Laporan Analisis Media & Strategi Komunikasi Kemenkes RI (4–11 September 2026) mencatat 2.726 berita media massa dengan dominasi sentimen positif (89,0%) terkait respons bencana, serta 3.204 percakapan media sosial yang didominasi sentimen negatif (54,0%). Temuan utama menunjukkan bahwa krisis keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu dominan yang meluas secara geografis (Bengkulu, Karo, Pati, Rembang, Blora) dengan volume tertinggi mencapai 925 laporan. Kondisi ini menempatkan Pilar 3 (Ketahanan Kesehatan) sebagai pilar paling mendominasi dengan 3.419 volume pemberitaan (1.722 positif/campuran dan 1.697 negatif).
Pada evaluasi pilar transformasi lainnya, Budaya Kerja/Pengawasan mencatatkan sentimen negatif tinggi (142 dari 172 volume) dan Pilar 2 (Layanan Rujukan) mencatat 17 sentimen negatif akibat isu kronis kapasitas IGD RSUD Rantauprapat. Sebaliknya, Pilar 1 (Layanan Primer), Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan), dan Pilar 5 (SDM Kesehatan) cenderung didominasi sentimen positif/campuran, sedangkan Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) tercatat nihil berita. Di media sosial, terjadi amplifikasi kritik tata kelola MBG (544 mentions) serta eskalasi kritik kepemimpinan (0 hingga 137 mentions) yang mengarah pada serangan personal terhadap latar belakang pendidikan dan kredibilitas Menkes.
Sebagai langkah perbaikan, dirumuskan tiga rekomendasi strategis komunikasi bagi Kemenkes RI. Pertama, menjalankan manajemen krisis narasi tunggal MBG untuk memperjelas batas kewenangan medis Kemenkes versus kewenangan pangan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Kedua, melakukan amplifikasi kontra-narasi berbasis prestasi dengan mempublikasikan skor survei kinerja menteri (skor 85) dan keberhasilan respons bencana. Ketiga, menyampaikan narasi proaktif penguatan kapasitas IGD secara nasional untuk merespons isu gawat darurat yang berulang di RSUD
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yang dilaksanakan di Ruang Arslonga BKPK, Senin (14/9).
Sinergi lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat penyusunan regulasi publik di bidang kesehatan dan hukum yang berbasis pada bukti ilmiah serta pemodelan dampak kebijakan. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan tinggi ini menjadi langkah krusial untuk menata ulang paradigma penyusunan kebijakan nasional agar tidak sekadar responsif terhadap permasalahan yang ada, melainkan mampu memprediksi dan mengantisipasi berbagai tantangan masa depan secara terukur.
Dalam sambutannya, Kepala BKPK Kemenkes, Prof. Asnawi Abdullah menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam pola kerja perumusan kebijakan kesehatan nasional. Menurut Asnawi, kompleksitas isu kesehatan masyarakat mulai dari tata kelola rumah sakit, pencegahan penyakit, hingga masalah kesehatan mental anak sekolah dan tenaga kerja membutuhkan pendekatan yang antisipatif dan presisi.
“Kita menginginkan ke depan kebijakan kita bukan responsif terhadap persoalan, tapi bagaimana kita mendesain dengan memprediksi apa persoalan 5-10 tahun ke depan dan bagaimana desain kebijakan yang harus kita ambil,” ujar Prof. Asnawi.
Asnawi memaparkan bahwa BKPK saat ini tengah menginisiasi pembentukan unit khusus pemodelan kebijakan kesehatan. Unit ini bertugas menghitung dampak skenario kebijakan, analisis efektivitas biaya hingga penilaian teknologi kesehatan sebelum suatu program diimplementasikan secara luas. Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan perguruan tinggi seperti UMJ memberikan ruang berpikir yang lebih luas dan akademis untuk melahirkan rekomendasi strategis yang dibutuhkan pemerintah.
Mendukung pandangan tersebut, Kepala BSKH Kementerian Hukum, Andry Indrady, menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) menjadi “policy think tank” menuntut pergeseran pola pikir yang mengutamakan kecepatan tanpa mengabaikan kualitas analisis.
“Kalau di riset itu adalah kedalaman, tapi kalau di policy think tank itu adalah kecepatan,” tegas Andri.
