Jakarta –Dalam upaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan (Pusjak SKK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menjalin kolaborasi strategis dengan Yayasan Association Franco-Indonésienne de Médecine d’Urgence (AFIMU) Indonesia. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (4/7), di BKPK.
Acara ini diawali dengan sambutan dari dr. Anas Ma’ruf, MKM, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, yang menyampaikan pentingnya membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan inklusif melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kerjasama ini untuk menyelamatkan masyarakat dari sisi emergensi dan maupun khususnya terkait toksikologi terutama untuk tata kelola keracunan, ini penting karna PKS akan bermafaat kalau tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Kerja sama ini merupakan tonggak awal dalam membangun kebijakan tata kelola keracunan yang lebih sistemik dan berbasis bukti. Harapannya, tidak hanya memperkuat respons terhadap kasus keracunan, tapi juga membangun sistem pencegahan dan mitigasi yang menyeluruh.
Senada dengan itu, dr. Renauld, Ketua Yayasan AFIMU Indonesia juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ini sebagai langkah maju untuk memperluas jangkauan advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam isu toksikologi.
PKS antara Pusjak SKK dan Yayasan AFIMU Indonesia mencakup tiga ruang lingkup utama, 1) penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di bidang tata kelola keracunan; 2) publikasi bersama dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, dan media edukatif; serta 3) penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop guna meningkatkan kapasitas tenaga kebijakan dan pelaksana program.
Prosesi penandatanganan berlangsung dengan lancar, disaksikan oleh Para ketua Tim kerja di lingkukan BKPK, serta tim dari Yayasan AFIMU Indonesia. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan semangat bersama dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
Kerja sama ini diharapkan menjadi model sinergi yang dapat direplikasi untuk bidang strategis lainnya, untuk mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia yang berkelanjutan. (Penulis: Irwan Fazar W, Foto: Dwi Aryanto)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan”. Forum ini berlangsung di Jakarta secara daring pada Selasa (1/7), untuk mendapatkan masukan dari publik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah mengatakan bahwa tema yang diusung pada forum ini sangat relevan dengan dinamika saat ini yang dihadapi dalam membangun kesehatan bangsa Indonesia. “Tema ini bukan hanya sekadar frasa,melainkan manifes untuk komitmen kita dan keyakinan bahwa transformasi kesehatan nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” terangnya.
Selanjutnya, Asnawi menegaskan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, sehingga kehadiran para stakeholder dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen bersama. Ia menyampaikan Kementerian Kesehatan telah membangun 6 Pilar Trasnformasi Kesehatan, dan telah menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sampai tahun 2029. “Kita telah menyusun kompas strategi dan peta jalan untuk memastikan setiap kebijakan yang kita rumuskan berdampak positif bagi kesehatan bangsa, dan setiap rupiah yang kita investasikan benar-benar berbuah nyata meningkatkan kesehatan bangsa kita,” jelasnya.
Secara spesifik, Asnawi mengatakan Forum Nasional ini diselenggarakan dengan memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk menghimpun masukan publik dari seluruh pemangku kepentingan, dan kedua, merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang konkret dan implementatif untuk mendukung keberhasilan RIBK 2025–2029.
Asnawi menyoroti dalam forum nasional ini untuk mendapatkan masukan publik terhadap 6 sasaran RIBK. Pertama bagaimana membangun masyarakat sehat, dengan mengedepankan promotif dan preventif menjadi kenyataan tidak hanya sekadar dokumen yang tertulis dan bagaimana men-translate ke dalam bentuk program-program promotif preventif yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, bagaimana membangun komunitas-komunitas gaya hidup sehat. Ia menginginkan adanya masukan bagaimana membangun kesadaran dan praktik hidup sehat dari tingkat terkecil sampai lembaga-lembaga pemerintah. Ketiga, bagaimana meningkatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau. Sehingga dapat memastikan akses Kesehatan merata tanpa memandang status sosial dan geografis.
Keempat, untuk memperkuat sistem kesehatan, dengan membangun ketahanan terhadap krisis dan tantangan di masa yang akan datang. Dengan begitu dapat membangun sistem ketahanan kesehatan Indonesia. Kelima, tata kelola dan pembiayaan yang efektif, yaitu bagaimana menjamin transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya kesehatan.
