Jakarta – Kebijakan tidak lahir dari ruang kosong. Dalam perumusan dan implementasinya, ada banyak sisi yang harus ditimbang, mulai dari kepentingan masyarakat, pemanfaatan data hingga bukti yang harus dianalisis. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Nelly Puspandari.
“Kebijakan bukan sekadar satu inspirasi yang muncul tiba-tiba,” ucap Nelly saat menyambut kunjungan dari mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) angkatan 2026 di Kantor BKPK, Senin (5/10).
Kunjungan mahasiswa FISIP UI yang merupakan bagian dari kegiatan Organisational and Academic Training (OAT) 2026 ini bertujuan untuk mengenalkan secara langsung proses perumusan dan tata kelola kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy).
Lebih lanjut Nelly menjelaskan bahwa BKPK berperan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari agenda setting (pemetaan masalah), perumusan bersama unit program, implemetasi, hingga evaluasi. Sebagai bentuk konkret partisipasi publik, pada hari yang sama BKPK juga menggelar public hearing terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 guna menampung masukan dan aspirasi dari masyarakat.
Analis Kebijakan Ahli Utama BKPK, Wiendra Waworuntu, menambahkan bahwa keberadaan bukti ilmiah mutlak diperlukan agar kebijakan kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu evidence-based. Hal ini membantu menentukan prioritas masalah, memastikan kebijakan lebih efektif, mengurangi risiko kegagalan implementasi, serta meningkatkan efisiensi sumber daya,” tutur Wiendra.
Dalam pemaparannya, Wiendra juga menyampaikan sejumlah agenda prioritas pembangunan kesehatan nasional, seperti penuntasan tuberkulosis (TBC), penguatan ketahanan kesehatan nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat berpartisipasi aktif mendorong generasi muda untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Politik FISIP UI, Muhammad Imam, mengapresiasi penerimaan terbuka dari BKPK Kemenkes. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan isu strategis yang erat kaitannya dengan kebijakan publik dan politik.
“Kami sangat senang dengan kegiatan hari ini karena mahasiswa mendapat kesempatan langsung belajar ke institusi yang menangani prioritas negara. Kami berharap kesempatan ini menjadi awal kerja sama yang lebih konkret, baik dalam penelitian bersama maupun program magang mahasiswa di BKPK,” ungkap Imam.
Selain berdiskusi mengenai transformasi sistem kesehatan dan penyusunan regulasi, para mahasiswa FISIP UI juga memperluas wawasan mereka mengenai struktur organisasi Kemenkes, budaya kerja baru delayering, digitalisasi layanan birokrasi, serta peluang karier dan pengembangan kapasitas SDM. Materi tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Giri Inayah.
Kunjungan mahasiswa FISIP UI diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, foto bersama, serta kunjungan ke perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK. Rangkaian kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat lebih dekat lingkungan kerja dan sumber informasi kebijakan yang tersedia di BKPK. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor Timker HDI)