Andri menjelaskan bahwa BSKH berada pada posisi strategis di antara sektor teknokratik dan kebijakan politik. Oleh karena itu, membangun jejaring kolaborasi dan berbagi pengetahuan lintas kementerian hingga pemerintah daerah menjadi kunci utama. BSKH juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu analisis untuk mempercepat penyajian rekomendasi kepada pengambil keputusan. Kolaborasi dengan BKPK dan UMJ dinilai sebagai sinergi konkret yang menyatukan aspek kepastian hukum dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Rektor III UMJ Prof. Tria Astika Endah Permatasari menegaskan komitmen penuh dunia akademik dalam mengawal perumusan kebijakan publik berbasis data ilmiah yang dijiwai kepedulian sosial.
“Kebijakan yang dibangun bukan sekadar kebijakan yang sifatnya data statistik berbasis hanya terkait dengan big data, tetapi kebijakan yang muncul juga memberikan ruh ada di dalamnya kepedulian sosial,” ungkap Tria mengacu pada filosofi Teologi Al-Ma’un.
Tria menambahkan bahwa penandatanganan kerja sama ini langsung diimplementasikan melalui peluncuran I-CHIP UMJ pada tanggal 15 September 2026. Kemitraan ini diharapkan turut menggerakkan potensi 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) di seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata bagi formulasi kebijakan kesehatan dan hukum nasional.
Selanjutnya untuk menandai kerjasama secara resmi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Kepala BKPK Kemenkes dan Kepala BSHK Kemenkum, serta Kepala BKPK dengan M. Arief Rosyid Hasan selaku Direktur I-CHIP. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI).
Hasil media monitoring menunjukkan adanya lonjakan sentimen negatif yang signifikan, terutama dipicu oleh krisis keracunan makanan massal dan isu kesejahteraan tenaga medis. Pemerintah mengidentifikasi puluhan isu krusial yang memerlukan penanganan segera di berbagai pilar kesehatan, mulai dari layanan primer hingga pengawasan internal. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan manajemen krisis yang spesifik, publikasi data keberhasilan program untuk menyeimbangkan narasi, serta edukasi publik yang proaktif. Secara keseluruhan, informasi ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi kementerian terkait untuk merespons dinamika opini publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Penulis: Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan/INAKI)
Ketika langit berubah warna, udara terasa berbeda, dan bau asap mulai masuk ke rumah. Anak-anak diminta tidak bermain di luar. Orang tua mulai mencari masker. Sekolah mulai mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruang. Puskesmas bersiap menghadapi peningkatan kunjungan. Pada saat itulah kita biasanya sadar: karhutla bukan lagi berita dari tempat yang jauh. Ia sudah menjadi persoalan kesehatan di sekitar kita. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting: mengapa kita baru bersiap ketika asap sudah datang?
Pertanyaan ini penting karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan kejadian yang seluruh risikonya datang secara tiba-tiba. Ada musim kemarau, kondisi lahan kering, titik panas, arah angin, prakiraan cuaca, kualitas udara dan kelompok penduduk yang dapat dipetakan. Banyak indikator bahkan dapat diketahui sebelum dampak kesehatan mencapai puncaknya. Artinya, kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersiap sebelum masyarakat jatuh sakit. Itulah pesan yang perlu dibangun:
Karhutla sering dilihat sebagai persoalan lingkungan: hutan terbakar, lahan rusak, satwa kehilangan habitat dan emisi karbon meningkat. Semua itu benar. Tetapi ada konsekuensi lain yang tidak boleh berada di belakang layar: kesehatan manusia.
“Berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi. Pada tanggal yang sama tercatat 4.082 kasus ISPA, sehingga secara kumulatif mencapai 13.449 kasus yang dilaporkan dari 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak. Hingga 27 Agustus 2026, sebanyak 848 tenaga kesehatan telah dimobilisasi di tujuh provinsi terdampak. Kemenkes juga memastikan kesiapan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 Labkesmas untuk menghadapi dampak kesehatan karhutla. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada anak yang batuk, lansia yang sesak, ibu hamil yang lebih khawatir, pekerja yang tetap harus keluar rumah, tenaga kesehatan yang menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan keluarga yang harus mengubah aktivitas sehari-hari. Data terkini per September 2026, wilayah Indonesia yang paling parah terpapar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, disusul oleh beberapa wilayah di Papua dan Nusa Tenggara. Fenomena kemarau panjang yang diperkuat oleh Super El Niño membuat sebaran titik api (hotspot) melonjak.