Terakhir, bagaimana memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Inovasi-inovasi harus diterjemahkan dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia.
Asnawi mengharapkan output yang akan menjadi poin penting dalam penyusunan road map atau peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025–2029.
Menurut Asnawi, meskipun forum nasional dilaksanakan secara daring, namun forum ini diikuti oleh banyak peserta. “Hal ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang luar biasa, menunjukkan semangat dan partisipasi peserta yang ingin berkontribusi untuk kebijakan kesehatan bangsa,”
Ia menyampaikan, keberagaman peserta ini adalah kekuatan dari forum nasional ini. Diskusi dan keluaran forum ini akan memperkuat kebijakan Kesehatan Indonesia. Forum ini dihadiri dari kalangan pakar kebijakan akademisi, peneliti, organisasi profesi serta industri farmasi dan alat Kesehatan, kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk pemerintah daerah (Dinas Kesehatan, Bappeda, RSUD), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mitra pembangunan kesehatan.
Asnawi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, narasumber, fasilitator, mitra pembangunan, seluruh panitia yang bekerja keras dibalik layar demi kesuksesan acara hari ini. “Semoga forum ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi kita, melainkan menjadi catatan sejarah perjuangan kita dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh, dan inklusif,” tutup Asnawi.
Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaboratif untuk menyatukan komitmen dan aspirasi lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan kesehatan Indonesia ke depan. Dengan semangat gotong royong dan inklusivitas, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang strategis, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. BKPK berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi publik dan menjadikan hasil forum ini sebagai fondasi kuat dalam penyusunan peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025 –2029. (Penulis: Faza Nur Wuladari, Editor Timker HDI dan Timker Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan, Pusjak SSDK)
Jakarta – Galeri Kebijakan Kesehatan dan Perpustakaan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerima kunjungan studi banding dari Guido Valadares National Hospital (HNGV) Timor Leste (26/6). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan yang diikuti oleh perwakilan HNGV.
Dalam sambutannya, Grace Lovita Tewu, Ketua Tim Kerja Humas, Data & Informasi Sekretariat BKPK, menjelaskan peran BKPK dalam merumuskan kebijakan kesehatan.
“Kami membuat konsep [kebijakan kesehatan], kemudian kami membahas dengan seluruh unit teknis di Kementerian Kesehatan bahkan stakeholder yang berkepentingan terhadap isu tesebut,” ujar Grace.
Ia menambahkan bahwa dalam menyusun rekomendasi kebijakan, BKPK memerlukan berbagai referensi dari seluruh dunia.
BKPK memiliki database e-journal yang telah ada sejak era Badan Litbangkes dan berencana untuk terus mengembangkannya. Perpustakaan BKPK sendiri memiliki koleksi mencakup 19.758 judul buku cetak, 713 judul jurnal cetak, 1.400 judul buku elektronik, 474 judul jurnal elektronik, 4.163 judul repositori, dan 252 judul rekaman audio visual.
Grace berharap kunjungan studi banding ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman antara kedua belah pihak.
Senada dengan Grace, Lolita Maria Dearaujo dari bidang Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan RS Nasional Timor Leste menyampaikan harapannya untuk dapat belajar banyak dari BKPK.
“Departemen pelatihan dan penelitian kami baru tiga tahun berjalan dan belum memiliki gambaran yang jelas mengenai pengembangannya,” ucap Lolita.
Ia berharap dapat memperoleh ilmu, sekecil apa pun, yang dapat memberikan dampak positif bagi departemennya di Timor Leste.
RS Nasional Timor Leste berlokasi di Dili, merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang saat ini belum memiliki tipe dan akreditasi. Diharapkan ke depannya, rumah sakit ini dapat segera terakreditasi dan menjadi rujukan nasional.
Selain mengunjungi perpustakaan, rombongan studi banding juga berkesempatan meninjau ruang teater, area audio visual, ruang baca anak, dan galeri kebijakan kesehatan.
Turut hadir dalam kegiatan studi banding ini Wakil Ketua Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Yulianti Fajar Wulandari. (Penulis: Evi Suryani)
Jakarta – Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kementerian Kesehatan kembali menyelenggarakan Webinar BIJAKes Seri ke-4 dengan tema Isu-Isu Kebijakan di Unit Utama Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya, hasil kerja sama antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan dilaksanakan secara virtual pada Selasa (24/6).
