Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024.
Survei nasional yang menjadi rujukan utama dalam upaya percepatan penurunan stunting ini mencatat penurunan prevalensi stunting nasional, dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024 (Desain Nowo Setiyo)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali menghelat SiBijaks Awards 2025. Untuk penjelasan mengenai pelaksanaan kompetisi ini, diadakan sosialisasi secara daring melalui zoom dan kanal Youtube BKPK TV (15/9).
Acara diawali laporan Ketua Panitia Plt. Kepala Pusjak Upaya Kesehatan, Dwi Puspasari, SKM, MSc, yang memberikan penjelasan mengenai gelaran acara SiBijaKs Awards 2024. Pertama kali diadakan pada tahun lalu, SiBijaKs Awards 2024 memanfaatkan data SKI 2023, mendapatkan atensi luas dari kalangan birokrasi, akademisi dan masyarakat. Para pemenang berkesempatan untuk mempresentasikan policy briefnya di hadapan Menteri Kesehatan dan pimpinan Kementerian Kesehatan.
Lebih lanjut Puspa mengatakan bahwa, “Tahun ini kompetisi digelar dalam rangka menigkatkan pemanfaatan data SSGI 2024, dengan mengusung tema Data SSGI 2024 untuk Kebijakan Berkelanjutan, Peserta mendapatkan kesempatan pertama untuk mengakses data SSGI 2024 dan menganalisisnya lebih lanjut,” ungkap Puspa.
Selanjutnya, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran BKPK dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. “Hasil SSGI 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting nasional dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Capaian ini patut kita syukuri, namun masih menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai,” jelasnya
“SiBijaKs Awards 2025 diharapkan dapat mendorong lahirnya kajian-kajian, policy brief maupun artikel artikel ilmiah yang berkualitas sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tajam, kontekstual dan berdampak terhadap Masyarakat Indonesia.” tegas Prof. Asnawi.
Lebih lanjut Prof. Asnawi mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi SiBijasKs Awards 2025. “Kirimkan karya tulis terbaik Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam perbaikan kesehatan di negeri tercinta ini, khususnya dalam rangka perbaikan status gizi balita, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.” tegas Prof Asnawi.
Pada sesi penyampaian materi, Puspa kembali memaparkan hasil SSGI 2024. Ia menjelaskan bahwa survei ini mencakup 38 provinsi, 510 kabupaten/kota, dengan total hampir 300 ribu balita sebagai sampel.
“SSGI 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai status gizi, termasuk faktor risiko stunting, mulai dari asupan gizi, sanitasi, imunisasi, hingga perlindungan sosial. Data ini menjadi landasan penting dalam penyusunan intervensi gizi yang lebih terarah,” ungkap Puspa
Selanutnya dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan lomba yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat, Nirmala Ahmad Mak’ruf, SKM, MSi.
“Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dalam menerjemahkan data gizi menjadi intervensi kesehatan yang berdampak, menyebarluaskan temuan dari SSGI 2024 dalam format yang mudah diakses dan ditindaklanjuti, mendorong konsep inovatif dan pemikiran strategis dalam mengatasi tantangan gizi melalui Advanced Analysis Challenge, serta memperkuat kapasitas para profesional kesehatan, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam analisis data dan penulisan ilmiah melalui workshop,” ujar Mak’ruf
Selanjutnya Mak’ruf menekankan beberapa aspek penilaian SiBijaks Awards 2025 diantaranya, seleksi konsep proposal terbaik berdasarkan kriteria, relevansi dengan tema, kejelasan dan kelengkapan, kesesuaian metodologi, novelty atau inovasi dan signifikansi atau potensi dampak.
SiBijaKs Awards 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, aplikatif, dan berdampak nyata bagi perbaikan status gizi serta pembangunan kesehatan di Indonesia.
Kompetisi terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat, oleh sebab itu melalui kesempatan ini panitia mengundang semua pemerhati kesehatan untuk mengakses informasi mengenai SiBijaKs Awards 2025 melalui website BKPK https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ dan kanal media sosial lainnya. (Penulis: Nowot Raharjo Editor Timker HDI)
Penurunan stunting di Indonesia menunjukkan progres signifikan, dengan angka prevalensi nasional berhasil ditekan hingga 19,8% pada tahun 2024 sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Capaian ini merupakan hasil intervensi yang dilakukan selama lima tahun terakhir, di mana prevalensi stunting menurun secara bertahap dari 27,7% pada 2019. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan sumber daya manusia di Indonesia berjalan pada sesuai target dan perencanaan.