Selanjutnya Kompas.com 4 September 2026 menyampaikan bahwa kepulan Asap Karhutla Kalimantan Terekam NASA, menyebar hingga Malaysia. “Api membara di Indonesia, yang tengah mengalami kekeringan parah dan meluas. Sebagian di antaranya merupakan kebakaran lahan gambut tropis yang terbakar perlahan, menghasilkan polusi udara lebih tinggi, dan sangat sulit dipadamkan,” tulis NASA Earth dalam twitnya. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran terjadi di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara.
Kita juga perlu berhati-hati membaca angka kasus. Angka dalam situation report dan angka yang diberitakan setelahnya dapat berbeda karena periode dan cakupan pelaporan tidak sama. Karena itu, yang lebih penting bukan sekadar memperdebatkan angka mana yang lebih besar, tetapi memahami arah risikonya: paparan asap dapat berkembang menjadi beban kesehatan yang nyata.
Salah satu persoalan karhutla adalah bahwa lokasi api dan lokasi orang yang terdampak tidak selalu sama. BMKG pada akhir Agustus 2026 mencatat kondisi kering semakin meluas seiring puncak musim kemarau. Titik panas meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera, sementara sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah dan dapat meluas mengikuti pola angin.
Ini berarti masyarakat tidak harus tinggal tepat di sebelah lokasi kebakaran untuk menghadapi risikonya. WHO mengingatkan bahwa asap kebakaran dapat bergerak jauh dan membawa partikulat serta berbagai polutan yang berdampak pada kesehatan. PM2.5 menjadi perhatian utama karena ukurannya sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan.
Bahkan, persoalan ini dapat melampaui batas negara. Pada Agustus 2026, ASEAN Specialised Meteorological Centre meningkatkan kewaspadaan kawasan terkait kondisi titik panas dan asap di wilayah ASEAN bagian selatan. Ini mengingatkan kita bahwa asap adalah persoalan lintas wilayah dan dapat menjadi persoalan lintas negara. Maka, kalau asap tidak mengenal batas, komunikasi tentang risikonya juga tidak boleh terkotak-kotak oleh batas administrasi.
Yang Tidak Terlihat Justru Perlu Diwaspadai
Asap memang terlihat. Tetapi yang paling berisiko justru sering tidak terlihat. PM2.5 tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kita mungkin merasa udara hanya sedikit berkabut, tetapi partikulat halus tetap dapat terhirup. Paparan asap dapat menimbulkan atau memperburuk batuk, sesak napas, mengi, iritasi mata dan saluran pernapasan, asma, PPOK serta gangguan kesehatan lainnya. Pada kelompok rentan, dampaknya dapat lebih serius. WHO menempatkan anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis dan pekerja luar ruang sebagai kelompok yang memerlukan perhatian lebih. Karena itu, pesan kesehatan tidak boleh berhenti pada: “Hati-hati, ada kabut asap.” Pesan itu harus berkembang menjadi: “Kualitas udara sedang memburuk. Ini risikonya. Ini kelompok yang paling rentan. Dan ini yang perlu kita lakukan.” Perubahan kecil dalam cara berkomunikasi tersebut sesungguhnya merupakan perubahan besar dalam kebijakan.
Selama ini, respons kesehatan terhadap karhutla mudah dipahami sebagai: asap datang, masyarakat sakit, fasilitas kesehatan merespons.
Kita perlu membalik urutannya: risiko terdeteksi, masyarakat diperingatkan, paparan dikurangi, kelompok rentan dilindungi, layanan kesehatan bersiap.
Inilah prinsip pertama:
Komunikasi harus datang sebelum dampak kesehatan datang.
Kemenkes telah memperkuat pemantauan kualitas udara, surveilans penyakit, kesiapan fasilitas kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan, distribusi masker, oksigen dan logistik kesehatan. Langkah tersebut penting.
Namun akan lebih kuat jika informasi lingkungan dapat diterjemahkan secara cepat menjadi peringatan kesehatan. Misalnya, ketika data menunjukkan kualitas udara memburuk, masyarakat tidak cukup hanya diberi angka ISPU atau PM2.5.
