Laman ini berisi daftar pertanyaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bersama seluruh unit utama pengampu program prioritas Kementerian Kesehatan.
Perumusan pertanyaan kebijakan mempertimbangkan isu strategis kesehatan, berdampak luas terhadap masyarakat, spesifik dan terukur, berorientasi pada solusi, serta didukung oleh bukti. Pemerhati kesehatan dapat memilih pertanyaan kebijakan di bawah ini sebagai panduan atau inspirasi untuk mengembangkan kajian/riset kebijakan dan selanjutnya merupakan kontribusi pada perbaikan kebijakan kesehatan.
| No. | Usulan Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan Tahun 2025 | Unit Program | Policy Questions |
| 1. | Kajian Daftar Alat Kesehatan Esensial. | Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Ditjen Farmalkes | Bagaimana metode penyusunan Daftar Alat Kesehatan Esential yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengadaan, produksi dan distribusi alat kesehatan di Indonesia seperti yang diamanahkan dalam PP 28 tahun 2024 ? |
| 2. | Kebijakan Pelaksanaan Penyidikan Kasus Pidana Alat Kesehatan oleh PPNS Kementerian Kesehatan. | Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan, Ditjen Farmalkes | Bagaimana kesiapan PPNS di Kementerian Kesehatan dalam melakukan penyidikan kasus pidana di bidang alat kesehatan?Apa saja kendala yang dihadapi oleh PPNS dalam pelaksanaan ? penyidikan pidana di penyidikan kasus pidana di bidang alat kesehatan?Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses penyidikan di penyidikan kasus pidana di bidang alat kesehatan ? |
| 3. | Evaluasi Metode Observasi Klinik sebagai Evidence- based Methodology bagi Obat Bahan Alam (OBA) yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan. | Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan, Ditjen Farmalkes | 1. Apakah uji klinik dengan metode tertentu diperlukan sebagai bukti klinis dalam penggunaan OBA ? 2. Bagaimana peluang observasi klinik sebagai evidence-based methodology dalam pengembangan fitofarmaka ? |
| 4 | Strategi kemandirian penyelenggaraan Fraksionasi Plasma di Indonesia. | Direktorat Produksi Dan Distribusi Farmasi, Ditjen Farmalkes | Bagaimana strategi untuk mengurangi ketergantungan pada PODP impor ?Bagaimana strategi untuk membangun fasilitas fraksionasi plasma dalam jangka waktu 2-3 tahun ?Bagaimana strategi untuk memanfaatkan plasma yang tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi PODP ?Bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas dan suplai plasma untuk fraksionasiBagaimana strategi untuk mendistribusikan plasma secara efektif dan efisien di negara yang memiliki kondisi geografis seperti Indonesia ?. |
| 5 | Kajian Kerentanan Kawasan Sehat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan | Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen P2 | Apa saja perilaku pada masyarakat yang dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit sensitif iklim (dengue) dan faktor risiko lingkungan yang mempengaruhinya? |
| 6 | Kajian mewujudkan Kawasan Sehat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. | Direkorat Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen P2Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Kelompok, Ditjen Kesprimkom | Bagaimana mengembangkan kebijakan kawasan sehat yang terintegrasi dan berkelanjutan?. |
| 7. | Kajian Konsep Pengawasan Keamanan Pangan siap saji di Indonesia. | Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen P2 | Bagaimana Negara Indonesia memiliki pedoman penyelenggaraan keamanan pangan olahan siap saji yang sesuai dengan standar kesehatan dan implementatif di masyarakat. ? |
| 8. | Evaluasi Penerapan Risk Based Assessment (RBA) dalam Penemuan Kasus Penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan yang Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di BBKK Tanjung Priok dan BKK Kelas 1 Banten | Direktorat Survailans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2 | Bagaimana penerapan RBA dalam penemuan kasus penyakit dan/ atau faktor resiko kesehatan di kapal di BBKK Tanjung Priok dan BKK Kelas 1 Banten ? |
| 9. | Strategi Meningkatkan Akurasi Target Program Imunisasi Nasional Melalui Harmonisasi Data Sasaran | Direktorat Imunisasi, Ditjen P2 | 1. Bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data sasaran imunisasi dapat diperkuat di tingkat pusat dan daerah? 2. Seberapa besar dampak perbedaan metode estimasi terhadap perencanaan dan pencapaian cakupan imunisasi ? 3. Apakah sistem pencatatan imunisasi berbasis digital sudah diadopsi secara merata, dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan akurasi data? 4. Batas toleransi / angka koreksi untuk capaian program imunisasi? |
| 10. | Rekomendasi kebijakan tatakelola keracunan (alami dan non alami) di fasilitas Kesehatan di Indonesia dan sosialisasi buku pedoman keracunan. | Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK | Bagaimana strategi untuk meningkatkan tata kelola yang baik dalam rangka penanggulangan keracunan ditingkat primer ataupun rujukan, dan akan memberikan dampak positip terhadap keselamatan pasien serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai kasus keracunan alami dan non alami yang terjadi di masyarakat dengan adanya buku pedoman keracunan alami dan non alami ini? |
| 11. | Rekomendasi kebijakan inisiasi pembentukan Poison center di Indonesia dengan system virtual poison center sebagai dasarnya. | Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK | Bagaimana cara terbaik untuk membentuk pusat penanggulangan keracunan yang komprehensif, terintegrasi dan mudah di akses menggunakan modern system seperti Virtual Poison center akses cepat ke informasi pertolongan pertama, Menyediakan materi edukasi tentang pencegahan dan penanganan keracunan, serta menggunakan teknologi AI ? |
| 12. | Rekomendasi Kebijakan pengembangan antivenom baru dan produksinya di Indonesia. | Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK | Bagaimana menggunakan strategi baru dalam kajian kebutuhan riset antivenom baru dan produksinya sesuai jenis species dan venom efek ular,hewan berbisa,tumbuhan dan jamur berbisa serta riset dan antidote bahan obat,pestisida ,logam berat ,makanan minuman,mikroplastik serta bahan bahan kimia rumah tangga yang menyebabkan keracunan di indonesia ? |