Meskipun secara nasional terjadi penurunan, data infografis juga memperlihatkan adanya disparitas antar daerah. Beberapa provinsi telah mencapai prevalensi yang sangat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional. Bali menjadi yang terbaik dengan prevalensi hanya 8,6%, diikuti oleh Jawa Timur (14,7%) dan Kepulauan Riau (15%). Keberhasilan di provinsi-provinsi ini dapat menjadi model bagi wilayah lain.
Di sisi lain, tantangan besar masih dihadapi oleh beberapa provinsi dengan prevalensi stunting yang sangat tinggi. Papua Barat Daya memiliki prevalensi 30,5%, Sulawesi Barat 35,4%, dan yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 37%. Angka-angka ini menunjukkan perlunya fokus dan intervensi yang lebih intensif serta target yang lebih spesifik di wilayah-wilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai angka nasional.
Secara keseluruhan, kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada intervensi yang dilakukan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang meliputi periode prenatal, kelahiran, dan postnatal. Dengan strategi dan intervensi yang tepat, penurunan stunting di Indonesia dapat terjadi percepatan untuk mencapai target. (Desain dan Naskah Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)
Jakarta-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan ASEAN Car Free Day (ASEAN CFD) di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu (14/9). Kegiatan ini merupakan sarana kampanye hidup sehat dan aktif dengan mendukung kesehatan lingkungan serta perwujudan komitmen Indonesia dalam mendukung kampanye hidup sehat di kawasan ASEAN.
ASEAN CFD merupakan inisiatif Indonesia yang diluncurkan tahun 2018 sebagai implementasi kegiatan kerja sama ASEAN untuk Promoting Healthy Lifestyle. Selanjutnya kegiatan ASEAN CFD juga didorong dapat dilakukan di masing-masing negara anggota ASEAN.
Tema ASEAN CFD tahun ini adalah “Inclusive Moves, Sustainable Grooves” atau“Gerakan Inklusif yang Berkelanjutan”. Tema ini mencerminkan semangat keterlibatan semua kalangan masyarakat tanpa memandang usia, kemampuan fisik, jenis kelamin, atau latar belakang sosial budaya serta menyampaikan pentingnya kebiasaan hidup aktif yang berkelanjutan dan seimbang.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono diikuti oleh Sekretaris Jenderal ASEAN San Lwin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Ketiganya menyinggung soal pentingnya melakukan aktivitas fisik dan menerapkan pola gaya hidup sehat sebagai cara untuk mencegah timbulnya penyakit tidak menular.
“Kesehatan bukan pilihan, kesehatan adalah keharusan. Mulai sekarang olahraga menjadi suatu keharusan untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Dengan berjalan kaki, berenang, senam taichi atau olahraga apa saja bisa mencegah timbulnya penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dsb,” ujar Prof. Dante.
Dijelaskan Prof. Dante bahwa penyakit Stroke, Diabetes dan Hipertensi adalah beberapa penyakit tidak menular penyumbang angka kematian terbesar di Indonesia. Oleh karena itu Kemenkes berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan upaya promotif dan preventif dengan cara berolahraga atau melakukan aktivitas fisik selama 45 menit dilakukan 3 hingga 4 kali dalam seminggu
“Mari kita gencarkan semangat untuk kegiatan promotif preventif demi menjaga kesehatan kita untuk investasi masa depan,” pungkas Prof. Dante.
Sekretaris Jenderal ASEAN San Lwin menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia yang terus berkomitmen dan memimpin ASEAN dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular serta mempromosikan gaya hidup sehat.
“Kegiatan ini mendemonstrasikan pentingnya kerja sama yang vital antar berbagai sektor, mulai dari pemangku kepentingan hingga masyarakat lokal kami bekerja bahu membahu di negara masing-masing untuk mempromosikan gaya hidup sehat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,” ujar San Lwin.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno mengatakan bahwa sehat berarti bahagia. Definisi sehat bukan hanya secara fisik tetapi juga mental.