Masyarakat perlu mendapatkan pesan: “Udara tidak sehat. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit kronis.”
Data harus berubah menjadi pesan. Pesan harus berubah menjadi tindakan. Dan tindakan harus menghasilkan perlindungan.
Bayangkan seorang ayah melihat informasi di telepon selulernya: PM2.5: tinggi. Apa yang harus dilakukan? Belum tentu ia tahu. Tetapi jika pesan yang muncul adalah: “Kualitas udara tidak sehat. Kurangi aktivitas luar ruang. Pastikan anak-anak dan lansia tetap berada di lingkungan dengan udara yang lebih bersih.” Informasi tersebut menjadi jauh lebih berguna. Inilah inti komunikasi risiko.
WHO menekankan bahwa komunikasi risiko dalam keadaan darurat harus membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi kesehatan. Komunikasi harus cepat, transparan, relevan, dapat dipercaya dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi bukan hanya: berapa banyak orang melihat pesan? Tetapi: berapa banyak orang memahami risiko dan melakukan tindakan yang benar?
Tidak semua orang menghadapi risiko yang sama. Seorang anak bukan pekerja lapangan. Seorang lansia dengan penyakit kronis bukan orang dewasa sehat. Seorang ibu hamil bukan petugas pemadam. Karena itu, komunikasi yang efektif harus tersegmentasi.
Untuk orang tua: “Saat udara memburuk, kurangi aktivitas anak di luar rumah dan perhatikan gejala pernapasannya. ”Untuk lansia dan penderita penyakit kronis: “Kurangi paparan asap dan segera cari pertolongan bila muncul sesak atau kondisi memburuk.” Untuk pekerja luar ruang: “Pantau kualitas udara dan ikuti perlindungan serta pengaturan kerja yang ditetapkan.” Untuk masyarakat umum:“Pantau kualitas udara, kurangi paparan dan ikuti informasi resmi.” Pesannya berbeda. Tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan: melindungi manusia dari paparan.
Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Jutaan orang dewasa menghabiskan waktunya di tempat kerja. Maka ketika kualitas udara memburuk, sekolah dan tempat kerja harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Sekolah perlu mengetahui kapan aktivitas luar ruang perlu dibatasi. uru perlu tahu tanda gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan.
Orang tua perlu mendapatkan informasi yang konsisten. Tempat kerja perlu memiliki pengaturan bagi pekerja luar ruang. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah komunikasi kebijakan yang diterjemahkan menjadi keputusan sehari-hari.
Kebijakan baru benar-benar terasa ketika seorang kepala sekolah tahu kapan olahraga luar ruang perlu dihentikan, ketika seorang pekerja tahu kapan aktivitas luar ruang harus dikurangi, dan ketika orang tua tahu kapan anaknya perlu lebih banyak berada di dalam ruangan.
Pesan Kebijakan Ketiga: Jadikan Komunikasi Bagian dari Sistem Peringatan Dini
Kita sering membayangkan early warning system sebagai sirene atau notifikasi. Padahal peringatan dini yang efektif tidak berhenti pada: “Ada risiko.” Peringatan dini harus menjawab: “Apa yang harus saya lakukan?” Karena itu, Indonesia membutuhkan penguatan Health Air Quality Early Warning yang menghubungkan: hotspot + cuaca + arah angin + kualitas udara + penduduk terpapar + surveilans penyakit menjadi: peringatan kesehatan, pesan publik, tindakan, respons pelayanan kesehatan. Dengan sistem seperti itu, ketika titik panas meningkat dan angin diperkirakan membawa asap menuju kawasan padat penduduk, masyarakat tidak harus menunggu sampai langit berubah pekat. Informasi dapat datang lebih awal. Fasilitas kesehatan dapat bersiap. Sekolah dapat menyesuaikan kegiatan. Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan. Dan masyarakat dapat melindungi keluarganya. Inilah pergeseran dari respons terhadap kejadian menjadi pengelolaan risiko.