Webinar ini merupakan wahana pembelajaran strategis bagi para analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memahami arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2025–2029.
Dalam sambutan pembukaan, Ika Kartika, SKM, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat BKPK menyampaikan, “Melalui kegiatan webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi, karena dalam forum ini para analis kebijakan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan kesehatan”.
Webinar menghadirkan tiga narasumber kunci yang membahas arah kebijakan prioritas Kemenkes dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
Materi pertama disampaikan oleh Galih Putri, SKM, MPA, Ketua Tim Kerja Perencanaan I, Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes. Galih menjelaskan bahwa RIBK 2025–2029 adalah dokumen strategis yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan menjadi turunan dari RPJMN 2025–2029. RIBK bertujuan menyelaraskan perencanaan kebijakan kesehatan di tingkat pusat dan daerah dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.
“RIBK merupakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam UU tersebut, ketentuan alokasi anggaran minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD dihapus, dan digantikan dengan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun anggaran berdasarkan program prioritas nasional yang tercantum dalam RIBK,” jelas Galih.
Galih menambahkan bahwa RIBK disusun setiap lima tahun, mengacu pada RPJPN 30 tahunan, dan menjadi acuan utama bagi seluruh pihak, termasuk mitra pembangunan seperti lembaga donor dan swasta.
Pemateri kedua Febriansyah Budi Pratama, SKM, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Pusat Pembiayaan Kesehatan menekankan pentingnya penguatan JKN dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Hingga 2024, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai hampir 98%, namun tantangan masih ada pada peningkatan peserta aktif, kualitas layanan primer, dan pengelolaan beban biaya layanan rujukan.
“Kesuksesan JKN tidak hanya dilihat dari jumlah peserta, tetapi juga dari seberapa andal program ini dalam memberikan perlindungan finansial. Kalau kita masih harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri saat sakit, berarti JKN belum berhasil. Itu indikator utama yang diukur dunia,” ungkapnya.
Febriyansah juga menekankan bahwa layanan primer harus mampu menjadi garda terdepan yang efektif dan efisien, serta pentingnya strategi promotif dan preventif, khususnya untuk mengurangi beban penyakit kronis seperti jantung dan diabetes.
Paparan ketiga disampaikan oleh Riati Anggriani, SH, MARS, M.Hum, Analis Kebijakan Ahli Utama dari Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global, yang memaparkan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2024.
“SPM adalah jaminan konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan. Implementasi SPM bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi pemerintah daerah,” tegas Riati.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah, propinsi, kabupaten dan swasta wajib menerapkan SPM yang merupakan layanan dasar yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. kemudian pelayanan dasar dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan didukung oleh kader
Riati juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran daerah ke dalam sistem SPM serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai target layanan dasar.
Webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja pusat dan daerah yang aktif berdiskusi terkait isu strategis dan teknis implementasi kebijakan. Webinar BIJAKes Seri 4 menjadi ruang pembelajaran berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan kesehatan agar mampu merespons tantangan berbasis data dan berpihak pada masyarakat. (Penulis: Irwan Fazar, Editor Timker HDI dan Timker OSDM)
Nusa Dua – Kementerian Kesehatan, bersama dengan negara co-host dan partners, yaitu Kementerian Kesehatan Indonesia, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan, bekerjasama dengan Gavi the Vaccine Alliance, Unitaid, UNICEF, WHO, Bank Dunia, The Global Financing Facility (GFF), dan The Gates Foundation, sukses menyelenggarakan Forum Global ke-2 Eliminasi Kanker Serviks yang berlangsung di Bali pada 17-19 Juni 2025.
Kanker leher rahim atau yang lebih dikenal dengan kanker serviks adalah kondisi dimana terdapat pertumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim/serviks yang tidak terkendali. Berdasarkan penyebabnya, sebanyak 90% dari pasien yang menderita kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV (Human Papillomavirus) onkogenik yang persisten. Menurut WHO, secara global, kanker serviks merupakan kanker keempat yang paling umum terjadi pada perempuan, dengan sekitar 600 ribu kasus baru pertahunnya dan kasus kumulatif lebih dari 53 juta kasus secara global. Sekitar 90 persen dari kematian akibat kanker serviks terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tingkat kejadian dan kematian akibat kanker serviks tertinggi terjadi di Afrika Sub-Sahara, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara.
