Isu publik kesehatan periode 23-27 Februari 2026 ditandai dengan berbagai dinamika. Satu sisi, pemerintah menunjukkan capaian masif dalam program preventif (70 juta Cek Kesehatan Gratis) dan edukasi gizi. Namun di sisi lain, otoritas kesehatan menghadapi tantangan serius berupa krisis kepercayaan akibat pemberhentian tokoh medis senior (dr. Piprim), ancaman finansial publik (wacana iuran BPJS), serta insiden operasional pada program unggulan pemerintah (keracunan Makan Bergizi Gratis/MBG). Penanganan isu Campak menjadi indikator krusial efektivitas sistem imunisasi nasional saat ini
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berkomitmen mendukung program kesehatan nasional. Salah satunya dengan memperkuat kajian kesehatan berbasis data yang mendukung perumusan kebijakan kesehatan nasional. Melalui forum Sosialisasi Roadmap Riset Implementasi Kemenkes pada Jumat (27/2), BKPK menekankan integrasi hasil riset ke dalam rekomendasi kebijakan yang berdampak pada perbaikan program dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi, menyamakan pemahaman, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan akademisi dalam penyelarasan agenda penelitian dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membangun komitmen bersama agar riset yang dilaksanakan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu program kesehatan di Indonesia.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah mengatakan roadmap riset implementasi ini dibangun berdasarkan enam pilar transformasi sistem kesehatan, yaitu: penguatan layanan primer, layanan sekunder, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Lebih lanjut, Asnawi mengatakan bahwa manfaat dari riset implementatif ini akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong setiap kebijakan kesehatan berdasarkan evidence-based policy, dan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Harapannya dengan semakin memperkuat riset-riset implementasi, kita bisa mengkaji dampak berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, BKPK turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan dan pemanfaatan riset implementasi, terutama pada akademisi dan peneliti. Sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan bahwa institusi pendidikan di bidang kesehatan selain riset akademik juga melakukan riset implementasi program prioritas pemerintah antara lain penguatan layanan transformasi SDM kesehatan, CKG, pembiayaan kesehatan, beban penyakit prioritas dan lain sebagainya.
Melalui sosialisasi ini, Kemenkes mengajak perguruan tinggi untuk tidak hanya menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi tinggi, tetapi juga agar hasil kajian yang dilakukan dapat diadopsi menjadi kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia. Harapannya, roadmap riset implementasi dapat dikembangkan dan memberikan masukan pada roadmap penelitian yang ada di perguruan tinggi. Kemenkes terbuka untuk menerima rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
Senada dengan hal itu, Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ana Kurniati, menyampaikan dukungannya terhadap roadmap tersebut. Ia menekankan bahwa riset yang dilakukan oleh dosen dan peneliti di lingkungan pendidikan kesehatan perlu diarahkan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan program kesehatan.
“Peran kunci dari riset implementasi untuk memastikan kebijakan dan program prioritas kesehatan yang sudah diusung Kementerian Kesehatan ini akan kita lihat sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan menghasilkan policy brief yang berbasis bukti,” ujar Ana.
Ia juga berharap sinergi antara BKPK dan institusi pendidikan kesehatan dapat semakin diperkuat, sehingga penelitian yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, namun juga membantu pemerintah atau Kemenkes dalam mengambil kebijakan berdasarkan permasalahan langsung di lapangan.
“Harapan kami ke depan sinergi seperti ini akan terus kita perkuat. Kemudian juga mulai dari pelaksanaan penelitian maupun diseminasi dan pemanfaatan hasil risetnya agar tidak hanya berakhir sebagai artikel yang harus dipublikasikan, tetapi justru hasil dari riset itu nanti bisa diimplementasikan sehingga dampaknya tidak hanya untuk para dosen sebagai peneliti tetapi justru kepada masyarakat secara luas,” ucapnya.
Dengan demikian, Ana berharap roadmap implementasi ini bisa dijadikan acuan bersama agar riset yang dihasilkan nanti lebih berfokus memberikan dampak positif maupun juga selaras dengan apa yang menjadi kebijakan dan program prioritas Kementerian Kesehatan.
(Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor Timker HDI dan Timker MIK)
Laporan ini menyoroti tiga isu prioritas dalam manajemen krisis kesehatan periode 18-20 Februari 2026. Fokus utamanya mencakup penanganan polemik administratif dr. Piprim Basarah Yanuarso melalui penyusunan kronologi resmi guna meredam narasi solidaritas profesi. Selain itu, terdapat perhatian khusus pada ekspansi Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp335 Triliun yang memerlukan mitigasi ketat terhadap risiko keracunan, serta target pemulihan 100% faskes di Sumatera pascabencana yang didukung dana sebesar Rp529,3 Miliar.
