Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2025 dengan tema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan”. Forum ini berlangsung di Jakarta secara daring pada Selasa (1/7), untuk mendapatkan masukan dari publik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kesehatan.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah mengatakan bahwa tema yang diusung pada forum ini sangat relevan dengan dinamika saat ini yang dihadapi dalam membangun kesehatan bangsa Indonesia. “Tema ini bukan hanya sekadar frasa,melainkan manifes untuk komitmen kita dan keyakinan bahwa transformasi kesehatan nasional hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat,” terangnya.
Selanjutnya, Asnawi menegaskan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab semua komponen bangsa, sehingga kehadiran para stakeholder dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen bersama. Ia menyampaikan Kementerian Kesehatan telah membangun 6 Pilar Trasnformasi Kesehatan, dan telah menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sampai tahun 2029. “Kita telah menyusun kompas strategi dan peta jalan untuk memastikan setiap kebijakan yang kita rumuskan berdampak positif bagi kesehatan bangsa, dan setiap rupiah yang kita investasikan benar-benar berbuah nyata meningkatkan kesehatan bangsa kita,” jelasnya.
Secara spesifik, Asnawi mengatakan Forum Nasional ini diselenggarakan dengan memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk menghimpun masukan publik dari seluruh pemangku kepentingan, dan kedua, merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang konkret dan implementatif untuk mendukung keberhasilan RIBK 2025–2029.
Asnawi menyoroti dalam forum nasional ini untuk mendapatkan masukan publik terhadap 6 sasaran RIBK. Pertama bagaimana membangun masyarakat sehat, dengan mengedepankan promotif dan preventif menjadi kenyataan tidak hanya sekadar dokumen yang tertulis dan bagaimana men-translate ke dalam bentuk program-program promotif preventif yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, bagaimana membangun komunitas-komunitas gaya hidup sehat. Ia menginginkan adanya masukan bagaimana membangun kesadaran dan praktik hidup sehat dari tingkat terkecil sampai lembaga-lembaga pemerintah. Ketiga, bagaimana meningkatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau. Sehingga dapat memastikan akses Kesehatan merata tanpa memandang status sosial dan geografis.
Keempat, untuk memperkuat sistem kesehatan, dengan membangun ketahanan terhadap krisis dan tantangan di masa yang akan datang. Dengan begitu dapat membangun sistem ketahanan kesehatan Indonesia. Kelima, tata kelola dan pembiayaan yang efektif, yaitu bagaimana menjamin transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya kesehatan.
Terakhir, bagaimana memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Inovasi-inovasi harus diterjemahkan dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia.
Asnawi mengharapkan output yang akan menjadi poin penting dalam penyusunan road map atau peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025–2029.
Menurut Asnawi, meskipun forum nasional dilaksanakan secara daring, namun forum ini diikuti oleh banyak peserta. “Hal ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang luar biasa, menunjukkan semangat dan partisipasi peserta yang ingin berkontribusi untuk kebijakan kesehatan bangsa,”
Ia menyampaikan, keberagaman peserta ini adalah kekuatan dari forum nasional ini. Diskusi dan keluaran forum ini akan memperkuat kebijakan Kesehatan Indonesia. Forum ini dihadiri dari kalangan pakar kebijakan akademisi, peneliti, organisasi profesi serta industri farmasi dan alat Kesehatan, kementerian dan lembaga lintas sektor, termasuk pemerintah daerah (Dinas Kesehatan, Bappeda, RSUD), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mitra pembangunan kesehatan.
Asnawi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, narasumber, fasilitator, mitra pembangunan, seluruh panitia yang bekerja keras dibalik layar demi kesuksesan acara hari ini. “Semoga forum ini bukan hanya sekadar forum silaturahmi kita, melainkan menjadi catatan sejarah perjuangan kita dalam membangun kebijakan kesehatan yang tangguh, dan inklusif,” tutup Asnawi.
Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah kolaboratif untuk menyatukan komitmen dan aspirasi lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan kesehatan Indonesia ke depan. Dengan semangat gotong royong dan inklusivitas, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang strategis, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. BKPK berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi publik dan menjadikan hasil forum ini sebagai fondasi kuat dalam penyusunan peta jalan reformasi kebijakan kesehatan 2025 –2029. (Penulis: Faza Nur Wuladari, Editor Timker HDI dan Timker Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan, Pusjak SSDK)
