Penulis: Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan/INAKI)
Ketika langit berubah warna, udara terasa berbeda, dan bau asap mulai masuk ke rumah. Anak-anak diminta tidak bermain di luar. Orang tua mulai mencari masker. Sekolah mulai mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruang. Puskesmas bersiap menghadapi peningkatan kunjungan. Pada saat itulah kita biasanya sadar: karhutla bukan lagi berita dari tempat yang jauh. Ia sudah menjadi persoalan kesehatan di sekitar kita. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting: mengapa kita baru bersiap ketika asap sudah datang?
Pertanyaan ini penting karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan kejadian yang seluruh risikonya datang secara tiba-tiba. Ada musim kemarau, kondisi lahan kering, titik panas, arah angin, prakiraan cuaca, kualitas udara dan kelompok penduduk yang dapat dipetakan. Banyak indikator bahkan dapat diketahui sebelum dampak kesehatan mencapai puncaknya. Artinya, kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersiap sebelum masyarakat jatuh sakit. Itulah pesan yang perlu dibangun:
SAAT ASAP DATANG, KITA SIAP.
Bukan karena kita menunggu asap datang, melainkan karena kita sudah mengenali risikonya sebelum asap menjadi masalah kesehatan.
Ketika yang Terbakar Bukan Hanya Hutan
Karhutla sering dilihat sebagai persoalan lingkungan: hutan terbakar, lahan rusak, satwa kehilangan habitat dan emisi karbon meningkat. Semua itu benar. Tetapi ada konsekuensi lain yang tidak boleh berada di belakang layar: kesehatan manusia.
“Berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi. Pada tanggal yang sama tercatat 4.082 kasus ISPA, sehingga secara kumulatif mencapai 13.449 kasus yang dilaporkan dari 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak. Hingga 27 Agustus 2026, sebanyak 848 tenaga kesehatan telah dimobilisasi di tujuh provinsi terdampak. Kemenkes juga memastikan kesiapan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 Labkesmas untuk menghadapi dampak kesehatan karhutla. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada anak yang batuk, lansia yang sesak, ibu hamil yang lebih khawatir, pekerja yang tetap harus keluar rumah, tenaga kesehatan yang menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan keluarga yang harus mengubah aktivitas sehari-hari. Data terkini per September 2026, wilayah Indonesia yang paling parah terpapar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, disusul oleh beberapa wilayah di Papua dan Nusa Tenggara. Fenomena kemarau panjang yang diperkuat oleh Super El Niño membuat sebaran titik api (hotspot) melonjak.
Selanjutnya Kompas.com 4 September 2026 menyampaikan bahwa kepulan Asap Karhutla Kalimantan Terekam NASA, menyebar hingga Malaysia. “Api membara di Indonesia, yang tengah mengalami kekeringan parah dan meluas. Sebagian di antaranya merupakan kebakaran lahan gambut tropis yang terbakar perlahan, menghasilkan polusi udara lebih tinggi, dan sangat sulit dipadamkan,” tulis NASA Earth dalam twitnya. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran terjadi di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara.
Kita juga perlu berhati-hati membaca angka kasus. Angka dalam situation report dan angka yang diberitakan setelahnya dapat berbeda karena periode dan cakupan pelaporan tidak sama. Karena itu, yang lebih penting bukan sekadar memperdebatkan angka mana yang lebih besar, tetapi memahami arah risikonya: paparan asap dapat berkembang menjadi beban kesehatan yang nyata.
Asap Tidak Mengenal Batas Wilayah
Salah satu persoalan karhutla adalah bahwa lokasi api dan lokasi orang yang terdampak tidak selalu sama. BMKG pada akhir Agustus 2026 mencatat kondisi kering semakin meluas seiring puncak musim kemarau. Titik panas meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera, sementara sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah dan dapat meluas mengikuti pola angin.
Ini berarti masyarakat tidak harus tinggal tepat di sebelah lokasi kebakaran untuk menghadapi risikonya. WHO mengingatkan bahwa asap kebakaran dapat bergerak jauh dan membawa partikulat serta berbagai polutan yang berdampak pada kesehatan. PM2.5 menjadi perhatian utama karena ukurannya sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan.