WHO juga mencatat bahwa masalah kanker serviks ini berkaitan dengan akses terhadap layanan vaksinasi, skrining, pengobatan, faktor risiko termasuk prevalensi HIV, dan faktor penentu sosial dan ekonomi seperti jenis kelamin, bias gender, dan kemiskinan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan pemberantasan kanker serviks dengan strategi 90-70-90, yaitu 90% anak perempuan telah divaksinasi lengkap HPV pada usia 15 tahun;70% perempuan dilakukan skrining dengan tes yang akurat pada perempuan usia 35 tahun dan pada usia 45 tahun;dan 90% perempuan yang memiliki lesi pra kanker atau kanker serviks menerima perawatan, termasuk perawatan paliatif.
Forum Global ke-2 Eliminasi Kanker Serviks yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta menyampaikan komitmen oleh para pakar, pembuat kebijakan, organisasi internasional, filantropis dan industri dalam mendukung eliminasi kanker serviks.
Pertemuan membahas berbagai topik, seperti tinjauan terhadap pelaksanaan strategi eliminasi kanker serviks 90-70-90, cakupan dan akses terhadap vaksinasi, skrining, dan pengobatan, termasuk perluasan, keterjangkauan dan penjaminan mutu, serta peran sektor swasta dan masyarakat. Komitmen-komitmen baru disampaikan dan dicatat sebagaimana dapat diakses melalui laman resmi World Health Organization.
Pertemuan berhasil mengadopsi Deklarasi Bali yang menegaskan kembali komitmen terhadap sasaran 90-70-90 yang harus dicapai pada tahun 2030, termasuk menyediakan akses yang merata terhadap vaksin HPV, perluasan skrining, dan pengobatan, pentingnya pemberian vaksinasi dosis tunggal, keterlibatan masyarakat, dan menjalankan sistem pemantauan berbasis data, sesuai dengan strategi global. (Penulis: Ida, Editor: Timker Regional Paskal dan Timker HDI Set BKPK)
Nusa Dua – Kanker serviks hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada perempuan, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data WHO, lebih dari 340.000 perempuan meninggal setiap tahun akibat kanker serviks, dengan sekitar 90% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, laporan Globocan 2020 menunjukkan terdapat lebih dari 36.000 kasus baru dan lebih dari 21.000 kematian per tahun akibat kanker serviks. Padahal, kanker ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling bisa dicegah dan disembuhkan apabila dideteksi dan ditangani secara dini.
Sebagai bentuk tanggapan atas beban penyakit ini, WHO telah meluncurkan Strategi Global Eliminasi Kanker Serviks dengan tiga pilar utama: pertama, 90% anak perempuan di bawah usia 15 tahun mendapatkan vaksinasi HPV; kedua, 70% perempuan menjalani skrining kanker serviks dua kali seumur hidup menggunakan metode berbasis HPV DNA; dan ketiga, 90% perempuan yang terdiagnosis lesi pra-kanker dan kanker mendapatkan pengobatan yang tepat. Target ambisius ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 dan secara bertahap menurunkan angka kejadian kanker serviks hingga kurang dari empat kasus per 100.000 perempuan per tahun.
Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah Forum Global ke-2 Eliminasi Kanker Serviks (Global Cervical Cancer Elimination Forum) yang diselenggarakan di Bali pada 17-19 Juni 2025. Forum ini terselenggara oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan bekerjasama dengan Gavi the Vaccine Alliance, Unitaid, UNICEF, WHO, Bank Dunia, The Global Financing Facility (GFF), dan The Gates Foundation.
Forum ini menjadi wadah bagi komitmen baru dan yang sudah ada untuk memajukan agenda eliminasi kanker serviks yang bertujuan untuk mempercepat 1) pencapaian SDG3, yaitu mengurangi angka kejadian dan kematian akibat kanker hingga sepertiga pada tahun 2030 dan 2) target 90-70-90 dalam Strategi Global WHO untuk Percepatan Eliminasi Kanker Serviks pada tahun 2030.
