Kemenkes Perkuat Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti melalui Kerja Sama dengan NUS

67

Jakarta – Kementerian Kesehatan dan National University of Singapore (NUS) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/(MoU) terkait Kerja Sama Strategis dalam Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti melalui Penilaian Kinerja Sistem Kesehatan serta Analisis dan Pemodelan Beban Penyakit.

Tujuan dari MOU ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja bagi kerja sama yang saling menguntungkan dalam penelitian kebijakan kesehatan terapan, penilaian kinerja sistem kesehatan, pemodelan beban penyakit dan risiko, pengembangan kapasitas, serta kolaborasi regional dalam penerapan bukti ilmiah ke dalam kebijakan.

Seremoni penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah didampingi Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati serta perwakilan dari NUS, Prof. Marie Ng dan Prof. Piya Hanvoravongchai pada Senin (9/11) di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Hadir menyaksikan penandatanganan ini Global Burden of Disease (GBD) Independent Advisory Commitee Prof. Peter Piot beserta anggotanya, Direktur IHME Dr. Christopher Murray, Prof. Enis Barış dan Prof. Rob Aldridge, serta perwakilan dari Gates Foundation Dr. David Blazes dan Dr. Georgina Murphy.

Lingkup kerja sama Kemenkes dengan NUS meliputi:

  1. Penilaian Kinerja Sistem Kesehatan (Health System Performance Assessment/HSPA): pengembangan dan adaptasi bersama kerangka penilaian, indikator, serta metodologi komparatif; studi mengenai kualitas layanan, kesetaraan, perlindungan finansial, kinerja tenaga kesehatan, serta kinerja sistem di tingkat nasional maupun subnasional, termasuk rangkaian perawatan untuk penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, dan prioritas lain yang disepakati bersama.
  2. Pemodelan Risiko Beban Penyakit dan Proyeksi Biaya: penggunaan kolaboratif metode GBD serta bukti-bukti di tingkat nasional atau subnasional untuk menilai morbiditas, mortalitas, faktor risiko, ketimpangan kesehatan, skenario masa depan, serta implikasi kesehatan dan ekonomi yang diperkirakan muncul dari intervensi kebijakan.
  3. Penerjemahan bukti menjadi kebijakan dan pengembangan kapasitas: penelitian terapan bersama, penelitian implementasi, policy briefs, publikasi, lokakarya teknis, kursus singkat, mentorship, program fellowship, pertukaran staf dan pakar, serta proyek pembelajaran melalui praktik langsung (learning-by-doing), dengan mengikuti ketentuan penerimaan institusional dan persyaratan lain yang berlaku.
  4. Kolaborasi regional: penelitian lintas negara yang disepakati bersama, pembelajaran antar-rekan (peer learning), dan keterlibatan teknis yang relevan dengan BRIDGE Network, termasuk studi komparatif dan pertukaran pengalaman dengan institusi partisipan lainnya.
  5. Bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan bersama, sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
Baca Juga  Tantangan Lembaga Penerbit BKPK Hadapi Kebijakan Single Account

Dalam sambutannya, Prof. Asnawi menyatakan bahwa dirinya yakin melalui kerja sama ini akan dapat membangun kemampuan untuk menghasilkan, menganalisis, memodelkan, serta menginterpretasikan estimasi beban penyakit yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan kesehatan.

“Dengan mengintegrasikan temuan dari GBD dengan data tingkat nasional maupun subnasional, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan kesehatan di Indonesia. Bersama-sama, kita dapat mengubah temuan tersebut menjadi rekomendasi kebijakan praktis yang mendukung perencanaan, penentuan prioritas, serta alokasi sumber daya,” ujar Prof. Asnawi.

Ke depannya, melalui kolaborasi ini Prof. Asnawi berharap dapat terus mengembangkan kemitraan agar bukti yang kuat, penggunaan data yang bertanggung jawab, serta kapasitas yang lebih mumpuni dapat mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

Baca Juga  Ujicoba Pengumpulan Data Lapangan SKI 2023

Senada dengan Prof. Asnawi, Prof. Marie Ng juga menyatakan sangat antusias untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan dan prioritas kebijakan yang ditetapkan Indonesia. Dirinya juga berharap kedua pihak dapat merealisasikan penerjemahan hasil penelitian menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti.

“Bersama-sama kita akan melakukan penelitian terapan, penelitian implementasi, mentorship, program fellowship, peer learning, serta pertukaran pengalaman dengan institusi partisipan lainnya,” ujar Marie.

Kegiatan penandatanganan MoU dilanjutkan dengan diskusi antara Kementerian Kesehatan dan GBD Independent Advisory Committee, IHME, Gates Foundation, serta NUS. Turut hadir dalam sesi diskusi ini Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK. Poin-poin yang didiskusikan di antaranya adalah Publikasi di The Lancet Global Health mengenai Transformasi Kesehatan Indonesia – Mengintegrasikan Pencegahan, Kesetaraan, dan Inovasi untuk Menangani Beban Ganda Penyakit, Publikasi mendatang di The Lancet Global Health mengenai makalah GBD Indonesia 2023, Publikasi di Health Policy mengenai ketimpangan distribusi tenaga kerja tim penanganan stroke di Indonesia: Analisis Kebijakan Berbasis Beban Penyakit, Publikasi di Health Communication mengenai komunikasi antar lembaga terkait beban penyakit stroke sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di Indonesia, Alur Kerja Utama Proyek A: Pengembangan dan Implementasi Ekosistem OpenSAFELY–SATUSEHAT, Alur Kerja Utama Proyek B: Penguatan estimasi beban penyakit, analisis, pemodelan, dan proyeksi biaya – Pengembangan talenta: Peningkatan kapasitas dalam metrik kesehatan dan sains data, serta Penandatanganan MoU antara Kemenkes dan NUS mengenai kerja sama strategis dalam kebijakan kesehatan berbasis bukti, melalui penilaian kinerja sistem kesehatan serta analisis dan pemodelan beban penyakit. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Timker HDI)