Jakarta – Pakar gizi, Prof Abdul Razak Thaha menyoroti adanya paradoks dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Menurutnya, laju penurunan prevalensi stunting justru melambat secara signifikan setelah pemerintah memberikan perhatian luar biasa melalui Peraturan Presiden (Perpres) 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Menurut Prof Thaha, salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah adanya framing atau pembingkaian program yang terlalu fokus pada intervensi stunting, sehingga mengabaikan masalah gizi lainnya seperti wasting (gizi kurang). “Karena perhatian kita kepada stunting, wasting-nya tidak diperhatikan,” ungkapnya. Padahal kontribusi pertama dari stunting itu adalah wasting.

Intervensi yang hanya berfokus pada pemberian makanan kepada anak stunting dinilai menjadi penyebab naiknya angka kelebihan berat badan dan obesitas. Anak stunting kalau dikasih makan tidak membuat badannya terlalu panjang, maka terjadi kenaikan dari overweight dan obesitas. “Menurut saya itu titik masalahnya,” kata Prof. Thaha. Selanjutnya Prof Thaha menyampaikan bahwa tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan lagi defisiensi gizi makro, tetapi defisiensi gizi mikro atau kelaparan tersembunyi (hidden hunger), khususnya defisiensi zat besi, yodium, asam folat, seng, dan vitamin A.  “Disebut kelaparan tersembunyi karena sering kali tanda-tandanya tidak nampak, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas dan tingkat saing SDM. Karena zat gizi mikro terbukti sebagai unsur gizi penting

untuk peningkatan produktivitas kerja, kecerdasan, dan imunitas”, ungkapnya. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan fortifikasi dan biofortifikasi pangan untuk melengkapi zat gizi mikro.

Paparan ini disampaikan dalam acara Forum Gizi Nasional 2025 yang diselenggarakan  Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan di Jakarta secara hybrid yang diikuti  sekitar 800 orang pada Selasa (8/9). Peserta berasal dari lintas program dan lintas sektor, akademisi dan profesi, Non Governmental Organization (NGO), development partner, dan swasta. Selain dihadiri oleh pakar gizi Prof Abdul Razak Thaha, acara juga menghadirkan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Dirjen Kesprimkom Kemenkes) Maria Endang Sumiwi dan Mamadou Ndiaye (Chief of Nutrition UNICEF Indonesia) sebagai narasumber.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Kesprimkom Kemenkes mengemukakan penanganan masalah gizi di Indonesia selama ini cenderung bersifat responsif atau bereaksi setelah masalah muncul, bukan proaktif dan strategis. Hal ini disampaikan seiring dengan terungkapnya sejumlah tantangan gizi nasional, termasuk penurunan angka cakupan ASI eksklusif dan kualitas makanan pendamping ASI (MPASI) yang masih rendah. Cakupan ASI Eksklusif menurun dari 68,6% hasil SKI 2023 menjadi 66,4% berdasarkan hasil SSGI 2024. Pihaknya kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan program gizi nasional yang lebih komprehensif dan strategis^.

“Kualitas MPASI juga masih jauh dari harapan. Menurut data Kemenkes, hanya 48,3% anak yang mengonsumsi MPASI sesuai standar minimal, yaitu 5 dari 8 jenis kelompok pangan^”, ungkap Endang lebih lanjut. Ditemukan bahwa 21,6% MPASI yang diberikan kepada balita 6-23 bulan bahkan tidak mengandung protein hewani sama sekali. Padahal Kemenkes selama tiga tahun terakhir gencar mengampanyekan pentingnya protein hewani dalam MPASI.

Pola konsumsi masyarakat secara umum juga menunjukkan masalah, di mana pengeluaran untuk makanan dan minuman olahan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan untuk telur dan susu, dan bahkan enam kali lipat lebih besar dari pengeluaran untuk buah serta sayuran.^.

Berbagai tantangan tersebut merupakan bagian dari tiga masalah gizi utama (triple burden of malnutrition) yang dihadapi Indonesia secara bersamaan. “Kita punya tiga masalah, undernutrition, micronutrient deficiencies, (dan) overweight, dan obesity,” kata Dirjen Kesmas

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dirjen Endang memberikan apresiasi tinggi kepada para ahli gizi dan komunitas gizi di seluruh Indonesia yang dinilai sebagai tulang punggung dalam menyosialisasikan pedoman Gizi Seimbang. “Dan ternyata kekuatan kita itu adalah kekuatan para ahli gizi, kalau saya lihat saat ini backbone-nya. Jadi kita mau terima kasih dulu ya sama para ahli gizi,” ujarnya. Untuk mempermudah pemahaman masyarakat, Kemenkes telah menerjemahkan konsep Gizi Seimbang dan Isi Piringku ke dalam bentuk visual yang lebih praktis.

