Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan kegiatan Town Hall BKPK Tahun 2025 pada Selasa, (23/12) bertempat di Ruang Ars Longa, Kantor BKPK. Kegiatan ini menjadi forum komunikasi terbuka antara pimpinan dan seluruh ASN BKPK dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, dan transformasi internal organisasi.

Mengusung tema “Membangun Kolaborasi ASN BKPK untuk Kebijakan Kesehatan Berdampak”, Town Hall tahun ini dikemas secara berbeda dan inovatif dengan menghadirkan konsep peran pengganti (role play). Sejumlah pegawai BKPK tampil menggantikan peran pimpinan, termasuk Kepala BKPK, untuk menyampaikan sambutan, arahan, serta merespons ide-ide yang disampaikan peserta melalui konsep cosplay peran pengganti.

Zulfah Nur Aini, S.I.Pus, seorang insan BKPK yang tampil berperan sebagai Sekretaris BKPK (Idea Pitching on Stage), menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Town Hall. Dalam laporannya, Zulfa menyampaikan bahwa “Town Hall ini merupakan ruang dialog kolaboratif untuk memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap arah kebijakan organisasi”, ujar Zulfa. 

“Tujuan utama adalah memperkuat komunikasi dua arah dan mendorong partisipasi aktif ASN dalam menyampaikan inovasi, serta forum ini diharapkan menjadi budaya dialog berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonia”, tegasnya.

Puncak acara diisi dengan sesi Leader’s Talk yang dibawakan oleh Khoiri Jinan SS, yang berperan sebagai Kepala BKPK. Dalam sambutan dan arahannya yang dibacakan Jinan, menekankan transformasi BKPK sebagai policy think tank kesehatan yang kredibel.

“Kegiatan Town Hall ini merupakan forum strategis untuk menyampaikan evaluasi kinerja, menampung aspirasi pegawai dengan melakukan dialog terbuka antara pimpinan dan pegawai, memperkuat komitmen bersama, serta meningkatkan kapasitas pegawai”, ujar Jinan.

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sesi tersebut meliputi: 

• Capaian organisasi: BKPK kini semakin terlibat dalam penyusunan kebijakan strategis Kementerian Kesehatan dan dikenal luas oleh mitra internasional serta akademisi.
• Tantangan masa depan: Pentingnya memastikan setiap kajian bersifat aplikatif, tajam, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
• Pengembangan SDM: Seluruh pegawai didorong untuk menguasai analisis data, penulisan kebijakan, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Lebih tegas Jinan mengatakan “BKPK tidak akan besar karena satu orang pimpinan, tetapi karena kolaborasi dari seluruh pegawai”, ungkapnya.

Kegiatan Town Hall diisi dengan berbagai sesi interaktif, seperti idea pitching oleh insan BKPK yang ditanggapi langsung oleh pimpinan, diskusi interaktif bersama Kepala BKPK, ice breaking, pemberian apresiasi pegawai, serta hiburan dari BKPK Band. Seluruh rangkaian acara berlangsung dalam suasana hangat, partisipatif, dan penuh semangat kebersamaan.

Melalui penyelenggaraan Town Hall BKPK 2025, diharapkan terbangun komunikasi internal yang semakin solid, serta terwujud kolaborasi ASN BKPK yang mampu menghasilkan kebijakan pembangunan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan berdampak luas. (Penulis: Irwan Fazar, Editor Timker HDI)

Jakarta – Tahun ini Kementerian Kesehatan kembali mengadakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan kesehatan yang menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 sebagai sumber data. Acara puncaknya yang bertajuk Evidence-Based Nutrition Policy Health Conference: Insight from National Nutrition Survey (SSGI) 2024 dilaksanakan di Ruang Leimena Gedung Kementerian Kesehatan pada Jumat (19/12). Pemberian penghargaan kepada para pemenang kompetisi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan sebagai ruang diseminasi bagi karya terbaik Artikel Ilmiah dan Policy Brief.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Dwi Puspasari selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa selama pelaksanaan kompetisi ini tercatat sebanyak 355 konsep naskah yang masuk, 259 konsep yang berhasil lolos skrining, dan 130 full text yang memenuhi persyaratan. Dari 130 full text tersebut terpilih masing-masing 3 pemenang untuk kategori Artikel Ilmiah dan Policy Brief. Selain 6 pemenang tersebut, juga dipilih 6 poster terbaik untuk diberikan penghargaan.

Kepada para pemenang dan finalis Puspa berpesan agar jangan berhenti untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang relevan dengan konteks nasional. Ia mendorong para penulis untuk menindaklanjutinya dengan mempublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi.