Forum dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gi Sadikin, dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Fiji, Timor Leste, Vanuatu, Rwanda, Kiribati, Papua Nugini, Solomon Islands, Wakil Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Costa Rica, dan Paraguay. Selain itu peserta yang hadir di forum adalah para pemegang program kesehatan terkait pencegahan dan pengobatan kanker serviks, perwakilan tingkat tinggi dari Gavi, WHO, Bank Dunia, GFF, UNICEF, The Gates Foundation, Unitaid, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, aktivis, media, dan organisasi sektor swasta yang terkait dengan pencegahan, diagnostik, dan pengobatan kanker serviks.
Topik diskusi dan sharing pengalaman oleh para nara sumber meliputi tinjauan bukti eliminasi kanker serviks dan strategi eliminasi kanker serviks di tingkat global, target dan komitmen; memajukan strategi eliminasi melalui advokasi; vaksinasi HPV; skrining, perawatan penderita kanker serviks; serta peranan sektor swasta dan komunitas. Dalam forum ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengadopsi dan memperluas strategi tersebut ke dalam sistem kesehatan nasional. Menkes Budi, dalam pidato pembukaannya, menekankan bahwa eliminasi kanker serviks bukanlah mimpi yang mustahil, tetapi sebuah keniscayaan yang bisa diwujudkan dengan kemauan politik, pembiayaan yang adil, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Budi menyampaikan, “Kanker serviks adalah jenis kanker dengan jumlah kasus dan kematian nomor dua, setelah kanker payudara, bagi perempuan Indonesia. Kita tidak boleh menunggu 10 atau 15 tahun lagi untuk bertindak. Dengan vaksin, skrining, dan kemajuan terapi yang sudah tersedia, kita dapat menyelamatkan jutaan jiwa — jika kita bertindak sekarang.”
Indonesia telah mengintegrasikan vaksinasi HPV ke dalam program imunisasi rutin nasional dan kini tengah menjajaki penerapan pemberian satu dosis vaksin, sesuai rekomendasi WHO terbaru yang menyebutkan bahwa satu dosis sudah cukup memberikan perlindungan jangka panjang. Selain itu, Indonesia juga mulai memperluas akses skrining dengan metode HPV DNA dan mendorong pendekatan self-sampling untuk menjangkau perempuan di wilayah terpencil.
Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai negara yang siap bertransformasi dalam sistem deteksi dan penanggulangan kanker serviks. Forum ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai mitra strategis dalam agenda kesehatan perempuan. Hasil-hasil dari forum ini akan dirumuskan menjadi rencana aksi nasional dan menjadi landasan untuk kolaborasi lebih lanjut dengan mitra global, baik dari sisi pendanaan, teknologi, maupun advokasi kebijakan.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan semangat gotong royong, Indonesia menatap masa depan tanpa kanker serviks. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI dalam forum ini, “Eliminasi kanker serviks bukan lagi sebuah wacana, tapi panggilan nyata untuk menyelamatkan perempuan Indonesia. Kita tidak sedang memulai dari nol. Kita hanya perlu mempercepat langkah, menajamkan strategi, dan memastikan bahwa tidak ada satu perempuan pun tertinggal dari perlindungan yang seharusnya ia dapatkan.”
Forum ini telah menyalakan api semangat baru, dan Indonesia siap menjadi pelopor dalam perjuangan global untuk menyelamatkan jutaan perempuan dari ancaman kanker serviks. (Penulis: Karyana dan Ida, Editor: Timker Kerjasama Regional dan Timker HDI)
Nusa Dua – Kementerian Kesehatan beserta APLMA (Asia Pacific Leaders Malaria Alliance) telah berhasil menyelenggarakan The 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2025 di Bali. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dilaksanakan 2 hari dengan agenda hari pertama adalah diskusi teknis mendalam, yang menampilkan wawasan dari para pakar utama nasional dan internasional. Sedangkan hari kedua difokuskan pada dialog kepemimpinan tingkat tinggi. Pada KTT ini Indonesia meluncurkan “Indonesia Call to End Malaria Initiative (ICMI)”. Inisiatif ini merupakan upaya dan komitmen nasional dalam mencegah dan menanggulangi malaria serta memperkuat kolaborasi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Dalam kesempatan ini Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel “Integration for Sustained Malaria Elimination” bersama dengan narasumber lainnya yaitu Dr. Maria Endang Sumiwi (Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas) – Lessons from Indonesia: Integrating Malaria into Primary Health Care, Dr Florindo Pinto (National Director of Prevention and Control Diseases, Timor Leste) – Strengthening Integrated Disease Surveillance and Response in Timor Leste, danDr Tanu Jain (Director National Centre for Vector Borne Disease Control, India) – Integrated Approach to Malaria Elimination in India. Pada sesi ini acara dimoderatori oleh Dr Mrunal Shetye, Chief of Health, United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia.