Di sisi lain, transformasi layanan difokuskan pada optimalisasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan menggeser narasi ke arah deteksi dini aktivitas fisik. Pemerintah juga menjamin keberlanjutan layanan bagi peserta PBI JKN selama masa transisi tiga bulan bagi pasien nonaktif. Terakhir, dilakukan upaya edukasi masif untuk menangkal misinformasi konspirasi global terkait vaksinasi HPV anak laki-laki melalui konten format “Myth vs Fact” dan FAQ edukatif untuk meningkatkan pemahaman publik.
Penulis: Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes (Analis Kebijakan Ahli Madya, di Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Kemenkes/Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara)
Tuberkulosis masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Di tengah berbagai capaian pembangunan kesehatan, penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan ini tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular. Laporan terbaru dari World Health Organization menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban Tuberkulosis tertinggi di dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan bahwa masih banyak warga yang belum terjangkau deteksi dini dan pengobatan tuntas.
Selama ini, penanggulangan Tuberkulosis bertumpu pada layanan kesehatan formal puskesmas, rumah sakit, dan jejaring laboratorium. Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) telah menjadi tulang punggung pengobatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa pendekatan berbasis fasilitas saja belum cukup. Masih terdapat kesenjangan antara estimasi kasus dengan kasus yang terlaporkan. Artinya, ada ribuan bahkan ratusan ribu penderita Tuberkulosis yang belum terdeteksi atau terlambat mendapatkan pengobatan.
Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Penguatan Desa Siaga Tuberkulosis menjadi strategi yang bukan hanya relevan, tetapi mendesak.
Mengapa Desa Siaga Tuberkulosis?
Tuberkulosis bukan sekadar penyakit medis. Ia berkaitan dengan persoalan sosial yakni kemiskinan, hunian padat, ventilasi buruk, malnutrisi, hingga stigma. Banyak penderita menunda pemeriksaan karena takut dikucilkan. Tidak sedikit pula yang menghentikan pengobatan karena merasa sudah sembuh atau tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai.
Pendekatan berbasis desa menghadirkan solusi yang lebih dekat dengan realitas masyarakat. Desa Siaga Tuberkulosis mendorong keterlibatan aktif warga dalam melakukan deteksi dini melalui skrining dan edukasi gejala, pendampingan pasien selama masa pengobatan, edukasi untuk mengurangi stigma serta penguatan perilaku hidup sehat di lingkungan rumah tangga.
Strategi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang digerakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis. Namun, yang membuatnya kuat bukan hanya kebijakan, melainkan partisipasi masyarakat itu sendiri.
Komunitas sebagai Garda Terdepan
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas efektif meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis. Ketika kader desa, tokoh masyarakat, dan relawan kesehatan dilibatkan, pencarian kasus menjadi lebih aktif. Warga yang sebelumnya enggan datang ke puskesmas dapat dijangkau melalui pendekatan personal dan kekeluargaan.
Kader desa berperan sebagai penghubung antara sistem kesehatan dan masyarakat. Mereka dapat mengenali gejala awal batuk lebih dari dua minggu, penurunan berat badan, keringat malam dan mendorong warga untuk segera memeriksakan diri. Lebih dari itu, kader dapat memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur selama enam bulan atau lebih.
Pendampingan ini sangat penting. Salah satu tantangan terbesar dalam pengobatan Tuberkulosis adalah kepatuhan. Pengobatan yang terhenti bukan hanya merugikan pasien, tetapi juga berisiko menimbulkan resistensi obat. Ketika komunitas terlibat, pasien merasa didukung, bukan dihakimi.
Mengurangi Stigma, Membangun Solidaritas
Stigma masih menjadi penghalang utama eliminasi Tuberkulosis. Banyak masyarakat yang masih mengaitkan penyakit ini dengan aib atau penyakit memalukan. Akibatnya, penderita memilih menyembunyikan kondisi mereka.
Desa Siaga Tuberkulosis dapat menjadi ruang edukasi kolektif. Melalui forum warga, pengajian, pertemuan RT, atau kegiatan posyandu, informasi yang benar tentang dapat disebarluaskan. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan. Pesan sederhana ini, jika disampaikan secara konsisten oleh tokoh yang dipercaya masyarakat, akan mengubah persepsi publik.
Ketika desa menjadi ruang yang aman dan suportif, pasien tidak lagi merasa sendiri. Solidaritas sosial inilah yang menjadi fondasi eliminasi Tuberkulosis.