Jangan Biarkan Kekosongan Informasi diisi Rumor
Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian. Ketika pemerintah tidak berbicara, ruang informasi tidak pernah kosong. Ia akan diisi oleh media sosial, grup percakapan, pesan berantai dan berbagai sumber lain. Sebagian benar. Sebagian keliru. Sebagian bahkan dapat membahayakan. Karena itu, pemerintah perlu hadir dengan satu pesan yang jelas, konsisten dan mudah dipahami. Analisis media BKPK periode 21–28 Agustus 2026 menunjukkan bahwa karhutla menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan. BKPK juga merekomendasikan penguatan dan amplifikasi edukasi karhutla. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar urusan humas. Ia adalah bagian dari manajemen risiko kesehatan. Ketika masyarakat menerima pesan yang cepat dan dapat dipercaya, mereka tidak hanya memperoleh informasi. Mereka memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan.
Tentu saja, solusi utama karhutla tetap pencegahan kebakaran. Tidak ada komunikasi yang dapat menggantikan penegakan hukum, pengelolaan lahan yang baik, perlindungan gambut, pencegahan pembakaran dan pengendalian sumber api. Tetapi ketika kebakaran terjadi, kita tidak boleh hanya menghitung: berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung: berapa orang yang terpapar?; berapa anak yang terdampak?; berapa lansia yang harus mendapatkan pertolongan?; berapa fasilitas kesehatan yang harus bersiap?; berapa hari sekolah dan produktivitas terganggu?; berapa biaya kesehatan yang harus ditanggung? Dengan perspektif tersebut, pencegahan karhutla sesungguhnya adalah investasi kesehatan.
Setiap hektare yang tidak terbakar bukan hanya menyelamatkan hutan. Ia juga dapat berarti lebih sedikit asap, lebih sedikit paparan, lebih sedikit penyakit, lebih sedikit beban pelayanan kesehatan dan lebih sedikit keluarga yang harus mengubah kehidupannya.
Karhutla juga memperlihatkan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya diuji ketika virus baru muncul atau bencana besar terjadi. Ketahanan kesehatan diuji ketika lingkungan berubah dan sistem kesehatan harus mampu melindungi masyarakat dari risiko baru maupun risiko berulang.
Karhutla mempertemukan banyak persoalan sekaligus: lingkungan, cuaca, perubahan iklim, kualitas udara, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Karena itu, responsnya tidak mungkin dikerjakan oleh satu sektor. BMKG membaca cuaca dan potensi kekeringan. Sektor lingkungan memantau kualitas udara dan sumber pencemaran. Sektor kehutanan dan pemerintah daerah melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran. Kementerian Kesehatan memantau dampak kesehatan dan menyiapkan pelayanan. Sekolah dan tempat kerja mengatur aktivitas. Media menyampaikan informasi. Dan masyarakat mengambil tindakan. Bertindak bersama bukan slogan. Ia adalah kebutuhan.
Dimensi lintas batas juga tidak boleh dilupakan. Ketika asap bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, masyarakat di lokasi yang tidak mengalami kebakaran pun dapat terdampak. Ketika asap melintasi batas negara, persoalannya menjadi persoalan regional. ASEAN telah memiliki kerangka kerja melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Artinya, kerja sama kawasan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran asap lintas batas bukan gagasan baru. Yang perlu terus diperkuat adalah bagaimana data, peringatan dini dan komunikasi risiko kesehatan dapat bergerak secepat asap itu sendiri. Karena jika asap dapat menyeberangi batas dalam hitungan jam, informasi kesehatan juga harus mampu bergerak dalam hitungan jam, bahkan menit.
Masyarakat Tidak Membutuhkan Kepanikan, Mereka Membutuhkan Kesiapan
Komunikasi risiko yang buruk dapat menghasilkan dua ekstrem. Pertama, masyarakat menganggap asap biasa saja dan tidak melakukan perlindungan. Kedua, masyarakat menjadi panik karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kita membutuhkan jalan tengah: Waspada tanpa panik.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak semua paparan akan langsung menyebabkan penyakit berat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami bahwa paparan berulang dan kualitas udara yang buruk bukan sesuatu yang boleh diabaikan.
Ikuti arahan pemerintah, cegah kebakaran, jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera mencari pertolongan ketika muncul tanda bahaya.
