Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyampaikan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 untuk 102 Kabupaten/Kota secara hybrid pada Kamis (7/8). Diseminasi Hasil SSGI 2024 sebelumnya telah dilaksanakan oleh BKPK pada bulan Mei lalu. Namun oleh karena beberapa hal sejumlah wilayah masih memerlukan analisis lanjut.

Kepala BKPK Asnawi Abdullah mengatakan adanya masalah validitas data SSGI 2024 pada 102 Kabupaten/Kota menyebabkan perhitungan (estimasi) prevalensi stunting, berat badan kurang dan gizi kurang tidak dapat dilakukan secara langsung berdasarkan data yang ada. Sehingga harus digunakan pemodelan statistik yang validitasnya baik untuk perhitungannya.

“Analisis lanjut yang dilakukan untuk beberapa wilayah tersebut menggunakan metode Small Area Estimation (SAE). Metode tersebut dipilih karena dapat merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran,” ujar Asnawi.

Lebih lanjut dijelaskan Asnawi untuk mengatasi stunting membutuhkan strategi inovatif dan berbasis data akurat. Data SSGI 2024 diharapkan Asnawi akan menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program pencegahan stunting yang lebih efektif.

“Perlu diingat bahwa data hanyalah sebagian dari solusi. Keberhasilan kita juga sangat bergantung pada keberhasilan implementasi di lapangan. Saya berharap melalui forum ini didapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan gizi di wilayah masing-masing,” tutur Asnawi.

Iwan Ariawan pakar dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa SAE adalah teknik statistik untuk menghasilkan estimasi parameter pada area kecil atau subpopulasi dengan ukuran sampel yang kecil, di mana data sampel tidak cukup besar atau terdapat masalah validitas data.

Dijelaskan Iwan teknik SAE memanfaatkan informasi tambahan dari sampel yang lebih besar atau variabel lain yang berhubungan untuk memperoleh estimasi yang lebih presisi pada tingkat lokal, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran di wilayah kecil atau terbatas.

Sementara itu Susianto dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa SAE adalah metode pendugaan tidak langsung untuk memperoleh nilai estimasi parameter yang reliabel pada level sub populasi (area atau domain) dimana ukuran sampelnya tidak cukup bahkan tidak ada sampelnya sama sekali. 

Seperti halnya sebuah metode, metode SAE juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SAE diantaranya adalah efektif dalam ukuran sampel sehingga dapat memperkecil biaya survei, selain itu dengan anggaran yang ideal sampel dapat dibreakdown untuk level area yang lebih kecil serta efisien dalam hasil dugaaan (standar error kecil). 

“Kekurangan teknik SAE yaitu sulit diperoleh peubah penyerta yang bersumber dari sensus atau catatan administrasi yang tidak mengandung kesalahan pengukuran. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan peubah penyerta dari hasil survei,” jelas Susianto.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Siwabessy, Kantor Kementerian Kesehatan ini mengundang stakeholder pusat dan para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk wilayah-wilayah yang data status gizinya belum dipublikasikan. Diantara stakeholder pusat yang hadir adalah Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pakar SSGI 2024.

Sementara dari perwakilan daerah yang hadir secara luring diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu; perwakilan dari Dinas Kesehatan Aceh Barat, DI Aceh; perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Riau; perwakilan dari Dinas Kesehatan Tanah Laut, Kalimantan Selatan; dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Dengan disampaikannya hasil penghitungan prevalensi status gizi pada 3 provinsi dan 102 Kabupaten/Kota hari ini maka data status gizi SSGI 2024 telah lengkap. Kementerian Kesehatan berharap data tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya baik untuk perencanaan  program kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Pusjak UK)

KOTA TANGERANG SELATAN – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah resmi dimulai secara serentak pada 4 Agustus 2025, kegiatan ini bertujuan menjangkau 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk deteksi dini potensi penyakit dan membangun budaya hidup sehat sejak dini. Salah satu lokasi pelaksanaan CKG sekolah yang ditinjau hari ini adalah SMAN 6 Kota Tangerang Selatan. Peninjauan dilakukan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) Prof. Asnawi Abdullah.