Ke depan, Kemenkes bersama UNICEF dan para ahli sedang melakukan tinjauan program gizi nasional (National Nutrition Program Review). Hasil tinjauan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rencana aksi nasional yang lebih strategis, proaktif, dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan gizi di seluruh siklus kehidupan.

Mamadou Ndiaye mengungkapkan Strategi gizi UNICEF 2020-2030 bertujuan untuk mengakhiri masalah gizi anak dalam segala bentuk dan memastikan setiap anak memiliki akses untuk makanan bergizi, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan dalam seluruh siklus kehidupan.

Pendekatan sistem UNICEF terhadap gizi bertujuan untuk membuat lima sistem utama yaitu pangan, kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan serta perlindungan sosial lebih siap dan lebih bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi, layanan gizi utama, dan praktik gizi positif bagi anak-anak, remaja, dan perempuan.

Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Mamadou Diaye. Salah satunya, meninjau kembali dan menyelaraskan kebijakan gizi dengan standar global, memastikan relevansi kontekstual berdasarkan beban dan kapasitas implementasi.

Berbagai pandangan dan data yang mengemuka dalam Forum Nasional Gizi 2025 menegaskan bahwa permasalahan gizi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Fokus berlebihan pada satu isu, seperti stunting, tanpa mempertimbangkan keseimbangan intervensi gizi lainnya berpotensi menimbulkan dampak baru seperti obesitas dan wasting. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan gizi nasional yang lebih komprehensif, preventif, dan berbasis bukti, dengan memperkuat edukasi gizi seimbang serta kolaborasi lintas sektor. Melalui langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menekan triple burden of malnutrition dan menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Penulis Fachrudin Ali, Editor Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Gizi (Fornas Gizi) 2025 di Jakarta (8/10). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan gizi nasional guna mempercepat perbaikan status gizi masyarakat Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah menyatakan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dan kompleks di bidang gizi yang dikenal sebagai triple burden of malnutrition, meliputi gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi zat gizi mikro.

“Stunting, wasting, dan underweight masih ditemukan pada anak-anak kita, sementara di sisi lain obesitas dan penyakit tidak menular terus meningkat,” ujar Asnawi. Ia menambahkan bahwa anemia pada ibu hamil dan remaja putri juga masih menjadi masalah serius.

Lebih lanjut Asnawi menjelaskan meskipun Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2024), menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting, tantangan besar masih membayangi. Kesenjangan antar wilayah tetap tinggi, ada anak-anak yang tumbuh sehat di satu daerah, namun di daerah lain masih banyak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan. 

“Ini menandakan bahwa upaya perbaikan gizi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan,” ujarnya.

Oleh karena itu Asnawi mengharapkan dengan dipertemukannya berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam forum ini maka dihasilkan pemetaan permasalahan gizi terkini, tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis, serta rancangan roadmap yang implementatif dan berkelanjutan. 

“Persoalan gizi adalah persoalan bangsa, dan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen saya yakin Indonesia mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing global,” pungkas Asnawi.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari dalam laporannya menyampaikan bahwa Fornas Gizi merupakan forum kedua yang diselenggarakan oleh BKPK setelah Fornas Reformasi Kebijakan. Forum nasional ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi dalam penajaman arah kebijakan nasional yang bersifat lintas sektor.

“Forum ini bersifat inklusif dan terbuka, kami mengundang para stakeholders termasuk pakar gizi, perwakilan kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, mitra pembangunan, organisasi profesi, peneliti, akademisi, praktisi dan pemerhati kesehatan, serta masyarakat untuk memberikan masukan, berdiskusi dan konsolidasi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia,” ujar Puspa.

Dalam pelaksanaan forum ini, pada sesi diskusi peserta yang hadir luring dan daring dibagi dalam 4 kelompok untuk membahas  4 topik utama yaitu 1) Optimalisasi gizi ibu hamil, anak, dan remaja dalam rangka membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif; 2) Gizi seimbang dan tepat sebagai intervensi kunci dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hidup, 3)  Strategi pengendalian konsumsi dan ketahanan pangan di tengah dinamika perubahan global, dan 4) Penguatan tata kelola dan layanan gizi yang terintegrasi untuk penanggulangan masalah gizi.