Mungkin kita tidak dapat menghilangkan seluruh risiko karhutla dalam satu musim. Tetapi kita dapat mengurangi dampaknya. Kita dapat mendeteksi lebih awal. Kita dapat memberi tahu masyarakat lebih cepat. Kita dapat membuat informasi lebih sederhana. Kita dapat melindungi anak-anak. Kita dapat melindungi lansia. Kita dapat melindungi ibu hamil dan penderita penyakit kronis. Kita dapat menyiapkan puskesmas dan rumah sakit. Kita dapat memperkuat sekolah dan tempat kerja. Kita dapat mencegah informasi palsu mengalahkan informasi yang benar. Dan yang paling penting, kita dapat mengubah cara berpikir: dari menunggu sakit menjadi mencegah paparan. dari merespons kejadian menjadi mengelola risiko. dari sekadar memadamkan api menjadi melindungi manusia. Karena itu, ketika asap datang, pertanyaan kita jangan hanya: “Kapan asap ini hilang?” Tetapi: “Apa yang sudah kita lakukan agar masyarakat tetap sehat?” Itulah makna sesungguhnya dari: SAAT ASAP DATANG, KITA SIAP Kenali risikonya. Lindungi kesehatan. Bertindak bersama. Dan bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, media maupun masyarakat, ada satu kalimat yang layak kita ingat: “Jangan tunggu asap menjadi kasus.”
Karhutla bukan sekadar tentang api yang membakar hutan dan lahan. Ia tentang udara yang kita hirup, anak-anak yang harus tinggal di dalam rumah, pekerja yang tetap terpapar, dan fasilitas kesehatan yang harus bersiap menghadapi dampaknya. Kita mungkin tidak selalu bisa menghentikan api. Tetapi kita bisa menghentikan kebiasaan menunggu sampai masyarakat sakit. Karena ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa sedikit manusia yang jatuh sakit akibat asap. Saat asap datang, kesiapan bukan pilihan. Ia adalah tanggung jawab. Jangan tunggu asap menjadi kasus.
Laporan analisis media dan strategi komunikasi Kementerian Kesehatan RI periode 21-28 Agustus 2026 menunjukkan adanya perbedaan sentimen yang kontras antara media massa dan media sosial. Di media massa, sentimen publik didominasi oleh respons positif sebesar 69,8% (dari 2.057 pemberitaan) yang didorong oleh keberhasilan penanganan pascagempa di NTT dan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebaliknya, interaksi di media sosial mencatatkan sentimen negatif sebesar 24,9% (dari 1.417 percakapan) yang dipicu oleh keresahan seputar beban kerja serta kesejahteraan tenaga kesehatan, di samping adanya 38 item isu berkategori “Red Flag” dari total 87 isu terverifikasi.
Dalam evaluasi terhadap 6 Pilar Transformasi Kesehatan, isu paling kritis dan kronis terdapat pada Pilar 5 (SDM Kesehatan), yang menuntut kebijakan konkret terkait kejelasan status PPPK dan standar pendapatan dokter sebelum adanya ancaman aksi pada 7 September. Selain itu, perhatian khusus juga tertuju pada Pilar 1 (Layanan Primer) yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan di Boyolali dan Klaten, serta Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan) untuk mencegah viralnya isu penolakan pasien BPJS di instalasi gawat darurat (IGD). Sementara itu, Pilar 2 menyoroti perbaikan infrastruktur RSUD serta ketersediaan obat/dokter demi keselamatan pasien, sedangkan Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) masih nihil dari pemberitaan utama periode ini.