Kegiatan CKG di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan melibatkan 378 siswa kelas X dari total 1225 siswa yang akan mengikuti serangkaian pemeriksaan, termasuk tes kebugaran, skrining, dan pemeriksaan kesehatan umum. Kegiatan hari ini dimulai dengan senam pagi bersama dan Aksi Bergizi yang mencakup sarapan bersama serta minum tablet tambah darah. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga Desember 2025 di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program CKG Sekolah merupakan upaya pemerintah untuk proaktif menjemput bola dalam memastikan kesehatan anak-anak. “Hari ini pemerintah jemput bola datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA dan yang sederajat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini adalah kelanjutan dari CKG yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 yaitu untuk masyarakat di Puskesmas.

Deteksi dini melalui CKG diharapkan dapat menindaklanjuti temuan awal potensi penyakit pada siswa. Contohnya, ditemukan beberapa siswa dengan masalah gigi dan tekanan darah tinggi, yang memerlukan edukasi dan penanganan lebih lanjut dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Jadi temuan-temuan awal yang bisa kemudian ditindaklanjuti supaya tidak semakin buruk di kedepan hari”, ungkapnya lebih lanjut. Hasan Nasbi menekankan pentingnya anak-anak sejak dini dilakukan deteksi awal. Deteksi awal ini untuk mengetahui potensi penyakit yang bisa berbahaya agar bisa ditangani secepat mungkin sehingga tidak jadi berbahaya.

Selain Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala BKPK Kemenkes Prof. Asnawi Abdullah, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Aprhiandi, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dr. Allin Hendalin Mahdaniar, Kepala Sekolah SMAN 6 Pamulang Yanto, dan Kepala Puskesmas Pamulang dr. Fitria Oriza dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Prof. Asnawi menekankan bahwa program CKG ini bertujuan mengubah paradigma kesehatan, dari berobat saat sakit menjadi pemeriksaan rutin saat sehat. “Kesehatan gratis ini sebenarnya satu program untuk mengubah paradigma kita. Paradigma yang biasanya kita datang ke pelayanan kesehatan ketika sakit. Nah sekarang kita mau mengubah paradigma datang ke fasilitas kesehatan ketika kita sehat,” jelasnya.

Prof Asnawi selanjutnya menjelaskan bahwa program ini untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor risiko. “Melalui program CKG di sekolah ini, apabila punya faktor risiko tentu bisa dikurangi dan dikendalikan. Selain itu juga ingin menemukan penyakit sedini mungkin, sehingga bisa melakukan pengobatan sehingga tidak menimbulkan penyakit yang lebih parah di masa yang akan datang,” tuturnya lebih lanjut.

Program CKG Sekolah mencakup 14 jenis pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMA usia 16-17 tahun, termasuk status gizi, merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, talasemia, anemia remaja putri, telinga, mata, gigi, jiwa, hati (hepatitis B dan C), dan kesehatan reproduksi. Untuk persiapan, Puskesmas berkoordinasi dengan sekolah 7 hari sebelum pelaksanaan, sementara siswa atau orang tua mengisi kuesioner skrining mandiri H-7.

Target sasaran CKG Anak Sekolah adalah 53.844.419 peserta didik dari 282.317 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SLB, dan pesantren. Program ini juga menyasar anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah dan tenaga pendidik. Koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Sosial menjadi kunci keberhasilan program ini. (Penulis Ali/Edit Pusjak UK/Timker HDI)

Jakarta – Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan yang digagas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali mengadakan webinar yang membahas isu-isu kebijakan di unit utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Selasa (29/7) secara daring. Di seri ke 5 ini narasumber dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Rokominfo) dan Pusat Krisis Kesehatan dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola isu kebijakan di unit kerjanya. Selain itu untuk menambah wawasan para Anjak mengenai isu kebijakan di BKPK sendiri dihadirkan pula Koordinator Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 untuk memaparkan hasil SSGI dan pemanfaatan datanya.

Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi Dwi Handriyani dalam paparannya mengenai Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kesehatan mengatakan bahwa hulu komunikasi adalah manajemen isu. Manajemen isu diperlukan untuk mencegah hal-hal yang mencoreng nama baik instansi. Dalam manajemen isu ada proses untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis dan mengolah isu-isu yang berpotensi mengancam reputasi.

“Manajemen isu itu bagian dari pra-krisis, kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat nama instansi kita tercoreng maka diperlukan manajemen isu. Manajemen isu publik itu penting karena sebagai hulunya komunikasi akan mendukung program dan kebijakan,” ujar Dwi.