Bahkan, persoalan ini dapat melampaui batas negara. Pada Agustus 2026, ASEAN Specialised Meteorological Centre meningkatkan kewaspadaan kawasan terkait kondisi titik panas dan asap di wilayah ASEAN bagian selatan. Ini mengingatkan kita bahwa asap adalah persoalan lintas wilayah dan dapat menjadi persoalan lintas negara. Maka, kalau asap tidak mengenal batas, komunikasi tentang risikonya juga tidak boleh terkotak-kotak oleh batas administrasi.
Yang Tidak Terlihat Justru Perlu Diwaspadai
Asap memang terlihat. Tetapi yang paling berisiko justru sering tidak terlihat. PM2.5 tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kita mungkin merasa udara hanya sedikit berkabut, tetapi partikulat halus tetap dapat terhirup. Paparan asap dapat menimbulkan atau memperburuk batuk, sesak napas, mengi, iritasi mata dan saluran pernapasan, asma, PPOK serta gangguan kesehatan lainnya. Pada kelompok rentan, dampaknya dapat lebih serius. WHO menempatkan anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis dan pekerja luar ruang sebagai kelompok yang memerlukan perhatian lebih. Karena itu, pesan kesehatan tidak boleh berhenti pada: “Hati-hati, ada kabut asap.” Pesan itu harus berkembang menjadi: “Kualitas udara sedang memburuk. Ini risikonya. Ini kelompok yang paling rentan. Dan ini yang perlu kita lakukan.” Perubahan kecil dalam cara berkomunikasi tersebut sesungguhnya merupakan perubahan besar dalam kebijakan.
Pesan Kebijakan Pertama: Jangan Tunggu Masyarakat Sakit
Selama ini, respons kesehatan terhadap karhutla mudah dipahami sebagai: asap datang, masyarakat sakit, fasilitas kesehatan merespons.
Kita perlu membalik urutannya: risiko terdeteksi, masyarakat diperingatkan, paparan dikurangi, kelompok rentan dilindungi, layanan kesehatan bersiap.
Inilah prinsip pertama:
Komunikasi harus datang sebelum dampak kesehatan datang.
Kemenkes telah memperkuat pemantauan kualitas udara, surveilans penyakit, kesiapan fasilitas kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan, distribusi masker, oksigen dan logistik kesehatan. Langkah tersebut penting.
Namun akan lebih kuat jika informasi lingkungan dapat diterjemahkan secara cepat menjadi peringatan kesehatan. Misalnya, ketika data menunjukkan kualitas udara memburuk, masyarakat tidak cukup hanya diberi angka ISPU atau PM2.5.
Masyarakat perlu mendapatkan pesan: “Udara tidak sehat. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit kronis.”
Data harus berubah menjadi pesan. Pesan harus berubah menjadi tindakan. Dan tindakan harus menghasilkan perlindungan.
Dari Angka Menjadi Keputusan
Bayangkan seorang ayah melihat informasi di telepon selulernya: PM2.5: tinggi. Apa yang harus dilakukan? Belum tentu ia tahu. Tetapi jika pesan yang muncul adalah: “Kualitas udara tidak sehat. Kurangi aktivitas luar ruang. Pastikan anak-anak dan lansia tetap berada di lingkungan dengan udara yang lebih bersih.” Informasi tersebut menjadi jauh lebih berguna. Inilah inti komunikasi risiko.
WHO menekankan bahwa komunikasi risiko dalam keadaan darurat harus membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi kesehatan. Komunikasi harus cepat, transparan, relevan, dapat dipercaya dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi bukan hanya: berapa banyak orang melihat pesan? Tetapi: berapa banyak orang memahami risiko dan melakukan tindakan yang benar?
Pesan Kebijakan Kedua: Satu Risiko, Banyak Cara Melindungi
Tidak semua orang menghadapi risiko yang sama. Seorang anak bukan pekerja lapangan. Seorang lansia dengan penyakit kronis bukan orang dewasa sehat. Seorang ibu hamil bukan petugas pemadam. Karena itu, komunikasi yang efektif harus tersegmentasi.
Untuk orang tua: “Saat udara memburuk, kurangi aktivitas anak di luar rumah dan perhatikan gejala pernapasannya. ”Untuk lansia dan penderita penyakit kronis: “Kurangi paparan asap dan segera cari pertolongan bila muncul sesak atau kondisi memburuk.” Untuk pekerja luar ruang: “Pantau kualitas udara dan ikuti perlindungan serta pengaturan kerja yang ditetapkan.” Untuk masyarakat umum:“Pantau kualitas udara, kurangi paparan dan ikuti informasi resmi.” Pesannya berbeda. Tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan: melindungi manusia dari paparan.
