Dian Hardiani, SKM, MKM
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya KesehatanRiris Dian Hardiani, SKM., MKM telah berkiprah lebih dari dua dekade di bidang rekam medis dan pembiayaan kesehatan. Riris merupakan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Biostatistika dari Universitas Indonesia serta memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang Manajemen Informasi Kesehatan, Rekam Medis, Clinical Coding, dan Asuransi Kesehatan. Mengawali karier sebagai koder di RSUP Persahabatan pada tahun 2000, Riris terlibat dalam pengembangan INA-CBG untuk Program Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pengembangan Indonesian Diagnosis-Related Groups (iDRG), audit coding, penyelesaian sengketa klaim, serta perumusan kebijakan sistem pembayaran pelayanan kesehatan. Pengalaman sebagai Ketua Project Management Office Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan turut memperkaya kemampuan dan pengalamannya dalam koordinasi kebijakan dan pengelolaan program strategis.
Harditya Suryawɑnto, SH, LLM
Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan GlobalSeorang diplomat dan ahli hukum internasional dan memiliki pengalaman luas di bidang diplomasi internasional, hukum, dan kebijakan global. Sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, Harditya bertugas dalam berbagai peran strategis di Kementerian Luar Negeri RI dan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia (1998–2002) dan meraih gelar Master of Laws (LLM) dari Columbia University Law School (2014–2015). Selama studi di Columbia, ia memperoleh penghargaan The Parker School Recognition of Achievement in International and Comparative Law.