“Saya ingin secara khusus mendorong para peserta, terutama para finalis dan pemenang yang karya-karyanya telah melalui proses seleksi dan review yang ketat agar jangan berhenti sampai di sini. Jadikan momentum ini sebagai pemicu untuk menindaklanjuti karya anda menjadi artikel yang terpublikasi di jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional,” ujar Puspa.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Herbuwono yang berkesempatan hadir untuk memberikan penghargaan langsung kepada para pemenang. Ia menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi, tetapi sebuah ekosistem. Ini adalah upaya untuk membangun budaya kebijakan berbasis bukti yang berkelanjutan, dimana riset dan inovasi tidak berakhir pada tumpukan kertas tetapi harus terrealisasi dalam implementasi konkret kebijakan di dalam Kementerian Kesehatan.

“Teruslah menulis, teruslah meneliti, jangan pernah lelah menyuarakan data sebab kita tahu di setiap angka yang kita diskusikan pada hari ini ada nyawa dan masa depan yang ingin kita perjuangkan di tanah tercinta ini,” himbau Prof. Dante.

Dalam kesempatan ini Prof. Dante juga kembali menyinggung tentang data SSGI 2024. Dikatakannya bahwa data tersebut merupakan cerminan kondisi ter-update masyarakat Indonesia mengenai aspek gizi.

Dijelaskan Prof. Dante bahwa dalam data SSGI ada paradoks. Meskipun angka stunting menjadi 19,8%, lebih baik dari target yang ditetapkan, tapi angka underweight juga meningkat menjadi 16,8%.

“Dua kondisi yang berseberang ini adalah pesan nyata bahwa intervensi kita tidak boleh setengah-setengah. Untuk itulah lomba penulisan karya ilmiah ini diselenggarakan, untuk menjawab masalah-masalah besar yang ada berdasarkan SSGI 2024. Kita hadir disini untuk menegaskan kembali komitmen kita dalam menjawab tantangan berdasarkan data SSGI,” ujar Prof. Dante.

Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir karena sedang bertugas mendampingi Menteri Kesehatan mengunjungi wilayah terdampak bencana di Aceh, juga turut memberikan pesan melalui tayangan video kepada para pemenang.

“Ketika kita menulis pada hakikatnya kita sedang menorehkan legacy. Maka itu saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 130 peserta yang telah berkomitmen mengirimkan karya terbaiknya, telah mengukir legacy, yang kelak akan menjadi inspirasi bagi perjalanan kesehatan bangsa di masa depan,” tuturnya.

Prof. Asnawi menghimbau agar para peserta dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, dimana evidence bertemu dengan experience, dan ide-ide inovatif berkolaborasi dengan kebijakan praktis. Ia juga mengharapkan agar ajang ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat, tetapi juga membangkitkan semangat publikasi ilmiah yang lebih tinggi di Indonesia.

“Hasil tulisan dari kompetisi ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesehatan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Terutama dalam upaya percepatan peningkatan status gizi balita di Indonesia,” ujarnya.

Sebelum pemberian penghargaan kepada para pemenang, diadakan acara konferensi dimana 12 finalis diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya secara oral dihadapan peserta dan undangan. Dalam sesi ini para finalis juga diajak berdiskusi dan berdialog dengan para stakeholders program gizi yang dipimpin oleh seorang moderator. Sebanyak 54 poster terbaik juga ditampilkan dalam event ini.

Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring ini mengundang para stakeholders program gizi seperti Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Dunia seperti: WHO, UNICEF, ADB, World Bank, SEAMEO RECFON, SUN Network, serta para akademisi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Direktur Poltekkes seluruh Indonesia.

Berikut Daftar Pemenang Kompetisi Penulisan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2025:

Pemenang Kategori Artikel Ilmiah

Juara 1 :  Ketua Tim: Hanifah Al Khairiyah dari Universitas Riau dengan judul “Ultra-processed food consumption and stunting among Indonesian children aged 6–23 months amid dietary transition”

Juara 2 :  Ketua Tim: Bunga Astria Paramashanti dari BRIN dengan judul: Ketimpangan sosial ekonomi dalam stunting pada anak usia 6-23 bulan di Indonesia: analisis dekomposisi indeks konsentrasi

Juara 3 :  Ketua Tim: Rahayu Sutrisno dari Universitas Brawijaya dengan judul Uncovering Hidden Burden: Multiple Anthropometric Failures among Under-Five Children in Indonesia Using Secondary Analysis of SSGI 2024

Pemenang Kategori Policy Brief

Juara 1:  Ketua Tim: Sofa Rahmannia dari Universitas Pasundan dengan judul: Menyeimbangkan Kembali Isi Piring Ibu Menyusui : Bukti Nasional untuk Revisi Isi Piringku yang Lebih Berdampak

Juara 2 :  Ketua Tim: Dewi Nirmala Sari dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan judul Strategi Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Karakteristik Kabupaten: Analisis Trend Data Riskesdas 2018 dan SSGI 2024 untuk Kebijakan Terarah