Sekolah dan Tempat Kerja Tidak Boleh Menunggu Instruksi Terakhir
Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Jutaan orang dewasa menghabiskan waktunya di tempat kerja. Maka ketika kualitas udara memburuk, sekolah dan tempat kerja harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Sekolah perlu mengetahui kapan aktivitas luar ruang perlu dibatasi. uru perlu tahu tanda gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan.
Orang tua perlu mendapatkan informasi yang konsisten. Tempat kerja perlu memiliki pengaturan bagi pekerja luar ruang. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah komunikasi kebijakan yang diterjemahkan menjadi keputusan sehari-hari.
Kebijakan baru benar-benar terasa ketika seorang kepala sekolah tahu kapan olahraga luar ruang perlu dihentikan, ketika seorang pekerja tahu kapan aktivitas luar ruang harus dikurangi, dan ketika orang tua tahu kapan anaknya perlu lebih banyak berada di dalam ruangan.
Pesan Kebijakan Ketiga: Jadikan Komunikasi Bagian dari Sistem Peringatan Dini
Kita sering membayangkan early warning system sebagai sirene atau notifikasi. Padahal peringatan dini yang efektif tidak berhenti pada: “Ada risiko.” Peringatan dini harus menjawab: “Apa yang harus saya lakukan?” Karena itu, Indonesia membutuhkan penguatan Health Air Quality Early Warning yang menghubungkan: hotspot + cuaca + arah angin + kualitas udara + penduduk terpapar + surveilans penyakit menjadi: peringatan kesehatan, pesan publik, tindakan, respons pelayanan kesehatan. Dengan sistem seperti itu, ketika titik panas meningkat dan angin diperkirakan membawa asap menuju kawasan padat penduduk, masyarakat tidak harus menunggu sampai langit berubah pekat. Informasi dapat datang lebih awal. Fasilitas kesehatan dapat bersiap. Sekolah dapat menyesuaikan kegiatan. Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan. Dan masyarakat dapat melindungi keluarganya. Inilah pergeseran dari respons terhadap kejadian menjadi pengelolaan risiko.
Jangan Biarkan Kekosongan Informasi diisi Rumor
Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian. Ketika pemerintah tidak berbicara, ruang informasi tidak pernah kosong. Ia akan diisi oleh media sosial, grup percakapan, pesan berantai dan berbagai sumber lain. Sebagian benar. Sebagian keliru. Sebagian bahkan dapat membahayakan. Karena itu, pemerintah perlu hadir dengan satu pesan yang jelas, konsisten dan mudah dipahami. Analisis media BKPK periode 21–28 Agustus 2026 menunjukkan bahwa karhutla menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan. BKPK juga merekomendasikan penguatan dan amplifikasi edukasi karhutla. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar urusan humas. Ia adalah bagian dari manajemen risiko kesehatan. Ketika masyarakat menerima pesan yang cepat dan dapat dipercaya, mereka tidak hanya memperoleh informasi. Mereka memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan.
Dari “Memadamkan Api” Menjadi “Melindungi Manusia”
Tentu saja, solusi utama karhutla tetap pencegahan kebakaran. Tidak ada komunikasi yang dapat menggantikan penegakan hukum, pengelolaan lahan yang baik, perlindungan gambut, pencegahan pembakaran dan pengendalian sumber api. Tetapi ketika kebakaran terjadi, kita tidak boleh hanya menghitung: berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung: berapa orang yang terpapar?; berapa anak yang terdampak?; berapa lansia yang harus mendapatkan pertolongan?; berapa fasilitas kesehatan yang harus bersiap?; berapa hari sekolah dan produktivitas terganggu?; berapa biaya kesehatan yang harus ditanggung? Dengan perspektif tersebut, pencegahan karhutla sesungguhnya adalah investasi kesehatan.
Setiap hektare yang tidak terbakar bukan hanya menyelamatkan hutan. Ia juga dapat berarti lebih sedikit asap, lebih sedikit paparan, lebih sedikit penyakit, lebih sedikit beban pelayanan kesehatan dan lebih sedikit keluarga yang harus mengubah kehidupannya.