Lebih lanjut dipaparkan Dwi dalam melakukan manajemen isu publik Rokominfo menggunakan media monitoring atau pemantauan pada media massa maupun media sosial. Pemantauan isu Kemenkes dan isu-isu kesehatan yang tengah tren di media dilakukan dan dilaporkan setiap hari.

Ketua Tim Kerja Pencegahan Mitigasi Kesiapsiagaan dan Kesehatan Matra,  Widiana Agustin dalam paparannya mengenai kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatanmengatakan bahwa penanganan bencana masuk sebagai salah satu indikator di dalam transformasi sistem kesehatan. Pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan menyebutkan upaya untuk memperkuat ketahanan tanggap darurat.

Dijelaskan Widiana bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat berisiko tinggi terhadap kejadian bencana. Bencana akan menimbulkan berbagai dampak dan salah satu dampak terbesar yang dirasakan selain ekonomi adalah dampak kesehatan.

“Program-program yang kita laksanakan saat ini semua untuk mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan, untuk memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi situasi darurat krisis kesehatan,” tutur Widiana.

Dijelaskan Widiana bahwa pandemi Covid-19 banyak sekali memberikan pelajaran terhadap peningkatan penguatan sistem ketahanan nasional. Pada saat pandemi sistem kesehatan nasional ternyata tidak sekuat dan setangguh yang dibayangkan. Itulah yang akhirnya menyadarkan Kemenkes untuk bertransformasi, bagaimana caranya untuk mengurangi resiko jika terjadi bencana atau krisis kesehatan di masa depan.

Ditegaskan oleh Widiana disini bahwa manajemen penanganan krisis bukan hanya dilakukan pada situasi darurat saat terjadi bencana. Kegiatan-kegiatan justru banyak dilakukan pada pra-krisis sebelum terjadi bencana untuk mengurangi resiko. Sehingga ketika terjadi krisis kesehatan diharapkan sudah kuat dan tangguh karena sudah ditingkatkan kapasitasnya.

“Yang menjadi tujuan utama kita adalah upaya pengurangan resiko krisis kesehatan. Jadi kita banyak melakukan kegiatan pada pra-krisis, kita tingkatkan kapasitasnya agar kalau terjadi bencana atau krisis kesehatan dampaknya tidak besar,” ujar Widiana.

Sementara itu Koordinator Survei Status Gizi Indonesia, Tetra Fajarwati dalam paparannya mengenai Kebijakan Survei Status Gizi Indonesia mengatakan bahwa hasil SSGI dapat dimanfaatkan untuk perbaikan program-program ke depan dan pembuatan kebijakan-kebijakan lain. Diungkapkan Tetra selama ini sudah banyak instansi yang memanfaatkan data dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

“SSGI adalah upaya Kementerian Kesehatan untuk menyediakan data stunting dari tingkat nasional sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Data stunting dapat dimanfaatkan selain untuk memonitor progres dan perbaikan program juga dapat digunakan sebagai dasar pemberian insentif fiskal tahunan daerah,” papar Tetra.

Dijelaskan Tetra bahwa diluar Kementerian kesehatan data stunting digunakan untuk pengalokasian sumber daya oleh Kemenko PMK, dipakai untuk penentuan lokasi prioritas dan pemberian insentif fiskal tahunan bagi daerah oleh Kementerian Keuangan, serta digunakan daerah untuk membuat kebijakan atau program percepatan penurunan stunting.

Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam sambutannya mengatakan bahwa komunitas belajar Anjak kesehatan adalah suatu wadah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik-praktik baik dalam menganalisis berbagai isu kebijakan. Etik mengharapkan melalui forum ini para Anjak kesehatan dapat saling belajar karena saat ini peran Anjak menjadi lebih vital.

“Kompleksitas tantangan kesehatan yang kita hadapi sekarang ini sangat membutuhkan kapasitas analis kebijakan yang tidak biasa. Peran analis kebijakan menjadi semakin vital tidak hanya sebagai penerjemah data tapi juga sebagai jembatan penerjemah data menjadi keputusan atau kebijakan. Saya harapkan forum ini menjadi sebuah ruang yang menyatukan pemikiran kritis para analis kebijakan yang sudah berpengalaman di bidangnya,” ujar Etik. (Penulis: Kurniatun Karomah)

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2025, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan DWP Kemenkes Mengajar pada Rabu (23/7). Program ini merupakan wujud komitmen DWP Kemenkes dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk anak sekolah dasar.