Sebelum pelaksanaan forum hari ini, telah dilakukan tahapan pengumpulan masukkan melalui format daring dari semua pemangku kepentingan. Selanjutnya setelah forum ini Puspa menjelaskan bahwa masih ada tahap analisis dan tahap pasca forum. Tahap Analisis adalah tahapan dimana masukan yang telah diterima akan dianalisis secara komprehensif melalui konsultasi dengan internal Kementerian Kesehatan serta mitra eksternal. Sementara Tahap Pasca Forum adalah tahapan dimana ditarik kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan masukan yang ada di tahap sebelumnya.

“Kami menaruh harapan besar bahwa forum ini dapat menjadi ruang dialog yang membangun sekaligus menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat di implementasikan dalam program perbaikan gizi masyarakat. Kami juga berharap forum ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan, serta memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh,” tutup Puspa.

Penyelenggaraan Fornas Gizi 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan dan program gizi nasional yang berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor, kolaborasi multipihak, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan hasil forum ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan responsif terhadap dinamika tantangan gizi di Indonesia. Dengan komitmen bersama, upaya perbaikan gizi masyarakat diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting dan anemia, tetapi juga membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, serta siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor: Timker HDI)

Jakarta –  Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Etik Reno Wiyati, dalam sambutannya pada acara pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Ars Longa (1/10), mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan integritas dan memberi manfaat bagi organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BKPK menyampaikan bahwa pelantikan PPPK merupakan hasil serangkaian kebijakan dan perjuangan para rekan-rekan PPPK. “Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini sudah pasti tertulis di lauhul mahfuz apa yang terjadi hari ini. tetapi, ini tidak terlepas dari perjuangan teman-teman sekalian,” ujarnya.

Sekretaris BKPK juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang dilantik, termasuk beberapa pejabat yang kini menerima tambahan anggota tim. Menurutnya, pelantikan ini menghadirkan semangat baru bagi BKPK karena sebagian besar telah lama mengabdi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

“Selamat datang dan selamat bergabung di BKPK. Insya Allah setelah pelantikan ini kita akan melaju kencang melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKPK di dalam Kementerian Kesehatan,” katanya.

Ia mengingatkan kembali bahwa saat melamar menjadi PPPK tidak ada paksaan, atas kesadaran diri sendiri, niat, dan sudah mengetahui tupoksi tempat yang dilamar. Sehingga, Etik berharap kepada rekan-rekan PPPK dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Kehadiran para PPPK, lanjutnya, menjadi energi baru bagi organisasi. Ia mengatakan sebagai energi baru ketika menjadi seorang PPPK, kita harus menanamkan pada diri sendiri supaya, bahwa organisasi dapat merasakan manfaatnya.

“Dalam pekerjaan ada pepatah yang mengatakan bahwa kita bekerja itu bukan sekadar mencari uang tapi mencari kebahagiaan mencari aktualisasi diri dan mencari manfaat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris BKPK juga menekankan pentingnya menanamkan sikap integritas dan tanggung jawab sejak awal masa pengabdian. Terutama untuk menghadapi tuntutan era transformasi dan  ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja yang dinamis. Sehingga PPPK harus agile dalam melaksanakan tugasnya.  

Ia mengingatkan agar para PPPK selalu bersyukur atas amanah yang telah diberikan dan menunjukkan rasa syukur itu melalui kinerja terbaik. “Achievement kita harus kita syukuri dan kita tunjukkan rasa syukur kita dengan berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita akan menjadi versi terbaik di tempat kerja kita,” ujarnya.

Selain itu, seluruh pegawai diharapkan terus memahami regulasi, etika, serta nilai-nilai ASN secara berkelanjutan. “Semua informasi tidak bisa kita pelajari dalam satu hari. Tetapi mulai dari sekarang, pelajarilah dan pedomani etika dalam ber-ASN. Jika ada rekan yang menyimpang, mari saling mengingatkan karena kita adalah satu keluarga,” tegasnya.

Menutup sambutan, Sekretaris BKPK menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada seluruh PPPK yang baru dilantik. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus berbenah dan berkontribusi dalam memperkuat kinerja organisasi. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)

Jakarta-Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Pengawasan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dalam rangka penguatan kapasitas deteksi dini dan penilaian risiko kedaruratan kesehatan masyarakat serta penyakit emerging di kawasan ASEAN. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini (18–19/9) menjadi langkah strategis menuju kolaborasi lintas batas negara di bawah kerangka ACPHEED Detection and Risk Assessment (DRA).

