Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menerima kunjungan mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Rabu (11/11), bertempat di Ruang Arslonga, BKPK. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami proses perumusan, pengembangan, hingga evaluasi kebijakan kesehatan, sekaligus mengenal peran BKPK sebagai Health Policy Institute di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa pertemuan antara dunia akademik dan institusi pemerintah merupakan kesempatan penting untuk membangun jembatan antara pendidikan, penelitian, dan praktik kebijakan kesehatan.
Menurutnya, perguruan tinggi dan pemerintah memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Penelitian yang dihasilkan kalangan akademisi dapat menjadi sumber bukti ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, sementara berbagai persoalan dan tantangan pembangunan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus sumber topik penelitian bagi mahasiswa.
“Mahasiswa tidak hanya datang untuk mencari judul penelitian, tetapi juga perlu memahami bagaimana sebuah kebijakan dibangun dan bagaimana dapat mengambil peran dalam proses tersebut. Kegiatan ini bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan upaya menjembatani dunia pendidikan, penelitian, dan praktik kebijakan kesehatan,” ungkap Prof. Asnawi.
Lebih lanjut, Prof. Asnawi menjelaskan bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus didasarkan pada bukti ilmiah (evidence-based policy) dengan mempertimbangkan konteks, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dengan meminimalkan dampak negatif.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Asnawi turut mengajak mahasiswa untuk memahami secara mendalam berbagai agenda transformasi sistem kesehatan, termasuk enam pilar transformasi kesehatan. Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji kebijakan secara komprehensif, memahami konteks implementasinya, serta menyampaikan kritik yang konstruktif dan disertai solusi.
Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah, Prof. Dumilah Ayuningtyas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta jajaran BKPK yang telah meluangkan waktu untuk menerima dan memberikan pembelajaran langsung kepada mahasiswa.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke BKPK merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami kompleksitas proses pengembangan kebijakan kesehatan, yang tidak hanya melibatkan aspek ilmiah, tetapi juga aspek politik, sosial, dan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi.
Prof. Dumilah menekankan bahwa mahasiswa perlu menempatkan diri sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam siklus pengembangan kebijakan (policy development cycle), bukan sekadar menjadi pengamat atau pemberi kritik.
“Jangan berhenti hanya sebagai pengkritik. Kritik harus disertai solusi dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Kita tidak cukup hanya menghasilkan analisis ilmiah dan rekomendasi kebijakan, tetapi juga perlu memahami bagaimana rekomendasi tersebut dapat diadvokasikan dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan,” tegasnya.
Analis Kebijakan Ahli Utama BKPK, Dr. Wiendra Woworuntu menyampaikan materi berjudul “BKPK: Katalisator Inovasi Kebijakan Berdampak”. Dalam paparannya, ia menjelaskan posisi strategis BKPK dalam mendukung pembangunan kesehatan melalui kebijakan yang berbasis bukti, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Wiendra menjelaskan bahwa dalam mendukung agenda Indonesia Emas 2045, pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada terwujudnya kesehatan untuk semua. Hal tersebut membutuhkan penguatan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan layanan kesehatan dan tata kelola, hingga peningkatan kapasitas serta ketahanan kesehatan.
“BKPK memiliki tiga peran inti sebagai health policy institute, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, menyelaraskan kebijakan melalui mekanisme policy clearing house, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan kesehatan” ujar Wiendra.
Lebih lanjut, Wiendra menjelaskan sejumlah instrumen yang digunakan BKPK untuk memperkuat kualitas kebijakan, antara lain kajian kebijakan, riset implementasi, policy brief, survei kesehatan, dialog kebijakan, serta pembinaan wilayah. BKPK juga menjalin kolaborasi dengan 17 universitas dan seluruh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan riset implementasi.
Melalui pemaparan tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran bahwa peran BKPK tidak hanya terbatas pada penyusunan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan dapat diimplementasikan, dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan bukti serta kebutuhan di lapangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali lebih jauh berbagai isu dan tantangan pembangunan kesehatan, termasuk peluang penelitian yang relevan dengan agenda kebijakan Kementerian Kesehatan.
Kunjungan kemudian ditutup dengan peninjauan Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK sebagai bagian dari pengenalan terhadap sumber informasi, dokumentasi, dan berbagai produk kebijakan yang dihasilkan BKPK.
Melalui kegiatan ini, BKPK berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan penelitian dan rekomendasi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan gagasan serta inovasi kebijakan yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga relevan, dapat diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Timker HDI)