Dalam paparannya yang bertema “Strategy for Malaria Elimination: Indonesia Call to End Malaria Initiative”, Asnawi menyampaikan upaya Indonesia dalam mencapai eliminasi malaria tahun 2030 melalui 5 pilar transformasi kesehatan, yaitu: Pilar 1, Memastikan kemudahan akses pencegahan malaria, diagnosis, dan pengobatan; Pilar 2, Transformasi surveilan malaria sebagai intervensi utama; Pilar 3, Pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat; Pilar 4, Penguatan sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, dan kepemimpinan untuk program eliminasi malaria yang berdasarkan keadilan, hak asasi manusia, dan kebersamaan; dan Pilar 5, Inovasi dan penelitian. Dalam pelaksanaan program eliminasi malaria, Indonesia masih bergantung pada pendanaan dari berbagai sektor selain APBN diantaranya dari Global Fund, dimana pada tahun 2024 pendanaan bersumber non APBN sebesar 53,7 persen.
Menutup paparannya Prof. Asnawi menyampaikan, “Kami yakin, dengan memperkuat Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia, dampaknya juga akan terasa pada eliminasi malaria”.
Pembicara lainnya yaitu Dr. Maria Endang Sumiwi, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas memamaparkan “Lessons from Indonesia: Integrating Malaria into Primary Health Care”. Beliau menyampaikan integrasi pengendalian malaria dalam perawatan kesehatan primer yang lebih luas dan sistem pengawasan penyakit sangat penting untuk keberlanjutan program. Transformasi sistem perawatan kesehatan primer Indonesia menjadi pendekatan siklus hidup berbasis klaster. Integrasi memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik, penyesuaian intervensi lokal, dan penjangkauan masyarakat.
Pembicara dari Timor Leste menunjukkan penguatan pengawasan digital terpadu dengan klinik keliling dan relawan kesehatan masyarakat. India menyajikan model Misi Kesehatan Nasionalnya dengan penganggaran fleksibel, pengawasan penyakit terpadu, dan tinjauan program yang kuat. (Penulis: Ida, Editor: Timker HDI)
Nusa Dua – Malaria adalah salah satu penyakit menular yang membutuhkan perhatian bersama. Prevalensi malaria di tingkat nasional dan global masih cukup tinggi. Berdasarkan data World Malaria Record tahun 2023, diperkirakan terdapat 249 juta kasus malaria di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan kedua dengan kasus malaria terbanyak di Asia setelah India, dengan 1,1 juta kasus pada tahun 2023. Pada tingkat regional Asia Pasifik, Indonesia termasuk dalam negara-negara Asia pasifik yang berkomitmen dalam eliminasi malaria. Untuk peningkatan program dalam eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik, telah dilaksanakan The 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination.
The 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 17 Juni 2025 di Bali. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Asia Pasifik untuk eliminasi malaria ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2), bermitra dengan APLMA (Asia Pacific Leaders Malaria Alliance), APMEN (Asia Pacific Malaria Elimination Network), Global Fund, WHO, dan sektor swasta. KTT ke-9 ini mengambil tema “Bersama Dalam Aksi Menuju Bebas Malaria (Unity Action Towards Zero Malaria)”.