Membuka pertemuan secara daring, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah menegaskan pentingnya pintu masuk negara (Points of Entry/PoE) sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas negara. “PoE bukan hanya titik perlintasan, tetapi juga garis pertahanan pertama. Dengan mengacu pada IHR (2005) dan peran strategis ACPHEED, kita harus mampu membangun sistem deteksi dan penilaian risiko yang cepat, terintegrasi, dan kolaboratif,” ujarnya.

Hari pertama pertemuan menghadirkan sesi kebijakan dan praktik implementasi pengawasan di pintu masuk negara, baik udara, laut, maupun darat. Paparan dari lintas unit teknis Kemenkes, WHO Indonesia, dan ASEAN Biosurveillance Virtual Center (ABVC) menunjukkan kemajuan integrasi sistem digital seperti SINKARKES, All Indonesia, serta berbagai dashboard pemantauan penyakit.

Diskusi juga menyoroti pentingnya interoperabilitas lintas sektor dan negara, termasuk kebutuhan penguatan regulasi, pelatihan, serta pengembangan platform bersama untuk pertukaran data risiko. Para peserta dari Balai dan Kantor Kesehatan Karantina (BKK dan BBKK) memaparkan inovasi masing-masing, mulai dari Risk Based Assessment di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, hingga sistem SMART Karkes di wilayah laut dan darat seperti Tanjung Priok, Entikong, serta perbatasan strategis lainnya seperti Batam dan Kupang yang memiliki peran penting dalam pengawasan kesehatan lintas batas di kawasan timur dan barat Indonesia.

Sebagai puncaknya, sesi World Café menghadirkan diskusi interaktif dalam empat topik utama: kontribusi BKK bagi ACPHEED, dukungan ACPHEED untuk penguatan PoE, konektivitas lintas batas, dan sistem informasi ideal bagi BKK. Diskusi menghasilkan berbagai masukan konkret, termasuk pentingnya ACPHEED memfasilitasi pembentukan jejaring komunikasi port-to-port di kawasan (network), pengembangan risk-based alert system lintas negara, pengembangan dashboard untuk repository informasi untuk internal dan publik, serta kebutuhan enabler seperti SDM, infrastruktur, dan perjanjian pertukaran data.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju ASEAN Consultative Meeting on IHR Capacity and Cross-Border Coordination for Points of Entry Surveillance yang direncanakan berlangsung pada kuartal terakhir tahun ini, sebagai bagian dari upaya Indonesia dan ACPHEED DRA memperkuat ketahanan kesehatan di kawasan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)

Jakarta – Indonesia mendorong terbentuknya jejaring laboratorium kawasan ASEAN melalui ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) dalam Pertemuan Konsultatif Pembentukan ASEAN Laboratory Network yang berlangsung di Jakarta (15-17/9). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 1-5; kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); akademisi; mitra internasional seperti WHO dan FAO; serta pakar, menjadi titik penting dalam memperkuat sistem deteksi dan penilaian risiko kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN.

Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, dalam sambutannya menekankan pentingnya jejaring laboratorium yang kuat, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip One Health.

 “Data laboratorium bukan hanya angka, melainkan fondasi deteksi dini dan pengambilan keputusan. Jejaring ini harus memberikan nilai tambah, baik di tingkat nasional maupun regional,” ujar Prof. Asnawi.

Diskusi berlangsung dengan format pleno dan World Cafe, membahas berbagai isu strategis, mulai dari harmonisasi standar mutu, penguatan kapasitas biosekuriti, penetapan Center of Excellence, hingga kebutuhan sistem informasi regional untuk pertukaran data lintas negara.

Sejumlah rekomendasi mengemuka, antara lain Revisi Terms of Reference (ToR) ASEAN Laboratory Network, Penunjukan laboratorium sentinel dan laboratorium rujukan, Penguatan regulasi nasional untuk mendukung jejaring kawasan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, dalam penutupan menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia. “Dalam satu tahun ke depan, laboratorium nasional kita harus mampu meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai pengakuan internasional. ASEAN Laboratory Network adalah peluang besar, dan Indonesia harus siap menjadi tuan rumah bagi ACPHEED Detection and Risk Assessment yang andal,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan dukungan mitra internasional, pertemuan ini menjadi batu loncatan menuju terbentuknya ASEAN Laboratory Network yang diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons kawasan terhadap potensi pandemi di masa depan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global)