“Be healthy is be happy. ASEAN CFD bukan hanya dimaksudkan untuk menghentikan lalu lintas kendaraan. CFD adalah membuka jalan bagi kita semua untuk jalan bersama sehat bersama-sama. Bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Bukan hanya sehat tapi juga bahagia,” ujar Prof. Pratikno.
Kegiatan ASEAN CFD dimeriahkan dengan beberapa aktivitas yaitu fun walk, zumba, senam taichi, dan edukasi kesehatan seperti Cek Kesehatan Gratis, pojok skrining kesehatan jiwa, serta pojok konsultasi kesehatan olahraga.
Selain dihadiri oleh perwakilan tetap negara anggota ASEAN untuk ASEAN, ASEAN Secretariat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan pemerintah DKI Jakarta kegiatan ini juga dihadiri perwakilan negara mitra untuk ASEAN seperti Jepang, Inggris, dan Kanada serta Organisasi Internasional seperti WHO dan FAO. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor Timker HDI)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan kembali menyelenggarakan Webinar Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan (Belajar Anjak) Seri 6 secara daring (4/9). Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Penyusunan Policy Brief yang Efektif dan Berdampak” dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Tim Kerja Oganisasi dan Sumber Daya Manusia, Ika Kartika, SKM. “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari komunitas belajar analisis kebijakan kesehatan, ini adalah sebuah forum yg kita rancang sebagai wadah belajar bersama, berbagi pengalaman serta memperkuat kapasitas kita sebagai analis kebijakan.” ujar Ika.
Lebih lanjut Ika mengatakan, “Kegiatan ini sejalan dengan upaya kemenkes dalam membangun Kemenkes Corporate University dimana pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas saja melainkan juga bisa melalui forum diskusi, kolaborasi, dan knowledge sharing antar praktisi.”
“Tema yang diangkat pada hari ini terkait dengan strategi penyusunan policy brief yang efektif, merupakan tema yang sangat penting dalam konteks pembangunan kesehatan, Policy brief yang efektif dapat membantu para pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah untuk memahami isu krusial, menimbang atau mencari solusi serta menentukan langkah kebijakan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.
Narasumber pertama, Yogi Suwarno, M.A., Ph.D., Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional ASN LAN RI, membawakan materi mengenai Prinsip Dasar Penyusunan Policy Brief. Ia menegaskan bahwa identitas seorang analis kebijakan dapat terlihat dari kapasitas, kemampuan, dan produktivitas dalam menghasilkan policy brief.
“Forum-forum pembelajaran seperti ini perlu terus dikampanyekan dan diselenggarakan secara terbuka, baik untuk analis kebijakan internal maupun lintas lembaga. Kebijakan yang berkualitas harus dirancang dan diimplementasikan secara efektif, efisien, adil, serta berbasis bukti,” ungkap Yogi.
Sesi berikutnya menghadirkan Drs. Haris Faozan, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Utama LAN RI, yang memaparkan Strategi Menyusun Policy Brief yang Memiliki Nilai dan Dampak, beliau juga membagikan pengalaman praktik penyusunan policy brief berdasarkan kajian kebijakan.
“Policy brief kita susun dengan data yang valid punya nilai staregis punya dampak yang bisa diasup oleh pengambil keputusan maupun stakeholder. Untuk bisa melakukan hal ini perlu latihan,” ungkap Haris.
Lebih lanjut Haris menekankan policy brief yang efektif harus sederhana, fokus pada inti masalah, dan memberikan rekomendasi yang jelas. Tujuannya adalah agar pembuat kebijakan dapat dengan cepat memahami isu dan mengambil langkah yang tepat.Dengan terselenggaranya Webinar Belajar Anjak Seri 6 ini, BKPK berharap kapasitas analis kebijakan kesehatan semakin meningkat, sehingga produk-produk kebijakan yang lahir dari Kementerian Kesehatan dapat lebih responsif, efektif, dan berpihak pada masyarakat. (Penulis: Irwan Fazar, Editor Timker OSDM)
Jakarta – Mulai tahun 2025, Pemerintah meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau lebih dikenal sebagai Cek Kesehatan Gratis (CKG). Inisiatif baru ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui skrining di komunitas untuk mencegah penyakit serius, yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas. CKG juga ditetapkan sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) oleh presiden.