KTT Pemimpin Asia Pasifik untuk eliminasi malaria berfungsi sebagai platform penting untuk dialog dan pertukaran informasi di antara para pemangku kepentingan nasional, regional, dan global yang berkomitmen untuk mengeliminasi malaria. Selain itu juga untuk melihat kemajuan dan mengatasi tantangan dalam mencapai tujuan eliminasi malaria tahun 2030. KTT ke-9 ini dibuka oleh Menteri Kesehatan Indonesia, Budi G Sadikin, dihadiri oleh Presiden RI yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Special Advisor APLMA, Menteri Kesehatan dari negara Papua Nugini, Timor-Leste, Vanuatu, Solomon Islands, dan Pakistan. Selain itu juga dihadiri oleh Dr. Sarthak Das (Chief Executive Officer ofAPLMA), Peter Sand (Executive Director Global Fund), Dr. Saia Ma’u Piukala (WHO Regional Director for the Western Pacific), Dr. Chris Ellas (President of the Global Development Gates Foundation), Dr. Mrunal Shetye (UNICEF Indonesia Representative), Dr. Eduardo P. Banzon (ADB), Tony Wenas (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia), serta para pakar kesehatan dan lingkungan dari dalam dan luar negeri dan luar negeri di seluruh Asia Pasifik.
Pertemuan ini menyoroti pencapaian negara, pendekatan inovatif, dan kemajuan dalam pemberantasan malaria. KTT dilaksanakan 2 hari dengan agenda hari pertama adalah diskusi teknis mendalam, yang menampilkan wawasan dari para pakar utama nasional dan internasional. Sedangkan hari kedua difokuskan pada dialog kepemimpinan tingkat tinggi.
KTT ke-9 ini menghasilkan adanya inisiatif EDEN (Eliminating Malaria and other Vector Borne Diseases through Enhanced Regional Partnerships) dengan tujuan untuk mengeksplorasi peluang pembiayaan multisumber yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pada KTT yang prestisius ini, Indonesia juga meluncurkan “Indonesia Call to End Malaria Initiative (ICMI)”. Inisiatif ini merupakan upaya dan komitmen nasional dalam mencegah dan menanggulangi malaria serta memperkuat kolaborasi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Hal tersebut juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap keamanan kesehatan regional dan kepemimpinan dalam memerangi malaria di Asia Pasifik.
Selain itu KTT juga menghasilkan kesepakatan bersama komitmen para Gubernur di Papua dalam pelaksanaan eliminasi malaria di masing-masing wilayahnya.
Pertemuan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi internasional juga dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin. Pertemuan bilateral tersebut diantaranya adalah dengan Papua Nugini, Vanuatu, Pakistan, Rwanda, Fiji, President of the Global Development Gates Foundation, dan Executive Director Global Fund.
Dengan adanya kesepakatan bersama baik secara nasional maupun secara kawasan Regional Asia Pasifik dalam eliminasi malaria, diharapkan zero (nol) malaria dapat tercapai pada tahun 2030. (Penulis: Ida, Editor: Timker HDI)
Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Koordinasi Pembinaan Wilayah: Sinergisme Program Kesehatan Pusat – Daerah melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) secara hybrid pada Kamis (12/6). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan kesehatan nasional dan daerah melalui RIBK.
Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati, membuka acara dengan menekankan pentingnya RIBK sebagai panduan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan. RIBK disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan daerah serta selaras dengan RPJPN dan RPJMN.
“RIBK menjadi acuan dalam menyelaraskan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah juga diamanatkan menyusun anggaran kesehatan yang mengacu pada kebutuhan nasional,” ujar Etik.
Dengan diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pendekatan mandatory spendingdigantikan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.
“Melalui forum seperti ini, kita ingin menyinergikan kebijakan pusat dan daerah. Ini juga jadi kesempatan untuk menyampaikan informasi teknis RIBK agar implementasinya semakin tepat sasaran,” tambahnya.
Etik menjelaskan bahwa RIBK akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan telah melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kemendagri dan Bappenas. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah pembangunan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Muhammad Zaki Firdaus narasumber dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas menjelaskan bahwa arah kebijakan kesehatan dalam RPJMN 2025-2029 memiliki lima fokus: peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberian makan gratis, pengendalian penyakit dan gaya hidup sehat, penguatan layanan dan tata kelola, serta penguatan ketahanan kesehatan.
“Kelima arah kebijakan ini punya strategi masing-masing yang lebih detail dan perlu dituangkan dalam indikator yang jelas agar bisa diimplementasikan di daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya pergeseran dari mandatory spending ke penganggaran berbasis kinerja. “RIBK menjadi jembatan dan acuan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah,” jelasnya.
Bappenas bersama Kemendagri dan Kemenkes juga melakukan pendampingan ke beberapa lokus pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi RPJMN dan RPJMD berjalan baik.