Tantangan Implementasi
Meski menjanjikan, penguatan Desa Siaga Tuberkulosis tidak lepas dari tantangan. Pertama, kapasitas kader belum merata. Tidak semua desa memiliki kader yang terlatih dalam deteksi dini dan pendampingan Tuberkulosis Tanpa pelatihan yang memadai, peran mereka menjadi kurang optimal.
Kedua, dukungan pendanaan masih terbatas. Program berbasis komunitas sering kali bergantung pada proyek atau inisiatif jangka pendek. Padahal, eliminasi Tuberkulosis membutuhkan komitmen jangka panjang. Ketiga, koordinasi lintas sektor belum maksimal. Pengendalian Tuberkulosis tidak bisa hanya menjadi urusan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan pemerintah desa, sektor pendidikan, organisasi keagamaan, hingga sektor sosial. Tanpa penguatan sistemik, Desa Siaga Tuberkulosis berisiko menjadi slogan tanpa dampak signifikan.
Strategi Penguatan
Agar Desa Siaga Tuberkulosis benar-benar menjadi strategi eliminasi yang efektif, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, integrasi dalam perencanaan desa. Program Tuberkulosis harus masuk dalam agenda pembangunan desa, termasuk dalam alokasi Dana Desa. Dengan demikian, kegiatan skrining, edukasi, dan pendampingan memiliki dukungan pembiayaan yang jelas.
Kedua, pelatihan berkelanjutan bagi kader. Standar kompetensi kader Tuberkulosis perlu ditetapkan dan diperbarui secara periodik. Pelatihan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga komunikasi interpersonal dan pengurangan stigma.
Ketiga, penguatan sistem pelaporan. Aktivitas Desa Siaga Tuberkulosis harus terhubung dengan sistem informasi Tuberkulosis nasional. Data yang akurat akan membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Keempat, pelibatan tokoh masyarakat dan agama. Pesan kesehatan yang disampaikan oleh figur yang dihormati akan lebih mudah diterima.
Kelima, kampanye komunikasi publik yang kreatif dan berbasis budaya lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan konteks setempat.
Momentum Menuju Eliminasi
Indonesia telah menetapkan target eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini ambisius, tetapi bukan mustahil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan.
Eliminasi Tuberkulosis bukan hanya tentang angka penemuan kasus atau keberhasilan pengobatan. Ia adalah tentang membangun kesadaran kolektif bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama.
Desa Siaga Tuberkulosis mencerminkan semangat gotong royong, nilai yang mengakar dalam budaya Indonesia. Ketika desa bergerak, negara akan kuat. Ketika komunitas peduli, sistem kesehatan menjadi lebih tangguh.
Penguatan Desa Siaga Tuberkulosis bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan strategis. Tanpa keterlibatan masyarakat, eliminasi Tuberkulosis akan berjalan lambat. Dengan komunitas sebagai motor penggerak, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membebaskan diri dari beban penyakit ini.
Kini saatnya menjadikan desa sebagai benteng terdepan dalam perang melawan tuberkulosis. Bukan hanya untuk mencapai target global, tetapi untuk memastikan setiap warga mendapatkan haknya atas kesehatan yang bermartabat.
Nitrous oxide (N₂O) atau gas tertawa secara legal digunakan untuk keperluan medis dan industri pangan, namun penyalahgunaannya untuk tujuan rekreasi kini memicu ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Praktik menghirup gas ini dapat menyebabkan hipoksia akut yang berisiko memicu kematian mendadak, serta merusak vitamin B12 yang berujung pada gangguan neurologis hingga disabilitas permanen. Ironisnya, karena zat ini tidak tergolong sebagai narkotika maupun psikotropika, penyalahgunaannya berada di area abu-abu regulasi sehingga negara cenderung hanya bereaksi setelah dampak buruknya terjadi.
Di fasilitas layanan kesehatan, dampak keracunan gas ini sering kali sulit terdeteksi secara langsung karena pasien umumnya datang dengan keluhan yang tidak spesifik, seperti sesak napas, pusing, atau penurunan kesadaran. Konsekuensi jangka panjang dari defisiensi neurologis ini banyak menyerang usia produktif, yang pada akhirnya membebani pembiayaan kesehatan dan sistem rehabilitasi nasional. Situasi ini semakin diperparah oleh regulasi di Indonesia yang masih tertinggal. Penjualan gas tertawa relatif bebas tanpa batasan, ketiadaan label peringatan bahaya yang memadai, dan belum terintegrasinya paparan zat ini ke dalam sistem surveilans keracunan nasional.