Karhutla Adalah Ujian Ketahanan Kesehatan
Karhutla juga memperlihatkan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya diuji ketika virus baru muncul atau bencana besar terjadi. Ketahanan kesehatan diuji ketika lingkungan berubah dan sistem kesehatan harus mampu melindungi masyarakat dari risiko baru maupun risiko berulang.
Karhutla mempertemukan banyak persoalan sekaligus: lingkungan, cuaca, perubahan iklim, kualitas udara, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Karena itu, responsnya tidak mungkin dikerjakan oleh satu sektor. BMKG membaca cuaca dan potensi kekeringan. Sektor lingkungan memantau kualitas udara dan sumber pencemaran. Sektor kehutanan dan pemerintah daerah melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran. Kementerian Kesehatan memantau dampak kesehatan dan menyiapkan pelayanan. Sekolah dan tempat kerja mengatur aktivitas. Media menyampaikan informasi. Dan masyarakat mengambil tindakan. Bertindak bersama bukan slogan. Ia adalah kebutuhan.
Asap Tidak Mengenal Batas
Dimensi lintas batas juga tidak boleh dilupakan. Ketika asap bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, masyarakat di lokasi yang tidak mengalami kebakaran pun dapat terdampak. Ketika asap melintasi batas negara, persoalannya menjadi persoalan regional. ASEAN telah memiliki kerangka kerja melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Artinya, kerja sama kawasan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran asap lintas batas bukan gagasan baru. Yang perlu terus diperkuat adalah bagaimana data, peringatan dini dan komunikasi risiko kesehatan dapat bergerak secepat asap itu sendiri. Karena jika asap dapat menyeberangi batas dalam hitungan jam, informasi kesehatan juga harus mampu bergerak dalam hitungan jam, bahkan menit.
Masyarakat Tidak Membutuhkan Kepanikan, Mereka Membutuhkan Kesiapan
Komunikasi risiko yang buruk dapat menghasilkan dua ekstrem. Pertama, masyarakat menganggap asap biasa saja dan tidak melakukan perlindungan. Kedua, masyarakat menjadi panik karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kita membutuhkan jalan tengah: Waspada tanpa panik.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak semua paparan akan langsung menyebabkan penyakit berat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami bahwa paparan berulang dan kualitas udara yang buruk bukan sesuatu yang boleh diabaikan.
Ikuti arahan pemerintah, cegah kebakaran, jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera mencari pertolongan ketika muncul tanda bahaya.
Saat Asap Datang, Kita Siap
Mungkin kita tidak dapat menghilangkan seluruh risiko karhutla dalam satu musim. Tetapi kita dapat mengurangi dampaknya. Kita dapat mendeteksi lebih awal. Kita dapat memberi tahu masyarakat lebih cepat. Kita dapat membuat informasi lebih sederhana. Kita dapat melindungi anak-anak. Kita dapat melindungi lansia. Kita dapat melindungi ibu hamil dan penderita penyakit kronis. Kita dapat menyiapkan puskesmas dan rumah sakit. Kita dapat memperkuat sekolah dan tempat kerja. Kita dapat mencegah informasi palsu mengalahkan informasi yang benar. Dan yang paling penting, kita dapat mengubah cara berpikir: dari menunggu sakit menjadi mencegah paparan. dari merespons kejadian menjadi mengelola risiko. dari sekadar memadamkan api menjadi melindungi manusia. Karena itu, ketika asap datang, pertanyaan kita jangan hanya: “Kapan asap ini hilang?” Tetapi: “Apa yang sudah kita lakukan agar masyarakat tetap sehat?” Itulah makna sesungguhnya dari: SAAT ASAP DATANG, KITA SIAP Kenali risikonya. Lindungi kesehatan. Bertindak bersama. Dan bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, media maupun masyarakat, ada satu kalimat yang layak kita ingat: “Jangan tunggu asap menjadi kasus.”
Karhutla bukan sekadar tentang api yang membakar hutan dan lahan. Ia tentang udara yang kita hirup, anak-anak yang harus tinggal di dalam rumah, pekerja yang tetap terpapar, dan fasilitas kesehatan yang harus bersiap menghadapi dampaknya. Kita mungkin tidak selalu bisa menghentikan api. Tetapi kita bisa menghentikan kebiasaan menunggu sampai masyarakat sakit. Karena ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa sedikit manusia yang jatuh sakit akibat asap. Saat asap datang, kesiapan bukan pilihan. Ia adalah tanggung jawab. Jangan tunggu asap menjadi kasus.
