Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memperkuat kapasitas komunikasi dan advokasi kebijakan melalui Webinar Komunikasi Kebijakan yang dilaksanakan pada Senin (2/11), di Ruang Arslonga, Gedung 3 BKPK, Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini menghadirkan Rulli Nasrullah dan Linda Afriana sebagai narasumber, serta dilanjutkan dengan bedah buku Strategi Komunikasi Digital bersama Fachrudin Ali Ahmad.
Kegiatan webinar ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga fungsional BKPK dalam menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kebijakan secara akurat, menarik, serta mudah dipahami masyarakat. Webinar ini juga membahas pendekatan pemasaran dan branding kebijakan publik agar produk kebijakan BKPK semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Dalam sambutan sekaligus pembukaan acara Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati menegaskan bahwa komunikasi merupakan bagian penting dalam mengawal kebijakan kesehatan nasional, termasuk kebijakan transformasi kesehatan. Menurutnya, hasil kajian dan rekomendasi kebijakan perlu didukung oleh strategi komunikasi publik yang terukur agar dapat menjangkau masyarakat dan pemangku kepentingan secara efektif.
“Tantangan utama kita adalah bagaimana menerjemahkan hal-hal yang sifatnya teknis menjadi pesan yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain kepada publik, kebijakan juga perlu dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Etik juga menekankan pentingnya pemetaan pemangku kepentingan, pemilihan kanal komunikasi yang sesuai, serta penguatan kompetensi insan kebijakan kesehatan dalam melakukan advokasi dan menilai implementasi kebijakan. Melalui kegiatan ini, ia berharap peserta dapat meningkatkan kapasitas diri dan mengoptimalkan publikasi produk kajian sebagai bagian penting dari tugas BKPK.
Pada sesi pertama, Rulli Nasrullah memaparkan materi “Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti”. Ia menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan perlu dirancang secara strategis karena program pemerintah, termasuk di bidang kesehatan, menghadapi tantangan persepsi publik, dinamika media sosial, serta penyebaran disinformasi.
Menurut Rulli, komunikasi kebijakan tidak cukup hanya menyebarkan informasi. Strategi yang tepat harus mengintegrasikan data, pesan, pemilihan kanal, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar kebijakan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat.
“Ketika kita melakukan strategi komunikasi dan advokasi terhadap sebuah program, integrasi data, pesan, maupun kolaborasi dapat mendorong perubahan kebijakan dan regulasi,” jelasnya.
Ia juga menguraikan pentingnya membedakan tujuan komunikasi, mulai dari diseminasi untuk menyebarluaskan informasi, sosialisasi untuk membangun pemahaman, hingga kampanye untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku.
Rulli menekankan bahwa pesan kebijakan harus berangkat dari bukti yang kuat, disesuaikan dengan karakteristik audiens, disampaikan menggunakan bahasa sederhana, serta didistribusikan melalui kanal yang relevan. Pengelola komunikasi juga perlu memantau respons masyarakat dan mengevaluasi dampak komunikasi secara berkelanjutan.
Sesi kedua menghadirkan Linda Afriana dengan materi “Pemasaran dan Branding Kebijakan Publik di Era Digital”. Ia mengajak peserta untuk mengubah pendekatan komunikasi pemerintah yang cenderung birokratis menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.
Linda menjelaskan bahwa pesan kebijakan yang baik bukan hanya benar dari sisi substansi, tetapi juga harus mudah dipahami dan menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyusunan strategi komunikasi perlu diawali dengan pemetaan audiens berdasarkan demografi, lokasi, serta tingkat literasi digital.
“Pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus sampai secara utuh. Kita perlu mengetahui siapa target audiensnya, apa kebutuhan informasinya, dan kanal mana yang paling sesuai untuk menjangkaunya,” ujar Linda.
Linda memaparkan juga lima tahapan strategi komunikasi digital, yaitu pemetaan audiens (audience mapping), penyusunan pesan utama (core message), distribusi melalui berbagai kanal (omni-channel), pemantauan percakapan publik (social listening), serta pengukuran konvergensi dan dampak komunikasi.
Menurutnya, komunikasi digital juga perlu dipadukan dengan kegiatan luring agar informasi tidak hanya tersebar, tetapi benar-benar dipahami dan mendorong partisipasi masyarakat.
Setelah kedua sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan bedah buku Strategi Komunikasi Digital yang melibatkan ketiga penulis, yaitu Rulli Nasrullah, Fachrudin Ali Ahmad, dan Linda Afriana. Sesi ini berlangsung dalam format dialog untuk membahas gagasan, pendekatan, dan penerapan strategi komunikasi digital dalam praktik komunikasi publik, khususnya di lingkungan pemerintahan. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi komunikasi, pemerintah, dan akademisi dalam mengembangkan komunikasi publik yang lebih efektif dan berdampak. (Penulis: Irwan Fazar W, Editor: Timker HDI)
