Supervisi Survei Kesehatan Indonesia di Provinsi NTB

206

Mataram– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Syarifah Liza Munira didampingi Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes Pretty Multihartina melakukan kunjungan Supervisi pengumpulan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tanggal 14 – 15 September.


Kunjungan dilaksanakan di lokasi pengumpulan data di Desa Sandik dan Desa Brembeng, dilanjutkan ke Pustu dan Poskesdes Dasan Geria. Terakhir ke Puskesmas Penimbung untuk melihat secara langsung dan mendapatkan bahan masukan terhadap permasalahan kesehatan di lapangan.


Pada kesempatan tersebut, Liza Munira bercengkerama dengan kader posyandu yang turut disertakan dalam pengumpulan data. Keterlibatan kader posyandu dalam SKI diharapkan sebagai proses transfer knowledge teknis pengukuran tinggi /panjang badan dan berat badan balita yang sesuai standar agar dapat diaplikasikan untuk Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik.

Baca Juga  Kolaborasi Kemenkes-USAID untuk Merespons Pandemi Covid-19


“SKI diharapkan memberikan fungsi selain pengumpulan data kesehatan jadi kita pastikan keterlibatan kader di lokasi sampling sehingga bisa menjadi pembelajaran pembuka sebelum diadakan pelatihan bagi kader untuk mengukur balita sesuai standar,” ujar Liza Munira.


Liza Munira mengapresiasi dukungan yang diberikan berbagai pemangku kepentingan di daerah dalam menyukseskan SKI 2023 dan berharap hasil analisis data SKI 2023 tingkat pusat maupun daerah dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan kesehatan yang tepat.


“Insya Allah data SKI benar-benar ini bisa membantu kita semua untuk menjadi navigasi atau GPS untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan cara yang tercepat dan tepat waktu ” ujar Liza Munira.

Baca Juga  Kemenkes Inisiasi Pembahasan Patogen Prioritas Berpotensi Wabah


Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri menyampaikan bahwa dalam pengumpulan data, pemerintah daerah NTB turut melakukan pendampingan yang tujuannya untuk mengawal agar data yang dihasilkan valid sesuai keadaaan di lapangan sebenarnya.


“Pendampingan yang dilakukan dalam konteks pengukuran gizi benar-benar bisa dilakukan bersama sehingga data yang dihasilkan bisa valid tanpa mengintervensi data” timpal Hamzi Fikri. (Penulis Ahdiyat Firmana/Edit Timker KLI)