Untuk merespons celah tersebut, Indonesia dinilai perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju strategi preventif yang komprehensif. Langkah strategis yang direkomendasikan meliputi penetapan nitrous oxide sebagai bahan berisiko tinggi dengan pengaturan distribusi yang proporsional, kewajiban pencantuman label peringatan kesehatan, serta edukasi masyarakat dan tenaga medis. Sebagai solusi jangka panjang, pembentukan Pusat Racun Nasional menjadi sangat krusial agar berfungsi sebagai rujukan klinis dan penguat sistem surveilans dalam melindungi masyarakat dari ancaman zat legal yang disalahgunakan.
Disarikan dari Artikel dengan judul yang sama dengan penulis Dr. dr. Tri Maharani, MSi, SpEM(K), FICEP, FIMMA (Analis Kebijakan BKPK Kemenkes). Telah dimuat di Website BKPK (13 Februari 2026)
Jakarta – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Etik Retno Wiyati, melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Senin secara Hybrid (23/2).
Sebanyak 17 pejabat fungsional yang dilantik yakni tiga orang berasal dari BKPK dan 14 orang dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Ditjen Kesprimkom).
Dalam sambutannya, Etik menekankan pentingnya menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, selaras dengan sumpah yang telah diikrarkan. Beliau berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan dedikasi, integritas tinggi, serta terus berupaya meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing.
Mengingat perjanjian kinerja antara Kepala BKPK dan Menteri Kesehatan telah ditandatangani, Etik meminta seluruh pejabat fungsional untuk segera memahami posisi strategis mereka serta langkah konkret yang harus diambil guna mendukung target kinerja tersebut.
Etik menggarisbawahi bahwa transisi ke jabatan fungsional bukan sekadar prosedur formalitas belaka.
“Perpindahan ke dalam jabatan fungsional tidak sekedar perubahan administratif namun lebih ke perubahan peran yang lebih substantif untuk menghasilkan keahlian mengawal mutu dan juga menjaga objektifitas dari pelaksanaan tugas,” tegas Etik.
Etik juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran memiliki tanggung jawab kolektif dalam menyukseskan agenda besar pemerintah.
“Secara garis besar, semua kita adalah mendukung transformasi kesehatan, sesuai dengan tugas masing-masing,” lanjutnya.
Menutup sambutannya, Etik berpesan agar momentum pelantikan ini menjadi pemantik motivasi untuk bekerja lebih optimal. Ia berharap para pejabat mampu merefleksikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan tagline Kementerian Kesehatan, yaitu BerAKHLAK dan “Bangga Melayani Bangsa”.
Berikut daftar nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah:
Ariestya Retno Safitri Sujoko, S.P.W.K sebagai Penata Laksana Barang Mahir di BKPK
Fara Maulina, S.AP sebagai Penata Laksana Barang Mahir di BKPK
Marta Hadisyah Putra, S.Kom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di BKPK
Abdullah Fadilly, S.Tr.Kes sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Dwi Candra Arianti, S.Tr.Kes sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Erli Hariyati, S.Tr.Kes sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
dr. Feby Esmiralda, M.K.M sebagai Dokter Ahli Muda di Ditjen Kesprimkom
Ghaniy Arif Triatmojo, S.Kom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Gusti Meliyanie, SKM sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda di Ditjen Kesprimkom
dr. Herna, Sp.M.K sebagai Dokter Ahli Muda di Ditjen Kesprimkom
Ika Setianingsih, S.Si, M.Si sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
dr. Kadek Irawati Kesumaningsih sebagai Dokter Ahli Muda di Ditjen Kesprimkom
Muhammad Syafii, S.Tr.Kes. sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Nina Fardisrianesti, S.St sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Ria Ayu Kosnova, S.Tr.Kes. sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Saifatusy Syarifah, S.Tr.Kes. sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Ditjen Kesprimkom
Sri Ningsih, S.St, M.T sebagai Sanitarian Ahli Muda di Ditjen Kesprimkom
Laporan pemantauan media periode 9-13 Februari 2026 didominasi oleh polemik penonaktifan PBI JKN yang memicu sorotan tajam legislatif. Di sisi lain, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatatkan sentimen positif yang stabil.
Tantangan operasional yang signifikan muncul dari insiden dugaan keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pati dan Sidikalang yang menuntut transparansi hasil investigasi laboratorium, serta peningkatan kewaspadaan dini terhadap ancaman virus Nipah dan Leptospirosis. Sementara itu, pemulihan infrastruktur kesehatan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres baik dengan beroperasinya kembali seluruh rumah sakit dan ratusan Puskesmas.