Untuk memastikan program ini berjalan efektif, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan Webinar Koordinasi Pembinaan Wilayah kelima dengan topik “Peran Akademisi dalam Analisis CKG.” (28/8/2025)
Dalam webinar tersebut, Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menyampaikan bahwa CKG bertujuan mengubah paradigma masyarakat dari “paradigma sakit” menjadi “paradigma sehat”, serta menanamkan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan. Asnawi juga menyoroti bahwa meskipun partisipasi masyarakat untuk mengikuti CKG semakin tinggi, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar cakupan CKG mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurut data per 27 Agustus 2025 yang dipaparkan oleh Roy Himawan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, diperoleh data pendaftar CKG sebanyak 22.729.421 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.362.570 (94%) telah dilayani, dan 16.166.446 (76%) telah selesai dilayani. Adapun tiga provinsi dengan jumlah peserta CKG terlayani tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Peran Akademisi dan Tantangan yang Dihadapi
“Kementerian Kesehatan menaruh harapan besar kepada poltekes, universitas, institusi pendidikan kesehatan untuk lebih berperan dalam beberapa hal terutama bagaimana strategi meningkatkan partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program CKG ini di lapangan,” ujar Asnawi. Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi diharapkan dapat membantu merancang strategi komunikasi dan pendekatan komunitas untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Asnawi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa masyarakat enggan melakukan CKG, di antaranya adalah perasaan sehat sehingga tidak merasa perlu diperiksa, serta rasa takut mengetahui jika ternyata memiliki faktor risiko atau penyakit.
“Nah, ini beberapa challenge untuk bahan bapak ibu semuanya mencari, mendiskusi, melakukan kajian riset bagaimana strategi mengubah paradigma masyarakat kita,” ajak Asnawi kepada para peserta.
Asnawi juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Kampus Universitas Indonesia Maju (UIMA) dengan Puskesmas setempat untuk CKG bagi mahasiswa baru. Kolaborasi ini dinilai dapat membantu meningkatkan capaian CKG. Hal ini juga sejalan dengan harapan Dinas Kesehatan selaku pelaksana program CKG terhadap peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung capaian CKG.
Nur Rizki Ramadhani, perwakilan UIMA mengatakan bahwa data mahasiswa tersebut rencananya akan dijadikan sebagai data dasar dan pemantauan berkala kesehatan mahasiswa. Ke depannya data tersebut akan digunakan sebagai bahan kajian penelitian dosen untuk memahami kesehatan mahasiswa sebagai kelompok usia produktif.
Iwan Ariawan, akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa berdasarkan pedoman CKG, orang berusia di atas 40 tahun yang terdiagnosis hipertensi atau diabetes melitus (DM) seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan risiko kardiovaskuler, seperti profil lipid, EKG, dan fungsi ginjal (melalui ureum dan kreatinin).
Namun, dari 1.069.659 orang berusia di atas 40 tahun yang terdiagnosis hipertensi atau DM hingga awal Juni 2025, hanya sedikit yang mendapatkan pemeriksaan lanjutan tersebut, yaitu profil lipid (23%), EKG (14%), dan fungsi ginjal (16,66%).
“Tentunya ini menimbulkan kerugian pada orang itu sendiri karena tidak lanjut assessment untuk risiko penyakit kardiovaskulernya,” ujar Iwan. Ia melanjutkan, “Dan untuk Kesehatan Masyarakat juga, karena kita tidak bisa menginterpretasikan risiko penyakit kardiovaskuler di populasi seperti apa.”
Iwan juga menyoroti bahwa ketepatan sasaran pemeriksaan profil lipid, EKG, dan fungsi ginjal masih kurang baik. Separuh dari orang yang diperiksa salah satu dari ketiga pemeriksaan ini tidak tepat sasaran (berusia kurang dari 40 tahun, tidak menderita hipertensi, dan tidak menderita DM). Hal tersebut perlu diteliti untuk studi implementasi.