Ketua DWP BKPK, Uswati Asnawi Abdullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kebiasaan makan sehat sejak dini, risiko penyakit tidak menular, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut, serta mengembangkan pola hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan pelajar.

“Selain paparan informatif, juga akan ada storytelling kesehatan, games, serta library and gallery tour yang akan mengajak anak-anak mengenal dunia kesehatan secara interaktif dan diharapkan akan meningkatkan imajinasi dan motivasi anak untuk hidup sehat,” ucap Uswati dalam laporannya.  

Dalam kegiatan tersebut, siswa Kelas 4 Sekolah Dasar (SD) dari SD Negeri 15 Cempaka Putih Barat dan SD Swasta Ratih diundang langsung ke kantor BKPK untuk mengikuti berbagai rangkaian acara.

Penasihat DWP Kemenkes, Ida Budi Gunadi Sadikin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan tema Hari Anak Nasional tahun ini yaitu Anak Sehat, Indonesia Kuat untuk Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa keberhasilan menggapai Indonesia Emas 2045 berada di tangan generasi anak-anak saat ini.

Pada tahun 2045, Indonesia akan ada bonus demografi, pada saat itu usia produktif akan banyak sekali. Untuk itu, Ida menegaskan anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi 2045 supaya nanti anak-anak punya kemampuan yang optimum pada saat usia produktif. Dengan begitu, diharapkan anak-anak nantinya mempunyai pendapatan lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia akan jauh meningkat dibanding sekarang.

“Kita disini semua beserta ibu-ibu memang harus mempersiapkan anak-anak menjadi anak yang sehat, yang siap dengan kemampuan berpikir yang baik dan kesehatan yang optimum,” ajaknya.

Menurut Ida anak-anak harus sehat dulu supaya bisa jadi pintar. Ia mengaskan kalau tidak sehat, tidak bisa berpikir, sehingga tidak bisa belajar dan tidak bisa bekerja saat nanti. “Ibu berharap anak anak yang di sini, bisa menjadi anak-anak yang sehat, pintar, yang bisa menggapai cita-cita setinggi langit, membanggakan ayah dan bundanya, dan juga akan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia,” harapnya. Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati menyampaikan bahwa tugas dari BKPK adalah menemukan masalah-masalah kesehatan. Dari temuan tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.   

Ia juga menyampaikan program pemerintah saat ini yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis  atau yang lebih dikenal sebagai Cek Kesehatan Gratis. Program ini menyasar pada semua masyarakat termasuk anak sekolah. “Ibu Guru dan Komite Sekolah mohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan Puskesmas untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Edukasi Makanan dan Minuman Berpemanis oleh Ketua DWP BKPK. Ia menjelaskan bahwa saat ini penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan ginjal banyak dialami oleh anak-anak. Karena itu, Ia berpesan agar anak-anak mengatur makanan dengan memperbanyak sayur dan buah, kemudian banyak gerak, memantau berat badan, dan membiasakan hidup sehat.

Drg. Dina Renaldy Thomas mengajarkan cara menggosok gigi yang baik dan benar, yaitu dengan menyikat gigi dari arah gusi ke gigi sebanyak 8 hitungan. Teknik tersebut meliputi  bagian luar samping dan depan gigi, permukaan gigi, dalam gigi, serta membersihkan lidah dan pipi, lalu diakhiri dengan berkumur.

Sebagai penutup, dilakukan sesi storytelling oleh Kak Budi. Ia membawakan kisah tentang kebiasaan Elly yang malas menyikat gigi dan kemunculan Monster Kuman. Program DWP Kemenkes Mengajar diakhiri dengan kunjungan pelajar ke perpustakaan, pemutaran film edukasi kesehatan, serta tur Galeri Kebijakan Kesehatan. (Penulis: Faza Nur Wulandari)

Jakarta – Dalam rangka mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan nasional, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar Lokakarya Koordinasi Pembinaan Wilayah bertajuk “Strategi Pemenuhan SDM Kesehatan di Daerah untuk Implementasi Transformasi Kesehatan” pada Selasa (15/7) Kegiatan yang berlangsung secara hybrid diikuti oleh Pembina Wilayah, Koordinator Wilayah dan Narahubung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi, serta para pejabat terkait dari Kemenkes.

Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan Kemenkes, Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes, serta perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kesehatan, dr. Nelly Puspandari, Sp.MK, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya implementasi program kesehatan, khususnya terkait pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan Isu ini merupakan salah satu masalah kompleks serta menjadi tantangan bersama dan menjadi isu yang penting untuk dibahas.

