Metodologi Survei

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei kesehatan yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dilakukan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia dan mengetahui status gizi balita dari tahun 2019 – 2024. 

Melakukan evaluasi pembangunan kesehatan melalui survei dengan mengumpulkan data bidang kesehatan berbasis komunitas. Tujuannya, menilai capaian hasil pembangunan kesehatan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaannya sudah dilakukan selama 3 (tiga) kali pada tahun 2007, 2013, dan 2018. SSGI sudah dilakukan pada 2019, 2021, dan 2022. Pada 2020 tidak dilakukan karena ada pandemi Covid-19.

Menyediakan data dan informasi status kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir serta informasi besaran masalah faktor risiko terkait derajat kesehatan yang diukur sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Bagi Pemegang Program

Tingkat Pusat

1. Evaluasi capaian program yang telah dijalankan.
2. Informasi dasar dalam menyusun kebijakan.
3. Menyusun perencanaan dan target capaian berbasis data.
4. Menyusun program promosi, prevensi, dan intervensi kesehatan masyarakat dalam skala nasional.
5. Sebagai dasar penentuan masalah untuk penyusunan rekomendasi kebijakan.
6. Sebagai dasar evaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikan di masyarakat.

Provinsi

1. Informasi dasar dalam menyusun kebijakan di tingkat provinsi.
2. Dasar evaluasi dan pengembangan program di tingkat provinsi.
3. Menyusun perencanaan dan target capaian berbasis data di tingkat provinsi.
4. Menyusun program promosi, prevensi dan intervensi kesehatan masyarakat di tingkat provinsi.

Kabupaten/Kota

1. Informasi dasar dalam menyusun kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

2. Dasar evaluasi dan pengembangan program di tingkat kabupaten/kota.

3. Menyusun perencanaan dan target capaian berbasis data di tingkat kabupaten/kota.

4. Menyusun program promosi, prevensi, dan intervensi kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan RI

1. Dasar penentuan masalah untuk penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Dasar penentuan rekomendasi kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah diimplementasikan di masyarakat.

Akademisi/Institusi Pendidikan

1. Mendukung institusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pemanfaatan data.
2. Menyediakan sumber data dan informasi yang berkualitas (valid) yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendorong adanya inovasi terutama di bidang teknologi kesehatan.

Kementerian/Lembaga

Menyediakan sumber data dan informasi yang berkualitas yang dapat diolah dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan institusi.

Tersedianya data kesehatan berdasarkan karakteristik masyarakat yaitu:

1. Status kesehatan terdiri dari prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan jiwa, disabilitas, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan ibu, kesehatan bayi dan balita, dan status gizi.
2. Pengetahuan dan perilaku kesehatan terdiri dari pengetahuan stunting, perilaku pencegahan akibat gigitan nyamuk, perilaku higienis, konsumsi makanan berisiko, aktivitas fisik, konsumsi buah-sayur, penggunaan rokok dan tembakau, serta minuman beralkohol.
3. Upaya pelayanan kesehatan terdiri dari akses dan pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kepemilikan jaminan kesehatan.
4. Status kesehatan lingkungan rumah tangga.
5. Status ekonomi rumah tangga berdasarkan kepemilikan.
6. Hasil pemeriksaan biomedis serta gigi dan mulut.

1. Capaian Kunjungan Blok Sensus (BS) adalah 34.065 BS (98,74%)
2. Capaian Data RUTA adalah 315.646 Ruta (91,49%)
3. Capaian Data Ruta Balita adalah 284.177 Ruta (92,60%)

Jumlah sampel SKI 2023 sebanyak 315.646 rumah tangga (ruta) biasa dan 284.177 ruta balita, yang merepresentasikan kabupaten dan kota di Indonesia dengan perincian :
1. ART yang diawancara dan dilakukan pengukuran 877.531 responden
2. Balita yang diukur antropometri di Ruta Balita 314.161 responden
3. Jumlah responden keseluruhan 1.191.692

Data SKI bisa mewakili nasional, provinsi, dan kab/kota. Untuk kab/kota yang respon rate Blok Sensus atau Rumah Tangga Balita kurang dari 70% dari target, maka tidak akan dikeluarkan prevalensi atau proporsinya, dan diberi keterangan N/A (not applicable). Respon rate kurang dari 70% artinya bahwa kecukupan sampel yang dianalisis tidak memenuhi syarat sebagai keterwakilan kabupaten/kota. 

 Data SKI dapat dibandingkan dengan Riskesdas dan SSGI yang dilakukan tahun sebelumnya.  

SKI 2023 tidak terintegrasi dengan Susenas seperti Riskesdas 2018. Hal ini karena permintaan dari BPS, agar tidak terjadi burden bagi responden Susenas yang dilakukan secara panel berturut – turut beberapa tahun, dengan responden yang sama setiap tahunnya. 

Pada SKI 2023 dilakukan validasi internal dan eksternal. Validasi internal dilakukan oleh Tim BKPK dengan cara memberikan pelatihan berjenjang, supervisi, monitoring, evaluasi dan diskusi langsung terhadap penanggung jawab teknis provinsi, penanggung jawab teknis kab/kota, dan enumerator dengan metode pelatihan terstruktur dan bahan ajar berupa paparan dan video dari semua materi pada SKI 2023.

Selain itu, pada SKI 2023 juga dilakukan validasi eksternal oleh pihak dari luar Kementerian Kesehatan, dengan melihat dan menilai validitas selama proses pelatihan dan pengumpulan data SKI 2023.

1. Pengumpulan data status gizi SKI bertujuan untuk mengukur besaran masalah gizi sampai pada tingkat kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan oleh tenaga pengukur minimal D3 kesehatan (dalam satu tim terdapat juga minimal D3 gizi), menggunakan alat ukur yang sama, cara ukur dan cara kalibrasi yang juga sama melalui pelatihan (termasuk pelatihan presisi dan akurasi pengukuran), materi ajar, video, dan pengawasan dari Penanggung Jawab Teknis (PJT) serta validasi internal dan eksternal. Jumlah dan sebaran sampel juga diambil secara random dan memenuhi kaidah kecukupan sampel, pengolahan dan analisis data SKI memenuhi kaidah ilmiah dan statistik dengan pendampingan dari BPS, dan Tim Pakar.
2. Data dari E-PPGBM berbeda tujuan, dan metode/cara pengumpulan data, serta mekanisme validasi. Tujuan E-PPGBM adalah untuk skrining status gizi dan intervensi langsung by name by addres anak balita yang bermasalah gizi. 
3. Berdasarkan penjelasan 2 poin di atas maka data E-PPGBM tidak dapat digunakan untuk mengukur besaran masalah apabila belum memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1). Alat yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kemenkes, 2). Tenaga pengukur sudah dilatih, 3). Cakupan balita yang diukur lebih dari 90%, 4). Pengukuran antropometri dilakukan sesuai dengan SOP dan 5). Proses pengukuran telah dilakukan validasi oleh tenaga kesehatan.