Meskipun CKG terbukti efektif mendeteksi kasus hipertensi, diabetes melitus, dan faktor risikonya, temuan ini hanya memberikan manfaat optimal jika diikuti dengan cakupan tindak lanjut yang tinggi dan berkualitas.
Kesenjangan Partisipasi dan Kolaborasi
Asnawi juga mengungkapkan adanya kesenjangan partisipasi yang sangat tinggi antar wilayah, yang terlihat dari angka cakupan CKG di berbagai daerah. Oleh karena itu, pembinaan wilayah dan keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan.
Roy Himawan menambahkan bahwa setelah tahap persiapan, para pembina wilayah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan CKG, baik dalam peningkatan kapasitas, perhitungan kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pencatatan dan pelaporan, identifikasi dan pendampingan terhadap tantangan, serta koordinasi lintas sektor dan mitra pembangunan.
“Pada tahap monev tentunya ini yang kami harapkan. Dukungan Bapak Ibu pembina wilayah untuk bersama-sama memantau hasil pelaksanaan dan kita berkoordinasi dalam melaporkan hasilnya untuk dapat dievaluasi secara rutin,” ujar Roy.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pembina dan koordinator wilayah binwil Kementerian Kesehatan, pendamping program binwil Kementerian Kesehatan, kepala dinas provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia, akademisi Poltekkes se-Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI), serta masyarakat umum. (Penulis: Evi Suryani Editor: Timker MIK)
Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri menerima kunjungan konsultatif dari Tim European Union Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (EU CBRN) Project 98 (25-27/8) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama teknis lintas sektor yang bersifat sukarela dan berbasis kebutuhan (needs-based), dengan tujuan utama memperkuat kapasitas nasional dalam kesiapsiagaan dan respons medis terhadap insiden CBRN.
Kegiatan dimulai dengan Orientation Meeting dan diskusi lintas sektor yang diselenggarakan di Ruang Siwabessy, Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Delegasi Uni Eropa, dan Tim Project 98, serta institusi nasional yang memiliki peran strategis dalam penanganan insiden CBRN, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Masing-masing institusi menyampaikan paparan mengenai struktur, kapasitas, dan peran mereka dalam sistem kesiapsiagaan nasional.
Selama tiga hari, Tim EU CBRN bersama perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas strategis, antara lain Pusat Krisis Kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC), Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Public Health Emergency Operation Center (PHEOC), Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BB Labbiokes), RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Kampus Cilandak, dan RSUP Fatmawati. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas, kebutuhan pelatihan, serta potensi pengembangan kurikulum nasional untuk Master of Trainers CBRN.
RSUP Fatmawati diposisikan sebagai calon custodian kurikulum pelatihan Project 98, dengan harapan pelatihan dapat diintegrasikan ke dalam sistem Continuing Professional Development (CPD) nasional. Kunjungan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti pengembangan kurikulum pelatihan lintas sektor, integrasi modul CBRN ke dalam pelatihan epidemiologi dan FETP nasional, penguatan peran PHEOC sebagai pusat komando krisis kesehatan, serta peningkatan kapasitas laboratorium dan pelatihan berbasis simulasi.
Selain itu kunjungan ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pelatihan Train-the-Trainer pada tahun 2026–2027, dengan dukungan penuh dari Tim EU CBRN dalam bentuk pengembangan bahan ajar, pendampingan teknis, dan penyediaan peralatan medis darurat. Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa melalui Project 98 dan kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri sebagai National Focal Point. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus berlanjut dalam bentuk pelatihan, riset kebijakan, dan penguatan sistem kesehatan nasional yang tangguh terhadap ancaman CBRN. (Penulis: Edi Purwanto, Pusjak Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, Editor: Timker HDI)
Tangerang– Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (27/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program prioritas nasional di bidang kesehatan.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, selaku Ketua Tim Kunspek, dan turut didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah. Hadir pula mitra kerja Komisi IX lainnya, yaitu BPJS Kesehatan dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta jajaran Pemerintah Kota Tangerang.