“Pembinaan wilayah merupakan salah satu bentuk pendampingan pusat dan daerah, kita pahami bahwa ini merupakan upaya bersama dari kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah agar terjadi sinergi dalam implementasi program tersebut, apabila ada permasalahan dapat segera diidentifikasi dan dipecahkan bersama, sehingga tujuan dan sasaran program kesehatan dapat tercapai,” ujar Nelly  dalam pengantar pembukaan.

Paparan pertama disampaikan oleh Yoga Faisal A, S.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kemenpan RB. Ia menyoroti arah kebijakan nasional dalam perencanaan kebutuhan ASN tahun 2025-2029. “Perencanaan ASN lima tahun ke depan akan difokuskan pada efisiensi birokrasi, optimalisasi digitalisasi pemerintahan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga teknis termasuk tenaga kesehatan,” ungkapnya. Ia menambahkan, kebutuhan ASN kesehatan akan diselaraskan dengan peta jalan transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan teknologi dan demografi. Daerah harus dapat memproyeksikan kebutuhan perekrutan SDM Aparatur, sehingga kemudian dapat memprioritaskan anggaran daerah untuk pembangunan bidang lainnya.

Laode Musafin, SKM, M.Kes, Direktur  Perencanaan SDMK, Kemenkes memaparkan Strategi Pemenuhan SDM Kesehatan di daerah untuk Implementasi Transformasi Kesehatan: Perspektif Pemenuhan SDM Kesehatan, “Tantangan terbesar kesehatan itu adalah terkait dengan bagaimana pemenuhan SDM kesehatannya, permasalahan SDM Kesehatan ini sebenarnya bukan murni permasalahan Indonesia saja, semua negara di dunia,” ujar Laode.   

Laode memaparkan pentingnya perencanaan pemenuhan SDM Kesehatan dan  aplikasi DREAMS yang berguna untuk mengetahui ketersediaan ataupun kekosongan nakes maupun named sampai level fasyankes sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di daerah Laode menekankan, perlunya pemetaan yang jelas dan kreatifitas daerah dalam pemenuhan SDM Kesehatan. 

Rr. Endah Khristanti WW, SKM, MKM, Adminkes Ahli Madya, Direktorat Pendayagunaan SDMK, Kemenkes,  menyoroti skema penugasan khusus sebagai solusi jangka menengah untuk daerah terpencil dan minim akses. 

Paparan  terakhir Muhammad Rizal, SKM, MM,  Kepala Seksi  SDM Kesehatan, Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan,membagikan pengalaman nyata dalam menyiasati keterbatasan dengan pendekatan kolaboratif. Rizal menjelaskan ada misi Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan SDM yang akan membangun manusia yang unggul berbudaya dan berakhlak mulia. “Tentunya memang SDM kesehatan diperlukan yang handal untuk ikut dalam program pembagunan yang ada di daerah Kalimantan Selatan”, ujarnya. 

Sejak tahun 2020, salah satu strategi  Dinas kesehatan  Provinsi Kalimantan Selatan  untuk mendayagunakan tenaga kesehatan dengan mereplikasi Program Penugasan Khusus (Tugsus) Kemenkes, yang juga dinamakan Tugsus. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0100 Tahun 2020 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Rizal mengatakan manfaat keberadaan setelah adanya Nakes  Tugsus, “IndikatorPuskesmas (PKM) tanpa dokter (indikator 1) dan indikator 9 nakes di PKM (indikator 2) mengalami kenaikan,  kinerjapelayanan puskesmas akan optimal dengan lengkapnya 9 nakes strategis, tugsus dapat membantu program-programpuskesmas (terkait aplikasi) karena rata-rata memiliki kemampuan komputer/fresh graduate, AKI & AKB di KalimantanSelatan menurun,  capaian imunisasi dasar lengkap meningkat, cakupan balita yang ditimbang berat badannyameningkat, presentase bayi yang mendapat ASI Ekslusif sebagian besar telah baik, jumlah balita stunting dari tahun2018-2025 terus menurun”. 

Lokakarya ini menjadi momentum penting untuk menyatukan strategi pusat dan daerah dalam menyukseskan transformasi kesehatan, diharapkan menjadi langkah konkrit menuju pemerataan SDM kesehatan dan terwujudnya sistem kesehatan nasional yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI dan Timker MIK)