Sementara itu, Arifin Efendi Hutagalung dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyoroti pentingnya penyelarasan RIBK dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, SPM merupakan hak yang wajib diperoleh warga negara. SPM dalam pelayanan dasar ada 6, salah satunya adalah kesehatan.
“Pencapaian SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota menjadi indikator kinerja kunci, sehingga RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan harus selaras dengan indikator RIBK,” kata Arifin.
Palupi Widyastuti dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes menyampaikan pentingnya penyelarasan indikator RIBK 2025–2029 dengan dokumen perencanaan daerah.
“Justru keunggulan RIBK ada di fleksibilitasnya. Ia menjawab kebutuhan spesifik di daerah sambil tetap mengacu pada target nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah daerah diharapkan dapat mencantumkan indikator RIBK terpilih dalam RPJMD dan Renstra SKPD.
Kegiatan ini dihadiri unit utama Kemenkes sebagai koordinator wilayah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Melalui pertemuan ini, diharapkan penyusunan RPJMD dapat mengacu kepada RIBK yang akan ditetapkan serta koordinasi lintas sektor dalam bidang kesehatan semakin solid. RIBK diharapkan menjadi panduan bersama untuk memperkuat layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, menuju Indonesia Emas 2045. (Penulis: Nisa Fitriyani, Editor: Timker HDI dan MIK)
Jakarta –Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan kegiatan On Boarding Program bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 pada Selasa (3/6).
Kepala BKPK Prof Asnawai Abdullah dalam sesi Eselon 1 Lecture and Dialogue menekankan pentingnya peran CPNS yang ditempatkan di BKPK sebagai agen perubahan dan penggerak kebijakan kesehatan yang berorientasi pada data dan evidence-based policy.
“Hari ini anda bukan hanya sekedar bagian dari birokrasi pemerintah tetapi telah memilih jalan yang mulia menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat dan pejuang kesehatan” ujarnya, menyambut para CPNS.
Selanjutnya Prof Asnawi mengatakan, “Pegang teguh integritas jadikan profesionalisme sebagai standar utama dan berikan loyalitas sepenuh hati pada bangsa dan negara”.
Prof Asnawi menegaskan core values atau nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu, BerAKHLAK yang merupakan adalah jati diri yang perlu dihayati dan diamalkan. “BerAKHLAK yang kita panjangkan Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian”, jelasnya
Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan lima pesan kunci yang menjadi pedoman nilai dan etos kerja bagi para CPNS BKPK yaitu Integritas sebagai kompas, BerAKHLAK sebagai jati diri, jangan pernah berhenti belajar, menjadi agen perubahan yang menginspirasi dan semangat kerja sebagai semangat ibadah.
Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi panduan dalam setiap langkah pengabdian sebagai ASN.
Acara dilanjutkan dengan pengenalan organisasi BKPK oleh Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati yang juga memaparkan aktivitas utama BKPK dalam pembuatan kebijakan Kesehatan, serta nilai-nilai budaya kerja yang dijunjung tinggi di lingkungan BKPK. “Kami berharap para CPNS dapat segera beradaptasi, memahami arah kebijakan, serta menunjukkan komitmen dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional,” ungkapnya.
Selanjutnya, para Kepala Pusat Kebijakan menyampaikan pengenalan program kerja masing-masing, yaitu program kerja pada Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan dan Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Sesi ini memberikan wawasan menyeluruh mengenai kontribusi strategis setiap pusat kebijakan dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional berbasis kebijakan yang adaptif dan responsif.
Pada akhir kegiatan, Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Ika Kartika memberikan pembekalan tentang kode etik dan disiplin pegawai. Penekanan pada integritas, etika profesional, dan kedisiplinan menjadi fondasi dalam membentuk aparatur sipil negara yang andal dan berdaya saing.
Selain dihadiri oleh para Pejabat Eselon 2 BKPK, juga dihadiri oleh para PMO, Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, serta para buddy CPNS yang akan mendampingi proses adaptasi mereka. Diharapkan, kegiatan On Boarding ini menjadi pijakan awal yang kokoh bagi CPNS BKPK dalam mengemban amanah sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan. (Penulis: Irwan Fazar W, Editor: Timker HDI dan Timker OSDM)