Acara dibuka dengan sambutan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Haryono Hasan, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
“Bagi kami, kedatangan Komisi IX DPR RI menjadi vitamin sekaligus booster untuk terus menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan amanat UUD 1945 dan menjadi bentuk nyata pelayanan publik di Kota Tangerang khususnya, dan di Indonesia pada umumnya,” ujar Haryono.
Lebih lanjut, Haryono menegaskan bahwa Pemkot Tangerang terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Salah satu upaya nyata adalah pelaksanaan PKG yang kami harapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Charles Honoris menekankan pentingnya program PKG sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. “PKG adalah salah satu program quick wins di bidang kesehatan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menargetkan 36% penduduk, atau sekitar 102 juta orang, mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada tahun 2025,” jelas Charles.
Ia menambahkan, sejak kick off pada 10 Februari 2025, capaian program menunjukkan proggres signifikan. “Hingga Agustus 2025, PKG telah menjangkau sekitar 27 juta orang. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. dr. Dini Anggraini, MM, menjelaskan bahwa Pemkot Tangerang telah melakukan langkah optimalisasi pelaksanaan PKG. “Pada 10 Maret 2025 kami menerbitkan SK Kadinkes No. 33/2025 tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Selain itu, seiring adanya kebijakan baru, PKG tidak hanya dilakukan saat hari ulang tahun, tetapi juga dalam bentuk PKG Komunitas, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan OPD terkait, ruang publik, event masyarakat, hingga perusahaan atau pabrik,” jelas Dini.
Selanjutnya Dini menyampaikan bahwa capaian PKG sampai 26 Agustus 2025 telah diperiksa sebanyak 11.2578 orang dari yang mendaftar sebanyak 13.8389 orang. Sedangkan untuk PKG anak sekolah sejak Juli 2025 dari sasaran 337.659 siswa di Kota Tangerang capaian sampai dengan 25 Agustus 2025 adalah 69.337 siswa atau sekitar 20,5%.
Dalam pelaksanaan PKG Kota Tangerang ada beberapa masalah yang dihadapi diantaranya keterbatasan SDM Kesehatan, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat tidak sakit, NIK yang tidak ditemukan pada ASIK CKG dan belum terintegrasinya antara e-pus dengan ASIK CKG.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkes Kota Tangerang menyiapkan sejumlah strategi untuk peningkatan pencapan pelaksaan PKG diantaranya melibatkan jejaring Puskesmas (nakes dari klinik swasta) untuk membantu dalam pelaksanaan PKG, meningkatkan sosialisasi kepada kader dan lintas sektor pada saat lokakarya mini, aktif mendatangi masyarakat di luar puskesmas dengan bantuan kader atau mengadakan event di tempat umum serta menginput hasil pemeriksaan skrining dan Posyandu ke dalam ASIK CKG agar data terintegrasi.
Dini mengarisbawahi bahwa peran kader sangat membantu dalam pelaksanaan PKG Kota Tangerang, “Dinas Kesehatan melibatkan kader untuk menjadi agen penyampaian PKG sehingga untuk Puskesmas Karawaci Baru nomor 2 di kota Tangerang yang tertinggi cakupannya, ” tegas Dini
Kepala Puskesmas Karawaci Baru dr. Dece Feriyeni, MKM menambahkan bahwa, “Kunjungan PKG rata-rata 20 orang perhari dan saat ini capaiannya 7,2%. Ini gabungan dari PKG warga umum dan PKG sekolah,” ujarnya.
Selanjutnya rombongan Komisi IX DPR RI meninjau langsung layanan kesehatan di Puskesmas Karawaci Baru yang telah berstatus akreditasi paripurna. Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI diharapkan dapat menghimpun data, masukan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKG di daerah, sekaligus memastikan tercapainya target nasional pembangunan kesehatan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. (Penulis Irwan Fazar Wibowo, Editor Timker HDI)
Jakarta – Sebanyak 70 mahasiswa program Doktor dan Pasca Sarjana Universitas Strada Indonesia (USI) Kediri, Jawa Timur berkunjung ke kantor Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (25/8). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana data-data disajikan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis bidang kesehatan.