Sebagai langkah mitigasi, dirumuskan strategi manajemen krisis berupa penyusunan narasi proaktif atas pencalonan Menkes sebagai Dirjen WHO serta keterbukaan informasi mengenai audit keamanan pangan dan investigasi kasus KIPI. Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan amplifikasi konten unggulan seperti revitalisasi fasilitas kesehatan NTT, edukasi Karhutla, skrining TB, dan program CKG, serta melakukan audit tata kelola pengadaan demi membangun kredibilitas dan akuntabilitas internal Kemenkes di mata publik
Jakarta – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Etik Retno Wiyati berharap Workshop Strategi Komunikasi Reaktif yang digelar Rabu (26/8) dapat menambah kuantitas sekaligus kualitas produk komunikasi yang dihasilkan tim kehumasan di lingkungan BKPK Kemenkes. Harapan itu disampaikan Etik saat membuka acara tersebut yang berlangsung selama dua hari, yang diikuti kurang lebih 40 peserta terdiri dari fungsional Pranata Humas, Analis kebijakan, Administrasi Kesehatan, Analis Kepegawaian, Pustakawan dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BKPK dan Biro Komunikasi Publik dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kemenkes, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Etik mengapresiasi tim kehumasan dan pengelola komunikasi BKPK yang dinilainya aktif menyelenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan lintas kementerian dan lembaga. Ia menyebut kegiatan semacam ini perlu terus dilakukan mengingat dinamika komunikasi publik saat ini bergerak sangat cepat. “Semoga dengan adanya workshop ini menambah kuantitas dan juga kualitas dari produk-produk komunikasi yang akan dihasilkan,” kata Etik dalam sambutannya.
“Kita memahami bahwa saat ini dinamika komunikasi publik ini bergerak sangat cepat. Masyarakat mudah mengakses informasi dan tingkat literasi masyarakat juga masih beragam,” ujarnya. Menurut Etik, perbedaan tingkat literasi itu membuat informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya mudah tersebar di berbagai platform digital dan media sosial. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut corong komunikasi pemerintah bergerak cepat untuk menyeimbangkan arus informasi yang berkembang di masyarakat.
Ia menambahkan, sektor kesehatan termasuk yang paling banyak diterpa isu dibanding kementerian maupun pemerintah daerah lain, sehingga peran pejabat pengelola komunikasi dan tenaga humas dituntut semakin efektif.
“Tantangan komunikasi pemerintah ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tapi paham persoalannya, membaca dinamika isu, kemudian mengenali bagaimana persepsi publik terhadap suatu isu, merumuskan pesan dengan tepat dan kanal yang sesuai,” ujar Etik.
Etik mengingatkan, respons yang tidak tepat terhadap suatu isu berpotensi memicu gelombang reaksi publik yang lebih besar. Karena itu, ia berharap peserta dapat mempraktikkan langsung materi analisis isu berbasis media monitoring selama workshop berlangsung.
Materi Analisis Isu dalam workshop tersebut dibawakan Jojo S. Nugroho, praktisi komunikasi yang dikenal dengan sebutan “Om Jojo”. Ia tercatat pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) periode 2017–2024, selain sebagai pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Imogen PR.
Jojo memaparkan materi bertajuk sentimen, tonalitas, dan pembingkaian pemberitaan sebagai tahap yang perlu dilalui sebelum menyusun strategi komunikasi publik. Ia menjelaskan bahwa pembacaan isu publik idealnya melalui rangkaian proses mulai dari pengumpulan sinyal pemberitaan, pemahaman fakta, identifikasi konteks, penilaian dampak terhadap pemangku kepentingan, hingga perumusan rekomendasi respons komunikasi.
Dalam paparannya, Jojo turut mengingatkan bahwa sentimen media dan sentimen publik di ruang digital kerap berada pada dua lapisan berbeda, sehingga organisasi tidak cukup hanya memantau pemberitaan media tanpa membaca percakapan publik di media sosial.
Ia mencontohkan sejumlah kasus nyata di sektor kesehatan sebagai bahan latihan analisis, termasuk pemberitaan mengenai dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut, dugaan keracunan pangan pada program Makan Bergizi Gratis, serta viralnya komentar tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Dari kasus-kasus tersebut, Jojo menekankan pentingnya membaca keseluruhan isi pemberitaan, bukan hanya judul, sebelum menetapkan klasifikasi sentimen maupun tingkat risiko sebuah isu.
Materi selanjutnya mengenai penyusunan strategi komunikasi reaktif disampaikan Fachrudin Ali, Pranata Humas Ahli Madya BKPK Kemenkes yang juga menjabat Ketua Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas). Fachrudin menegaskan bahwa organisasi pemerintah perlu bergeser dari pendekatan komunikasi yang semata membangun reputasi menuju pendekatan yang sanggup melindungi reputasi saat isu bergulir cepat. “Kecepatan adalah mata uang utama dalam manajemen krisis,” kata Fachrudin.