Juara 3 :   Ketua Tim: Mochamad Abdul Hakam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan judul: GANESSHA: Gerakan Peduli Kesehatan dan Stunting bersama Mahasiswa

Pemenang Poster Terbaik

Ketua Tim: Wiji Wahyuningsih dari Universitas Indonesia dengan judul: The Paradox Under One Roof The Double Burden of Malnutrition in Indonesian Households

Ketua Tim: Deri Kermelita dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan judul: Access To Safe Drinking Water, Improved Sanitation, And Stunting Prevalence in Indonesia : An Analysis Based On The 2024, Indonesian Nutrional Status Survey

Ketua Tim: Soraya Isfandiary Iskandar dari Universitas Gajah Mada dengan judul: Unraveling Under-Five Morbidity: The Role of Household and Environmental Factors in Indonesia using SSGI 2024

Ketua Tim: Nur Khasanah dari Universitas Respati Yogyakarta dengan judul: Menjawab Tantangan dan Kesenjangan: Studi Komparatif Status Gizi Anak Indonesia dengan Kerangka NUTRIS-3T di Yogyakarta, Papua, dan Natuna

Ketua Tim: Fatmawati dari Universitas Hasanudin dengan judul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting di 10 Provinsi dengan Prevalensi Tertinggi Berdasarkan Data SSGI 2024

Ketua Tim: Hadrianti Haji Darise dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: Model Prediksi Stunting Balita Berbasis Wasting dengan GWR untuk Mendukung Asta Cita

(Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Pusjak UK)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong percepatan implementasi klinik dan apotek desa/kelurahan yang terintegrasi dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperluas akses layanan kesehatan primer sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Prof. Asnawi Abdullah dalam Koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) Seri ke-9 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (18/12). Forum ini diikuti jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lintas sektoral.

“Untuk itu, integrasi layanan kesehatan, dengan model koperasi, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sinergi yang kuat, antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Koperasi, agar kebijakan ini tidak berhenti hanya pada peratanan regulasi, tetapi berdampak nyata di lapangan, dapat dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia,” harapnya.

Asnawi menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan sebagai bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.

Ia juga menjelaskan kerangka kebijakan penguatan klinik dan apotek desa/kelurahan telah didukung regulasi, antara lain pengaturan klinik dan standar pelayanan apotek, serta perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran unit layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, memperkuat deteksi dini penyakit, serta memastikan ketersediaan obat yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Meski demikian, diakuinya implementasi kebijakan di tingkat desa dan kelurahan menghadapi tantangan sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.

Sebelumnya, Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa “Koordinasi Pembinaan Wilayah Seri ke-9 merupakan rangkaian pertemuan bulanan sepanjang 2025 yang mengangkat isu-isu tematik berdasarkan masukan dari daerah” ungkapnya. Lebih lanjut Etik mengatakan  “Pertemuan kali ini difokuskan pada kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan pemahaman bersama dan sinergi pelaksanaan program”.

Etik menjelaskan Sekretariat BKPK memfasilitasi forum ini sebagai bagian dari pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan klinik dan apotek desa/kelurahan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam forum tersebut juga dibagikan praktik baik dari daerah, termasuk pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat layanan kesehatan primer berbasis komunitas.

Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Roy Himawan dalam paparannya menjelaskan bahwa klinik desa diarahkan sebagai bagian dari integrasi layanan kesehatan primer dengan pendekatan people-centered services. “Layanan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) atau membangun unit baru sesuai kebutuhan wilayah”. terangnya

Sementara itu, Heru Sunaryo, Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian di FKTP dan Penunjang, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi memaparkan kebijakan apotek desa/kelurahan yang dapat dikembangkan dalam dua model, yakni gerai obat dan apotek penuh. Lebih lanjut, “model tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia kefarmasian dan potensi wilayah, dengan prinsip kemitraan bersama koperasi desa/kelurahan Merah Putih”, ungkapnya.

Dari sisi pengembangan usaha, Nelly Gustiana Istitah selaku Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kementerian Koperasi menekankan pentingnya pola kemitraan dan tata kelola profesional dalam pengelolaan klinik dan apotek desa. Koperasi desa didorong menjalin kerja sama dengan BUMN, swasta, serta koperasi sekunder sebagai hub distribusi, termasuk untuk penyediaan obat dan alat kesehatan agar lebih efisien dan terjangkau.

Pengalaman daerah turut menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana disampaikan Diah Anjarini Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,menyapaikan bahwa “telah melakukan praktik pengembangan klinik dan apotek desa dengan memanfaatkan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada, melibatkan apoteker dan tenaga kesehatan setempat, serta menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan” ujarnya. Model ini dinilai mampu mempercepat operasional layanan sekaligus menekan biaya investasi awal.  (Penulis Fachrudin Ali, Editor: Timker MIK)