Disambut oleh Ketua Tim Kerja Humas, Data, dan Informasi, Grace Lovita Tewu di Ruang Ars Longa, mahasiswa yang berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Keperawatan ini berkumpul di ruang Arslonga untuk mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BKPK. Dalam sambutannya Vita menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa USI untuk memperkaya wawasan akan kebijakan kesehatan. Dikatakannya bahwa BKPK terbuka apabila para mahasiswa dan dosen membutuhkan data-data survei kesehatan berskala nasional untuk penyusunan skripsi, thesis, ataupun disertasi.
Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah dalam paparannya yang berjudul Pengenalan Kebijakan Kesehatan melalui Health Policy Reform & Rencana Induk Bidang Kesehatan mengatakan bahwa Kemenkes banyak melakukan kebijakan-kebijakan baru atau Reformasi. Reformasi ini diterjemahkan ke dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK dihadirkan untuk menjawab tantangan pembangunan sistem ketahanan kesehatan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Disebutkan Prof. Asnawi bahwa visi Kemenkes sejalan dengan visi Presiden yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Peran kesehatan dalam mewujudkan Indonesia Emas pun sangat vital.
Tiga dari delapan program hasil terbaik cepat (Quick Win) pemerintah adalah di bidang kesehatan yaitu menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan membangun Rumah Sakit lengkap dan berkualitas di Kabupaten.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau lebih populer disebut Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal.
Dalam kesempatan ini Prof. Asnawi berpesan agar mahasiswa USI juga turut menyukseskan 3 program Quick Win bidang kesehatan, terutama program CKG. Dikatakan Asnawi perlu dorongan dari mahasiswa USI agar tingkat partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam pelaksanaan CKG meningkat.
“Program CKG adalah program terbesar yang pernah dilakukan Kemenkes karena menargetkan 280 juta penduduk Indonesia. Kami mengharapkan USI mengambil peran dalam program CKG di Provinsi Jawa Timur. Berikan kontribusi terbaik USI agar program CKG dapat dilaksanakan dengan baik dan bagaimana agar hasil CKG ini bisa membangun kebijakan pemerintah Jawa Timur,” seru Prof. Asnawi.
Terkait data-data yang dimiliki BKPK, Asnawi juga menghimbau agar mahasiswa USI dapat memanfaatkannya untuk penelitian. Dikatakan Asnawi bahwa BKPK mendukung mahasiswa yang akan melakukan penelitian thesis atau disertasi dalam mendapatkan data-data kesehatan seperti hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Senada dengan Asnawi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Dosen Pascasarjana Ratna Wardani yang memimpin kunjungan ini juga mengharapkan mahasiswa dapat mengambil banyak pelajaran dari kunjungannya ke BKPK. Dikatakan Ratna banyak mahasiswa USI yang penelitiannya terkait dengan gizi. Setelah mendapatkan ilmu terkait kebijakan kesehatan Ratna berharap mahasiswa mendapat ide-ide apa yang bisa dikembangkan untuk pendidikan dan ditempat dimana mahasiswa berada.
Selain mendapat kuliah umum tentang kebijakan kesehatan, dalam kunjungannya ke BKPK mahasiswa USI juga berkesempatan mengunjungi Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK. (Penulis: Kurniatun Karomah Editor: Timker HDI)
Jakarta – Kementerian Kesehatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di halaman kantor Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta. (17/08/2025).
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir pula Wakil Menteri Kesehatan beserta seluruh pejabat eselon I diantaranya Kepala BKPK, Asnawi Abdullah beserta Sekretaris dan para Kepala Pusat Kebijakan.
Rangkaian upacara berlangsung tertib dan hikmat, diawali dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih, pembacaan teks Proklamasi oleh Menteri Kesehatan dan mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan dengan iringan paduan suara.
Sebanyak kurang lebih 50 pegawai Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut serta memeriahkan upacara dengan mengenakan beragam pakaian adat daerah penuh warna.
Peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk meneguhkan komitmen dalam membangun bangsa melalui berbagai program unggulan atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah diantaranya Cek Kesehatan Gratis, Upaya Pemberantasan Tuberkulosis hingga dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis.
Sektor kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saing. Seluruh jajaran Kementerian Kesehatan siap untuk memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berinovasi guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (penulis: Ahdiyat Firmana)