Ia menjelaskan, jika pendekatan proaktif bersifat seperti maraton dengan analisis organisasi yang terjadwal dan lintas sektoral, pendekatan reaktif justru menuntut karakter sprint yang diukur dalam hitungan menit hingga jam, dengan analisis awal berupa pembentukan tim kelola isu publik ketimbang kajian SWOT yang memakan waktu lama. Menurut Fachrudin, peran dalam tim tersebut mesti disusun berdasarkan fungsi, bukan jabatan struktural, agar protokol tetap berjalan meski terjadi rotasi pegawai.
Ia juga menekankan pentingnya mengisi kekosongan informasi pada jam-jam kritis agar narasi tidak diambil alih pihak lain. “Ruang informasi yang dibiarkan kosong akan diisi pihak lain dan itu bisa saja disinformasi (hoaks),” jelas Fachrudin. (FAA)
Jakarta- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di Ruang Arslonga, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Rabu (26/8).
Kegiatan ini diikuti oleh ASN dari lingkungan BKPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes. Adapun perincian peserta yang dilantik terdiri atas 17 orang dari BKPK dan 61 orang dari Itjen (total 78 ASN).
Pengambilan sumpah ini menegaskan komitmen moral ASN untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, loyalitas, serta profesionalisme. Selain itu, pelantikan pejabat fungsional diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi melalui optimalisasi kompetensi dan inovasi dalam mendukung tugas Kemenkes.
Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, menekankan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan amanah dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan negara serta masyarakat.
“Sumpah/janji yang Saudara ucapkan hari ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan komitmen moral untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan yang diberikan. Jadikan sumpah tersebut sebagai pengingat dalam setiap keputusan dan tindakan Saudara dalam menjalankan tugas.,” ujar Prof Asnawi.
“BKPK memiliki tugas strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan kesehatan. Karena itu, setiap ASN harus terus meningkatkan kompetensi, bekerja berdasarkan data dan bukti, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan,” lanjutnya.
Prof. Asnawi juga mengajak para ASN untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital, serta mengedepankan kerja sama lintas unit maupun profesi. Menurutnya, BKPK memiliki peran strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy) demi mendukung pembangunan kesehatan nasional. (Penulis: Irwan Fazar, Editor: Tim Kerja HDI)
Pemantauan media Kemenkes RI periode 7–14 Agustus 2026 menunjukkan kontradiksi tajam antara sentimen pemberitaan arus utama dan percakapan publik. Terdapat 2.143 berita media massa yang didominasi sentimen positif (68,9%) dalam mendukung program prioritas seperti CKG dan digitalisasi. Sebaliknya, dari 3.404 percakapan di media sosial, 73,5% di antaranya bersentimen negatif, menjadikan platform tersebut sebagai wadah kritik tajam terkait layanan BPJS dan keamanan pangan yang memicu 44 dari 88 isu terkategori sebagai krisis atau red flag.
Dari kacamata enam pilar transformasi kesehatan, Pilar 1 (Layanan Primer) mendominasi volume percakapan, namun diwarnai red flag akibat tingginya percakapan terkait keracunan Program MBG dan dugaan insiden pasca-vaksinasi di Karo. Kasus keracunan ini berulang di berbagai daerah dan turut menjadikan Pilar 3 (Ketahanan Kesehatan) sebagai pilar bersentimen paling negatif. Selain itu, sentimen kritis juga mencuat pada Pilar 4 berupa keluhan sistemik BPJS Kesehatan, serta Pilar 5 terkait beban kerja dan polemik kematian PPDS/Internsip. Di tengah berbagai krisis tersebut, Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) mencatat sentimen paling positif berkat keberhasilan integrasi SATUSEHAT-SIAK.
Sebagai langkah perbaikan, hasil analisis merekomendasikan taktik komunikasi krisis yang cepat dan transparan, seperti memublikasikan hasil investigasi medis kasus di Karo dan audit sanitasi MBG untuk membendung narasi anti-vaksin. Kemenkes juga didorong untuk memperkuat amplifikasi capaian program melalui pendekatan penceritaan berbasis kisah nyata penerima manfaat, alih-alih sekadar memaparkan angka statistik. Langkah krusial lainnya adalah membangun narasi yang lebih proaktif dalam memastikan perlindungan, remunerasi, dan keamanan kerja tenaga kesehatan guna meredam eskalasi keluhan serupa di masa depan
